Perda Kota Yogyakarta Nomor: 9 Tahun 1982

 

 

 

 

 

 

Bahwa Bea Pemakaian tempat di pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1975 Nomor 11 Tahun 1975 dan Nomor 2 Tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diadakan perubahan.

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah telah diubah;

3.

Undang-undang Nomor 12/Drt/1957 jo; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969.

4.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 jo Nomor 15 Tahun 1960;

5.

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1961.

6.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978.

7.

Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PASAR, sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Pasar yang ada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dibedakan:

 

A.

Pasar Umum

 

B.

Pasar Khusus

(2)

a.

Pasar Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dibagi dalam empat kelas, yaitu:

 

 

-

Pasar Umum Kelas I;

 

 

-

Pasar Umum Kelas II;

 

 

-

Pasar Umum Kelas III;

 

 

-

Pasar Umum Kelas IV.

 

b.

Pasar Khusus di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan kelas tersendiri.

(3)

Penetapan jenis dan kelas pasar tersebut ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur oleh Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

(4)

a.

Jenis dagangan dalam Pasar Umum diatur sebagai berikut:

 

 

 

b.

Jenis dagangan dalam Pasar Khusus diatur sebagai berikut:

 

 

(5)

Tempat berdagang dan atau tempat penyimpanan diatur sebagai berikut:

 

1.

Toko Petak/Kios/Gudang.

 

2.

Dasaran dalam los.

 

3.

Dasaran di luar los.

 

4.

Di luar pasar.

(6)

Pedagang yang menjajakan dagangannya di pasar tersebut ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikenakan pungutan retribusi pasar;

(7)

Besarnya retribusi pasar tersebut ayat (6) pasal ini diatur sebagai berikut:

(8)

Pedagang yang menghuni kios/los Darurat yang dibangun atas biaya sendiri dengan izin Wali Kota Madya Kepala Daerah dikenakan retribusi besar sebesar 75% dari tarif tersebut ayat (7).

(9)

Bagi pedagang yang tidak mempunyai Hak Penghunian, apabila memasukkan barang dagangannya dikenakan retribusi pasar sebesar Rp25,- tiap kali.

(10)

a.

Hak penghuni Toko Petak/Kios/Gudang/Los tidak boleh dipindah-tangankan kecuali dengan izin Wali Kota Madya Kepala Daerah.

 

b.

Pemindahan Hak Penghuni tersebut huruf a ayat ini, dikenakan biaya administrasi bagi:

 

 

-

Kios/Gudang/Toko Petak sebesar 360 x Retribusi Pasar sehari.

 

 

-

Los sebesar 180 x Retribusi Pasar sehari.

(11)

Pungutan Retribusi Pasar terhadap pedagang di luar pasar tidak mengakibatkan hak apapun juga bagi pedagang yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1975; Nomor 11 Tahun 1975; Nomor 14 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat (6); Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 17 Nopember 1982
Tingkat II Yogyakarta,
ttd.
SOEGIARTO

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wali Kota Madya Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta,
Wakil Ketua I
ttd.
SOEWARSO

 

 

 

Pada saat ini ketentuan tentang bea pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diatur dalam beberapa Peraturan Daerah yang terpisah, antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perubahan Tarip dan Klasifikasi tersebut Pasal 2 Peraturan daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Daerah Kotamadya Nomor 2 Tahun 1969, Nomor 11 Tahun 1975 tentang Retribusi Pemakaian Tempat untuk barang-barang yang ditinggalkan; Nomor 14 Tahun 1975 tentang Retribusi Pasar serta Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penghunian, Penyewaan dan Pengembalian Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.

 

Hal tersebut dipandang kurang praktis, sehingga oleh karenanya perlu diubah dan disatukan dalam satu Peraturan Daerah. Di samping itu ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menyesuaikan besarnya retribusi pasar dengan rasa keadilan namun tetap mampu untuk membangun pasar sebagai tempat berdagang yang layak. Perubahan dimaksud, pada dasarnya:

1.

Diadakannya klasifikasi pasar dan penggolongan jenis dagangan, sehingga terdapat keadilan beban bea antara pasar-pasar yang strategis dan yang tidak strategis; antara jenis dagangan yang berharga dengan yang kurang berharga.

2.

Dalam Peraturan Daerah ini, di dalam pasar hanya ada satu macam pungutan. Dengan demikian akan menghilangkan kejanggalan-kejanggalan dan perbedaan-perbedaan besarnya pungutan selama ini.

3.

Pedagang yang berjualan di luar pasar dikenakan retribusi pasar sebagai partisipasi dalam memelihara kebersihan tempat mereka berjualan.

 

 

Pasal I

Pasal II