Perda Kota Tasikmalaya Nomor: 14 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan/atau usaha di bidang kesehatan perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan melalui pengendalian perizinan di bidang kesehatan;

b.

bahwa terhadap upaya pengendalian perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikenakan tarif retribusi sebagai biaya penyediaan jasa umum;

c.

bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu direvisi;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan di Kota Tasikmalaya;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

5.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4694);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

15.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

16.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

5.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi kesehatan.

6.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

7.

Retribusi Izin di Bidang Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan atas izin yang diberikan oleh Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk.

8.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9.

Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

10.

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

12.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

13.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.

14.

Pengobatan Tradisional adalah Pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun dan/atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

15.

Obat Tradisional adalah Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galeni) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan pengobatan berdasarkan pengalaman.

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1.

Maksud dan Tujuan;

2.

Perizinan;

3.

Retribusi;

4.

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; dan

5.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kegiatan dan/atau usaha di bidang kesehatan.

(2)

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan kegiatan dan/atau usaha bidang kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

Perizinan di bidang kesehatan terdiri dari:

1.

Praktek Dokter Umum;

2.

Praktek Dokter Spesialis;

3.

Praktek Dokter Gigi;

4.

Praktek Konsultasi Gizi;

5.

Balai Pengobatan;

6.

Balai Pengobatan Khusus;

7.

Praktek Bidan;

8.

Rumah Bersalin;

9.

Operasional Rumah Sakit Pemerintah Type C dan D serta Rumah Sakit Swasta yang setara;

10.

Praktek Dokter Bersama;

11.

Laboratorium Pratama;

12.

Laboratorium Utama;

13.

Pengobatan Tradisional;

14.

Apotik;

15.

Toko Obat;

16.

Optik;

17.

Balai Khitan;

18.

Toko Obat Tradisional;

19.

Rekomendasi untuk izin tertentu.

20.

Sertifikasi Laik Sehat, untuk:

 

a.

Tempat-tempat umum, terdiri dari:

 

 

1)

Hotel;

 

 

2)

Kolam renang/water park;

 

 

3)

Salon Kecantikan.

 

b.

Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);

 

c.

Pemeriksaan Ulang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);

 

d.

Rekomendasi Hygiene Sanitasi Tempat-tempat Umum dan Industri (TTUI), Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman (TPM).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di bidang kesehatan wajib memiliki Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan secara tertulis dari pemohon.

(3)

Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemegang Izin berhak melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Izin yang diberikan.

(2)

Dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya pemegang Izin mempunyai kewajiban sebagai berikut:

 

a.

melaporkan usaha dan/atau kegiatannya secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

 

b.

membayar pajak dan/atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

c.

mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa berlaku masing-masing izin adalah sebagai berikut:

 

a.

Praktek Dokter Umum berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

b.

Praktek Dokter Spesialis berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

c.

Praktek Dokter Gigi berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

d.

Praktek Konsultasi Gizi berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

e.

Balai Pengobatan berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

f.

Balai Pengobatan Khusus berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

g.

Praktek Bidan berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

h.

Rumah Bersalin berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

i.

Operasional Rumah Sakit Pemerintah Type C dan D serta Rumah Sakit Swasta yang setara berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

j.

Praktek Dokter bersama berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

k.

Laboratorium Pratama berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

l.

Laboratorium Utama berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

m.

Pengobatan Tradisional berlaku selama kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan;

 

n.

Apotik berlaku selama kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan;

 

o.

Toko Obat selama kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan;

 

p.

Optik berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

q.

Balai Khitan berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

r.

Toko Obat Tradisional selama kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan;

 

s.

Rekomendasi untuk izin tertentu berlaku selama 1 (satu) kali kegiatan;

 

t.

Sertifikasi Laik Sehat, untuk:

 

 

1.

Tempat-tempat umum, terdiri dari:

 

 

 

a)

Hotel berlaku selama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

 

 

b)

Kolam renang/water park berlaku selama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

 

 

c)

Salon Kecantikan berlaku selama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang.

 

 

2.

Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

 

3.

Pemeriksaan Ulang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;

 

 

4.

Rekomendasi Hygiene Sanitasi Tempat-tempat Umum dan Industri (TTUI), Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman (TPM) berlaku selama 1 (satu) kali kegiatan.

(2)

Apabila pemegang Izin menghentikan usaha dan/atau kegiatannya, maka surat Izin wajib dikembalikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

Izin dinyatakan berakhir dan tidak berlaku apabila:

1.

berakhirnya jangka waktu Izin;

2.

atas permintaan tertulis dari pemegang Izin;

3.

pemegang Izin mengubah tempat usaha dan/atau kegiatannya tanpa seizin pemberi izin; atau

4.

dibatalkan atau dicabut sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap perizinan di bidang kesehatan dipungut retribusi jasa umum dengan nama Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin untuk kegiatan dan/atau usaha di bidang kesehatan yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan sebagai upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk melindungi kepentingan umum.

(2)

Subyek retribusi izin bidang kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi izin di bidang kesehatan digolongkan kepada retribusi jasa umum.

 

 

 

 

 

 

 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemberian izin di bidang kesehatan dihitung berdasarkan masa berlaku izin serta jenis kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan.

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan didasarkan pada kebijaksanaan Daerah yang bertujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan serta perluasan perizinan di bidang kesehatan serta terpenuhinya aspek keadilan di masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin wajib membayar retribusi.

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah pemungutan retribusi perizinan di bidang kesehatan dipungut di Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sejenis.

(3)

Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah secara brutto oleh bendahara penerima pada OPD yang ditunjuk Walikota.

(4)

Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di bidang kesehatan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

 

a.

teguran tertulis; dan/atau

 

b.

penghentian kegiatan operasional.

(2)

Setiap pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:

 

a.

teguran tertulis;

 

b.

penghentian sementara kegiatan operasional;

 

c.

pembekuan izin; dan/atau

 

d.

pencabutan izin.

(3)

Setiap pemegang izin yang tidak mengembalikan Surat Izin kepada Walikota apabila menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:

 

a.

teguran tertulis; dan

 

b.

pencabutan izin.

(4)

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(5)

Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

(2)

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan diberikan tanda bukti pembayaran.

(3)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau ditentukan lain oleh Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan STRD atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya STRD atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

(2)

Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di bidang kesehatan wajib memberikan data dan keterangan yang benar dan lengkap.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka:

 

1.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 25); dan

 

2.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 87),

 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di bidang kesehatan dan telah memiliki izin sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini pada saat habis masa berlaku izin.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 November 2009
WALIKOTA TASIKMALAYA,
ttd.
H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 November 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA
ttd.
H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 112