Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 1 Tahun 1994

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.024-787 Tanggal 10 September 1993 tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor, besarnya tarip untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor disesuaikan dengan memperhatikan segi keadilan dan daya pikul masyarakat sebagai dasar pengenaan yang meliputi jenis, isi cylinder I tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, fungsi dan nilai jual kendaraan bermotor, faktor efisiensi transportasi dan faktor perusakan jalan;

b.

bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang serta untuk menyeragamkan beban pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.024- 787 Jo Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/3850/PUOD;

c.

bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu diterapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

 

1.

Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101);

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77);

3.

Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287);

4.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;

5.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

6.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1155);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.024-787 tentang Tarip Pajak Kendaraan Bermotor.

 

 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

 

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.024-1037 tanggal 29 Agustus 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah nomor 1 Tahun 1992 tanggal 15 September 1992 Seri A, diubah sebagai berikut:

 

Pasal 6 ayat (1) dan (2) seluruhnya diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

(1)

Untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan atas jenis, isi cylinder I tenaga kuda (HP), tahun pembuatan fungsi, nilai jual Kendaraan Bermotor, faktor efisiensi transportasi serta faktor perusakan jalan.

(2)

Jenis kendaraan bermotor tersebut pada ayat (1) adalah tenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3)

lsi cylinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.

(4)

Tenaga kuda I Horse Power (HP) adalah ukuran daya kemampuan mesin.

(5)

Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan.

(6)

Fungsi kendaraan bermotor adalah penggunaan kendaraan bermotor yang diperuntukkan sebagai kendaraan umum dan bukan kendaraan umum.

(7)

Nilai jual adalah nilai jual yang tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0241014 tanggal 28 Nopember 1986 tentang Pedoman Penetapan Tarip Bea Balik Nama dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

(8)

Faktor efisiensi dan faktor perusakan jalan merupakan bentuk partisipasi pengguna jalan, dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana transportasi jalan raya serta berkenaan dengan biaya pemeliharaan jalan yang berkaitan dengan potensi perusakan jalan akibat penggunaan jalan oleh kendaraan.

(9)

Dalam melaksanakan tarip pajak kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor digolongkan sebagai berikut:

 

a.

Mobil Penumpang;

 

b.

Mobil Bus;

 

c.

Mobil Barang/Beban;

 

d.

Sepeda Motor.

(9)

Dalam melaksanakan tarip pajak kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor digolongkan sebagai berikut:

(10)

Mobil Penumpang terdiri dari:

 

a.

Sedan, Sedan Station dan sejenisnya;

 

b.

Jeep dan sejenisnya;

 

c.

Station Wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya.

(11)

Mobil Bus terdiri dari:

 

Bus, Microbus dan sejenisnya.

(12)

Mobil Barang/Beban terdiri dari:

 

a.

Pick Up, Truck, Tractor Head, Delivery van, Double Cabin, Dump Truck, Truck Tanki, dan sejenisnya.

 

b.

Kendaraan khusus I kendaraan alat-alat berat.

(13)

Sepeda Motor terdiri dari:

 

Sepeda Motor roda dua, sepeda motor roda tiga dan skuter.

(14)

Tarip pajak kendaraan bermotor terdiri dari kelompok tarip sebagai berikut:

 

a.

Tarip Mobil Penumpang:

 

 

-

Sedan, Sedan Station dan sejenisnya;

 

 

-

Jeep dan sejenisnya;

 

 

-

Station Wagon, Minibus dan sejenisnya.

 

b.

Tarip Mobil Bus:

 

 

-

Microbus, Bus dan sejenisnya.

 

c.

Tarip Mobil Barang/Beban:

 

 

-

Pick Up, Truck, Tractor Head, Delivery van, Double Cabin, Dump Truck, Truck Tangki, dan sejenisnya.

 

 

-

Kendaraan khusus I kendaraan alat-alat berat.

 

d.

Tarip Sepeda Motor:

 

 

Sepeda Motor roda dua, Sepeda Motor roda tiga dan skuter.

(15)

Tarip sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibagi dalam kelompok tahun pembuatan sebagai berikut:

 

(16)

Tarip sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal lnl dibagi dalam kelompok cc sebagai berikut:

 

a.

Kelompok Mobil Penumpang:

 

 

-

Sedan, Sedan Station dan sejenisnya dibagi 11 kelompok cc, yaitu:

 

 

 

Kelompok 900 cc ke bawah; 901-1200; 1201-1500; 1501-1800; 1801-2100; 2101-2400; 2401-2700; 2701-3000; 3001-3600; 3601-4200; dan 4201 ke atas.

 

 

-

Jeep dan sejenisnya dibagi 10 kelompok cc, yaitu:

 

 

 

Kelompok 1200 cc ke bawah; 1201-1500; 1501-1800; 1801-2100; 2101-2400; 2401-2700; 2701-3000; 3001-3600; 3601-4200; dan 4201 ke atas.

 

 

-

Station Wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya dibagi 5 kelompok cc, yaitu:

 

 

 

Kelompok 900 cc ke bawah; 901-1200; 1201-1500; 1501-1800; dan 1801 ke atas.

 

b.

Kelompok Mobil Bus:

 

 

-

Bus, Microbus dan sejenisnya dibagi 14 kelompok cc, yaitu:

 

 

 

Kelompok 2100 cc ke bawah; 2101-2400; 2401-2700; 2701-3000; 3001-3600; 3601-4200; 4201-4800; 4801-5400; 5401-6000; 6001-6600; 6601-7200; 7201-7800; 7801-8400; dan 8401 ke atas.

 

c.

Kelompok Mobil Barang/Beban:

 

 

-

Pick Up, Truck, Tractor Head, Delivery van, Double Cabin, Dump Truck, Truck Tangki dan sejenisnya dibagi 11 kelompok cc, yaitu:

 

 

 

Kelompok 1800 cc ke bawah; 1801-2400; 2401-3000; 3001-4200; 4201-5400; 5401-6600; 6601-7800; 7801-9000; 9001-11000; 11001-13000; 13001 ke atas.

 

 

-

Kendaraan Khusus I kendaraan alat-alat berat dibagi 14 kelompok HP, yaitu:

 

 

 

Kelompok 50 HP ke bawah; 51-75; 76-100; 101-125; 126-150; 151-175; 176-200; 201-225; 226-275; 276-325; 326-375; 376-425; 426-500; dan 501 ke atas.

 

d.

Kelompok Sepeda Motor:

 

 

-

Sepeda Motor roda dua, Sepeda Motor roda tiga dan Skuter dibagi 9 kelompok cc, yaitu:

 

 

 

Kelompok 50 cc ke bawah; 51-125; 126-520; 251-500; 501-600; 601-900; 901-1200; 1201-1500; dan 1501 ke atas.

(17)

Besarnya tarip pajak untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV, Peraturan Daerah ini.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

 

Palangka Raya, 5 Pebruari 1994
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,
Cap/ttd.
H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,
Cap/ttd.
WARSITO RASMAN

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
Cap/ttd.
Ir. E. GERSON