Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 6 Tahun 2006

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2006 telah ditetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b.

bahwa untuk menyelaraskan ketentuan tentang Pengelolaan Penerimaan dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengatur tentang Pelayanan ASKES sehingga dipandang perlu menyesuaikan dan mengatur beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2003;

c.

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu dilakukan Perubahan Qanun Nomor 04 Tahun 2003 yang ditetapkan dengan Qanun;

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048), Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Muatan Produk Hukum Daerah;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

 

 

 

 

 

 

QANUN TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 04 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

 

 

 

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah pada tanggal 25 Januari 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2003 Nomor 4), yang telah diubah pertama kali sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Besarnya tarif rawat jalan adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Retribusi Pelayanan Ambulance untuk antar jemput (PP) pasien atau jenazah diatur sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Tarif persalinan diatur sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Catatan: Persalinan dengan tindakan ialah persalinan yang dilakukan tindakan ekstraksi vacuum, ekstraksi forceps dan episiontop, currattagen laminaria, manual AID, manual placenta dan embriontani.

 

 

 

Tarif tindakan tenaga para medik unit rawat jalan dan unit gawat darurat diatur sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Catatan: Untuk biaya dan alat dihitung dengan bahan dan alat yang dipergunakan.

 

 

 

Tarif administrasi kesehatan diatur sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Pasal 7 ayat (4) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Pasal 18 ayat (2) BAB XVI tentang Ketentuan Pidana diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

(2)

Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam qanun ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

 

 

 

(1)

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

(2)

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksana, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3)

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab. Aceh Tengah.

 

 

 

Disahkan di Takengon

Pada Tanggal 13 Februari 2006

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

ttd.

Dto. H. SYAHBUDIN. BP

 

Diundangkan di Takengon

Pada Tanggal 16 Februari 2009

Sekretaris Daerah,

Dto. MUHAMMAD IBRAHIM

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2006 NOMOR: 06

 

 

 

 

 

 

 

Keluarnya Qanun ini adalah sebagai penyesuaian ketentuan tentang Pengelolaan penerimaan dari jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Pelayanan Askes.

 

Oleh karena Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mengatur hal Asuransi Kesehatan sebagaimana sumber PAD, maka perlu dilakukan penyesuaian seperlunya.

 

 

 

 

Pasal I s/d Pasal II