Perda Kota Yogyakarta Nomor: 19 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir sehingga tercipta rasa aman dan nyaman, perlu adanya penyesuaian tarif retribusi parkir di tepi jalan umum;

b.

bahwa untuk menjamin kepastian dalam pemungutan, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Sosial ekonomi Kota Yogyakarta, sehingga perlu dicabut dan diganti;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859).

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048).

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699).

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444).

6.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025).

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3293).

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3527).

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529).

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530).

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3838).

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139).

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

14.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan.

15.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.

16.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi.

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.

18.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum.

19.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 Seri C).

20.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D).

21.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

22.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 120).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;

3.

Walikota adalah Walikota Yogyakarta;

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya;

6.

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;

7.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

8.

Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau hewan;

9.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;

10.

Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan;

11.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

12.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

13.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

15.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

 

 

 

 

 

Setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

 

 

 

 

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

(2)

Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 

a.

Kawasan I;

 

b.

Kawasan II.

 

 

 

 

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif retribusi pada Satuan Ruang parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Tarif retribusi pada Satuan Ruang Parkir Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Tarif retribusi parkir untuk kendaraan Becak dan Andong dilakukan secara harian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Tarif retribusi untuk parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

Tarif retribusi per sekali pemindahan ke tempat penampungan kendaraan sementara adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi yang membayar retribusi secara berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi.

(2)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi yang membayar retribusi secara berlangganan, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi tersebut melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila:

 

a.

diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2)

Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(4)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

 

 

 

 

 

Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berwenang:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c.

meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g.

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.

menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

 

 

 

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

BAB XVII
KETENTUAN LAIN
 

Terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan dan perlengkapannya bagi kendaraan yang parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna jasa parkir tersebut.

 

 

 

 

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

 

 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2009
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd.
H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd.
H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 121

 

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan-jalan yang baru atau memperbaiki jalan-jalan yang telah ada. oleh karena itu untuk pemeliharaan dan pemanfaatan jalan diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan.

 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum lebih optimal.

 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23