Perda Kota Ternate Nomor: 9 Tahun 2008

 

 

a.

bahwa alat pemadam kebakaran merupakan salah satu komponen penting yang keberadaannya, khususnya pada bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas umum sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus disediakan untuk mengantisipasi dan meminimalisir resiko bahaya kebakaran, yang penyediaannya perlu dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta melalui pemeriksaan kelayakan;

b.

bahwa pelayanan pemeriksaan atas alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh institusi pemerintah daerah merupakan bentuk pelayanan sehingga terhadap jasa pemeriksaan tersebut telah ditetapkan pengenaan tarif pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2000;

c.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali, sehingga terhadap tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan/kondisi saat ini;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

 

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

16.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 11);

17.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);

18.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);

19.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16 Seri D);

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf j, huruf k diubah, huruf m dan huruf n dihapus, dan menambah 1 (satu) huruf yakni huruf q, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

 

a.

Daerah adalah Kota Ternate.

 

b.

Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 

c.

Kepala Daerah adalah Walikota Kota Ternate.

 

d.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

e.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan mana dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

 

f.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang digunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.

 

g.

Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.

 

h.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan.

 

i.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki oleh atau dipergunakan oleh masyarakat

 

j.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

 

k.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

 

l.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

 

m.

Dihapus.

 

n.

Dihapus.

 

o.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah

 

p.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

 

q.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

 

2.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di gedung-gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan dan gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium dan rumah susun.

 

(2)

Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran oleh Kantor Pemadam Kebakaran

 

3.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pencegah dan pemadam kebakaran

 

(2)

Untuk apartemen, kondominium, dan rumah susun, objek retribusi adalah pihak pengelola

 

(3)

Untuk rumah tinggal dikenakan Iuaran Kebakaran.

 

4.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

5.

Ketentuan Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

7.

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

Pelayanan penggunaan atau pemakaian mobil pemadam kebakaran dan atau mesin pompa dan pelayanan lainnya:

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

 

(2)

Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

 

9.

Ketentuan Pasal 15 dihapus.

 

10.

Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

 

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/penagihan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

 

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

 

11.

Ketentuan Bab XIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

12.

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

 

(2)

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

 

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditentukan oleh Kepala Daerah.

 

13.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(2)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

 

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

 

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008
WALIKOTA TERNATE,
ttd.
Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,
ttd.
ttd.
H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM