Perda Kota Ternate Nomor: 5 Tahun 2018

 

 

a.

bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

b.

bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8948 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka beberapa ketentuan yang dibatalkan dalam peraturan daerah dimaksud perlu diubah/dicabut;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 85);

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, dan angka 10, angka 11, dan angka 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Daerah Kota Ternate.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Walikota adalah Walikota Ternate.

 

4.

Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate.

 

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

6.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Ternate.

 

7.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

 

8.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

 

9.

Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

 

10.

Dihapus.

 

11.

Dihapus.

 

12.

Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUPB) adalah Surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang/badan untuk melakukan usaha perikanan budidaya dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

 

13.

Dihapus.

 

14.

Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola dan mengawetkannya.

 

15.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

16.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

 

17.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

 

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

 

19.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

20.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

 

21.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

 

22.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

2.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dihapus, serta diantara huruf b, dan huruf c ditambahkan satu huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang pembudidayaan ikan.

 

(2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

 

 

a.

Dihapus.

 

 

b.

Dihapus.

 

 

bb.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

 

 

c.

Dihapus.

 

 

d.

Dihapus.

 

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

 

 

a.

Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan;

 

 

b.

Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:

 

 

 

1)

Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar:

 

 

 

 

a)

Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;

 

 

 

 

b)

Pembesaran dengan areal lahan di:

 

 

 

 

 

1.

kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;

 

 

 

 

 

2.

kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m2

 

 

 

 

 

3.

keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 (7 x 7 x 2,5 m3);

 

 

 

 

 

4.

keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m3;

 

 

 

2)

Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau:

 

 

 

 

a)

Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;

 

 

 

 

b)

Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;

 

 

 

3)

Usaha Pembudidayaan Ikan di laut:

 

 

 

 

a)

Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;

 

 

 

 

b)

Pembesaran:

 

 

 

 

 

1.

Ikan bersirip:

 

 

 

 

 

 

a.

Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;

 

 

 

 

 

 

b.

Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;

 

 

 

 

 

 

c.

Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.

 

 

 

 

 

2.

Rumput laut dengan menggunakan metode:

 

 

 

 

 

 

a.

Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;

 

 

 

 

 

 

b.

Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;

 

 

 

 

 

 

c.

Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;

 

 

 

 

 

3.

Abalone dengan menggunakan:

 

 

 

 

 

 

a.

Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m3;

 

 

 

 

 

 

b.

Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1m³.

 

(4)

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Perikanan.

 

3.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin dan/atau jenis usaha perikanan.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

Dihapus;

 

 

b.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya Rp150.000,-/tahun;

 

 

c.

Dihapus;

 

 

d.

Dihapus.

 

4.

Pasal 30 dihapus.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

 

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Agustus 2018
WALIKOTA TERNATE,
TTD.
BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,
TTD.
M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 173