Perda Provinsi Jawa Timur Nomor: 13 Tahun 1998

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam upaya memajukan sektor pertanian khususnya sub sektor perikanan serta dalam rangka meningkatkan pendapatan petani ikan/nelayan diperlukan benih/induk yang unggul, murni dan bermutu yang pengadaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan;

b.

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat I;

c.

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

5.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

13.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/Kpts/OT.210/I/98 tentang Pedoman Pengembangan Perbenihan Nasional;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

 

 

 

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN.

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

b.

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

c.

Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

d.

Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Badan, adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

f.

Retribusi Jasa Usaha, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

g.

Retribusi Penjualan Produksi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan;

h.

Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

i.

Ikan, adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;

j.

Benih Ikan, adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan biakan murni alga;

k.

Induk Ikan, adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih;

l.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

m.

Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

n.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang,retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Daerah Bidang Perikanan dipungut retribusi sebagai penjualan atas penjualan hasil produksi usaha Daerah di Bidang Perikanan.

 

 

 

 

Obyek Retribusi, adalah Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan, yang meliputi:

a.

Benih Ikan;

b.

Induk Ikan;

c.

Hasil-hasil perikanan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Daerah.

 

 

 

 

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
 

Retribusi Penjualan Produksi Daerah Bidang Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Tingkat penggunaan jasa volume hasil produksi yang dijual diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

 

 

 

 

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk mendapat keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

 

 

 

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

(1)

Struktur tarip dasar retribusi digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual;

(2)

Besarnya tarip dasar retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau sekitarnya;

(3)

Dalam hal tarip pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarip dasar ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarip yang meliputi:

 

a.

unsur biaya per satuan penyediaan jasa;

 

b.

unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa;

(4)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

 

a.

biaya operasional langsung, yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

 

b.

biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

 

c.

biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;

 

d.

biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;

(5)

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;

(6)

Struktur dan besarnya tarip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penjualan dilakukan.

 

 

 

 

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
 

(1)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

(3)

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2)

Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

BAB XIV
KEDALUWARSA
 

(1)

Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran dan Paksa atau;

 

b.

Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;

(2)

Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa dimaksud ayat (1).

 

 

 

 

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;

(2)

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

BAB XVII
PENYIDIKAN
 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

 

 

 

 

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Desember 1998
KETUA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR
ttd.
H. SUTARMAS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
ttd.
IMAM UTOMO S.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 26 April 1999 Nomor 3 Tahun 1999 Seri B.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.
Drs. SOENARJO, MSi

 

 

 

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta keterampilan nelayan dan petani ikan, perlu diimbangi dengan adanya upaya pemanfaatan dari pada hasil produksi perikanan yang merupakan usaha Daerah.

 

Dengan memanfaatkan Produksi Usaha Daerah tersebut akan diperoleh sumber penerimaan Daerah dari penjualan benih ikan, induk ikan dan hasil produksi yang merupakan hasil samping/ikutan hasil uji coba kapal penangkap ikan, budidaya tambak, budidaya kolam dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah c.q. Dinas Perikanan Daerah.

 

Pengaturan terhadap Retribusi Penjualan Produksi Daerah tersebut adalah merupakan usaha Daerah (Pemerintah Daerah) dalam upaya untuk menghimpun sumber dana.

 

Pasal 1 dan 2

Pasal 3

tabel 1

Pasal 4 s.d. 7

Pasal 8 ayat (1)

Pasal 9 s.d. 11

Pasal 12 ayat (1)

Pasal 13 s.d. 21