Perda Provinsi Maluku Nomor: 15 Tahun 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan;

b.

bahwa Penggantian biaya cetak peta dan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Jasa Ketatausahaan dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877) jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4747);

10.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

16.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Maluku.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku.

3.

Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku.

4.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dan Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya.

6.

Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu di mana terdapat batas-batas, jalan, sungai, daratan, lautan termasuk peta provinsi dan data Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi.

7.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8.

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9.

Retribusi jasa Ketatausahaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

10.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

11.

Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

12.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

13.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

14.

Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik; untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Penggantian biaya cetak Peta dan Pelayanan Ketatausahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atau jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap pribadi atau badan yang mendapat Jasa Pelayanan cetak peta dan ketatausahaan wajib membayar Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah Jasa Pelayanan cetak peta dan ketatausahaan yang diberikan Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan dan/atau Pemberian:

 

a.

Pencetakan Peta

 

b.

Rekomendasi:

 

 

1.

Badan Usaha;

 

 

2.

Perorangan;

 

 

3.

Rekomendasi, dst.

 

 

 

A.

Sektor Kehutanan

 

 

 

 

Surat Keputusan/Penetapan tentang:

 

 

 

 

1.

Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kapasitas produksi sampai dengan 6.000 M³/Tahun;

 

 

 

 

2.

Izin Perluasan Industri Peralatan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);

 

 

 

 

3.

Izin Pemindahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) kapasitas produksi sampai dengan 6.000 M³/Tahun;

 

 

 

 

4.

Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) kapasitas produksi sampai dengan 6.000 M³/Tahun.

 

 

 

B.

Sektor Perhubungan.

 

 

 

 

1.

Penghapusan Kendaraan Roda 2 dan 4;

 

 

 

 

 

a.

(JBBB s/d 3.500 Kg);

 

 

 

 

 

b.

(JBB 3.500 Kg).

 

 

 

 

2.

Pemberian Izin Mutasi kendaraan Keluar Daerah Kabupaten/ Kota;

 

 

 

 

3.

Pemberian Izin Operasi Kapal Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi setiap tahun;

 

 

 

 

4.

Pemberian Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun;

 

 

 

 

5.

Pemberian Izin Usaha Bongkar Muat (PBM) yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun;

 

 

 

 

6.

Pemberian Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan, yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun;

 

 

 

 

7.

Pemberian Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut, yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun;

 

 

 

 

8.

Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pelayanan Rakyat Lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam suatu Provinsi dan Pelabuhan antar Provinsi serta Lintas Batas, yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun;

 

 

 

 

9.

Pemberian Izin Usaha Tally, yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun;

 

 

 

 

10.

Pemberian Izin Depo Peti Kemas, yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun;

 

 

 

 

11.

Pemberian Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun;

 

 

 

 

12.

Pemberian Izin Usaha Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun;

 

 

 

 

13.

Pemberian Izin Terbang (Flight Approval);

 

 

 

 

14.

Pemberian Izin Usaha Jasa Titipan Khusus Agen/Cabang, yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun;

 

 

 

 

15.

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan/ Menara;

 

 

 

 

16.

Pemberian Izin Usaha Base Transceiver Station (BTS);

 

 

 

 

17.

Pemberian Izin Penerbangan (Flight Approval).

 

c.

Legislasi Salinan;

 

d.

Lembaran Daerah yang memuat Peraturan Daerah;

 

e.

Salinan Peraturan Perundang-undangan;

 

f.

Dispensasi;

 

g.

Risalah Sidang atau Notulen DPRD;

 

h.

Surat Referensi Pengalaman Pemborongan;

 

i.

Klasifikasi Menengah (M);

 

j.

Klasifikasi Besar (B);

 

k.

Pengesahan Dokumen:

 

 

1.

Pengesahan Dokumen Perencanaan yang dimohon oleh Pihak Ketiga:

 

 

 

a)

Klasifikasi K3;

 

 

 

b)

Klasifikasi K2;

 

 

 

c)

Klasifikasi K1;

 

 

 

d)

Klasifikasi M2;

 

 

 

e)

Klasifikasi M1;

 

 

 

f)

Klasifikasi B.

 

 

2.

Pengesahan Dokumen Kontrak:

 

 

 

a)

Klasifikasi K3;

 

 

 

b)

Klasifikasi K2;

 

 

 

c)

Klasifikasi K1;

 

 

 

d)

Klasifikasi M2;

 

 

 

e)

Klasifikasi M1;

 

 

 

f)

Klasifikasi B.

 

l.

Surat Keterangan Fiskal:

 

 

1.

Antar Daerah Kab/Kota Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3;

 

 

2.

Antar Daerah Kab/Kota Kendaraan Bermotor Roda 4 ke atas alat-alat berat;

 

 

3.

Antar Provinsi Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3;

 

 

4.

Antar Provinsi Kendaraan Bermotor Roda 4 ke atas/alat-alat berat.

 

m.

Iuran Anggota Perpustakaan;

 

n.

Penggunaan Fasilitas:

 

 

1.

Layanan Internet;

 

 

2.

CD/VCD/Microfilm;

 

 

3.

Kaset Audio.

 

o.

Point out data/Informasi terseleksi;

 

p.

Denda Keterlambatan pengembalian buku/eksemplar/hari;

 

q.

Legislasi hasil Pengujian Kendaraan Bermotor;

 

r.

Surat Keterangan Perubahan Teknis Kendaraan Bermotor;

 

s.

Legislasi kelengkapan untuk memperoleh/merubah surat izin trayek/kutipan surat keputusan izin trayek;

 

t.

Surat Keterangan lainnya.

(2)

Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan jasa ketatausahaan bagi instansi Pemerintah atau badan-badan Sosial dan non komersial serta keagamaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Jasa Pelayanan Ketatausahaan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis penggantian biaya cetak peta dan jumlah jasa pelayanan dan ketatausahaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis penggantian biaya cetak peta dan jasa pelayanan ketatausahaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif objek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini per peta/Nomor/Lembar/sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Tempat Pelayanan Jasa Ketatausahaan diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.

(2)

Bentuk isi dan Tata Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(3)

Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan denda administrasi berupa denda sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi yang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Tata Cara Pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepada Aparat Pemungut dan Aparat/Instansi penunjang lainnya diberikan biaya operasional kegiatan sebesar 5% (lima persen) dari Realisasi Penerimaan Jasa Pelayanan Cetak Peta dan Ketatausahaan yang disetor ke kas Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang.

(2)

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Disahkan di Ambon

pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

 

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2008 NOMOR 15

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan pembangunan diberikan kewenangan untuk menggali potensi Daerah sebagai sumber penerimaan Daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran Daerah.

 

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional sehingga perlu diatur pemanfaatan sumber daya Daerah sebagai pendapatan Daerah yang potensial termasuk Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Daerah sebagai pihak menetapkan dan memungut Retribusi Daerah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah.

 

Melalui pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20