Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 8 Tahun 1985

 

 

 

a.

bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 huruf n Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, atas pokok pajak Daerah Tingkat I dapat diberikan opsen kepada Daerah Tingkat II;

b.

bahwa, dalam rangka menambah sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah merasa perlu memberikan opsen atas pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

c.

bahwa, pemberian opsen kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;

3.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antar Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus Rumah Tangga Sendiri;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

7.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

8.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG OPSEN ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

 

 

(1)

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan opsen yang dapat dipungut oleh dan merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Kalimantan Tengah atas pajak Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

(2)

Besarnya opsen dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 10% (sepuluh perseratus), dihitung dari jumlah pokok pajak yang tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan, Tengah tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

 

 

Pungutan opsen dimaksud pada pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II masing-masing berdasarkan pedoman yang akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

 

 

Palangka Raya, 1 Oktober 1985
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
cap/ttd.
H. DARLAND A.M. ATJEH

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,
cap/ttd.
GATOT AMRIH, SH

 

 

 

Bahwa dalam masing-masing Peraturan Daerah propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Tengah nomor 6 Tahun 1979 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, tidak tercantum ketentuan mengenai pungutan opsen atas satu jenis pajak tersebut.

Mengingat bahwa opsen adalah suatu jenis/lapangan Pajak Daerah dan dalam rangka menambah sumber pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 dan 2

 

 

 

Pasal 3