Perda Kota Tasikmalaya Nomor: 5 Tahun 2007

 

 

 

 

a.

bahwa obyek dan daya tarik wisata Situ Gede merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial di Kota Tasikmalaya baik secara ekologis maupun ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;

b.

bahwa pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata Situ Gede diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan yang dilaksanakan secara terkendali, terpadu dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tarif Masuk dan Pemanfaatan Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede;

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

8.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);

18.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16);

19.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29);

20.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 56);

21.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 57);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TARIF MASUK DAN PEMANFAATAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA SITU GEDE.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

5.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

6.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.

7.

Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah obyek dan daya tarik wisata Situ Gede.

8.

Fasilitas Tempat Rekreasi adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di lingkungan obyek dan daya tarik wisata Situ Gede.

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

10.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

12.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

 

 

 

(1)

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagai salah satu potensi daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

(2)

Tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1.

Nama, obyek dan subyek retribusi;

2.

Golongan retribusi;

3.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;

4.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;

5.

Struktur dan besarnya tarif retribusi;

6.

Wilayah pemungutan;

7.

Tata cara pemungutan;

8.

Tata cara pembayaran;

9.

Tata cara penagihan;

10.

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;

11.

Kerjasama;

12.

Larangan; dan

13.

Sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.

 

 

 

 

Dengan nama retribusi tarif masuk dan pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata Situ Gede dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan tempat wisata di Obyek dan Daya Tarik Wisata.

 

 

 

(1)

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan di Obyek dan Daya Tarik Wisata.

(2)

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan di Obyek dan Daya Tarik Wisata.

 

 

 

 

Retribusi tarif masuk dan pemanfaatan Obyek dan Daya Tarik Wisata digolongkan kepada retribusi jasa usaha.

 

 

 

 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan:

1.

Komposisi umur pengunjung;

2.

Alat transportasi yang digunakan;

3.

Jenis fasilitas yang digunakan; dan/atau

4.

Jenis atraksi/hiburan yang diselenggarakan.

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan, penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Obyek dan Daya Tarik Wisata.

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang masuk dan memanfaatkan Obyek dan Daya Tarik Wisata wajib membayar retribusi.

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

Retribusi dipungut di lokasi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sejenis.

(3)

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

(4)

Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah oleh bendaharawan penerima pada SKPD.

(5)

Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

(2)

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan diberikan tanda bukti pembayaran.

(3)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau ditentukan lain oleh Walikota.

 

 

 

 

(1)

Penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan STRD atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya STRD atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

 

 

 

 

(1)

Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

(2)

Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka meningkatkan kunjungan di Obyek dan Daya Tarik Wisata, SKPD dapat menyelenggarakan kerjasama pengelolaan kegiatan atraksi/hiburan dengan pihak lain.

(2)

Dalam penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya retribusi tarif masuk ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan.

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau Badan yang masuk dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, yaitu membayar denda sebesar 5 (lima) kali besarnya retribusi yang terutang.

(2)

Tata cara penerapan sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2008.

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

 

 

 

Disahkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Juli 2007
WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.
H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA
Ttd.
H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 75