Perda Kota Tarakan Nomor: 5 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b.

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2011;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

 

a.

Laporan realisasi anggaran;

 

b.

Neraca;

 

c.

Laporan Arus Kas; dan

 

d.

Catatan atas laporan keuangan.

(2)

Laporan keuangan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

 

 

 

 

 

 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp231.068.482.911,56 dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

Anggaran Pendapatan setelah perubahan

Rp1.026.263.899.572,47

 

b.

Realisasi

 

 

Selisih lebih/(kurang)

Rp231.068.482.911,56

(2)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp293.441.057.488,11) dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

Anggaran belanja setelah perubahan

Rp1.413.375.765.681,40

 

b.

Realisasi

 

 

Selisih lebih/(kurang)

(Rp293.441.057.488,11)

(3)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp524.509.540.399,67 dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

Surplus/defisit setelah perubahan

(Rp387.111.866.108,93)

 

b.

Realisasi

 

 

Selisih lebih/(kurang)

Rp524.509.540.399,67

(4)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp390.111.866.108,93

 

b.

Realisasi

 

 

Selisih lebih/(kurang)

Rp0,00

(5)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp2.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp3.000.000.000,00

 

b.

Realisasi

 

 

Selisih lebih/(kurang)

(Rp2.000.000.000,00)

(6)

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan

Rp387.111.866.108,93

 

b.

Realisasi

 

Selisih lebih/(kurang)

Rp2.000.000.000,00

 

 

 

 

 

 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas pos-pos laporan keuangan.

 

 

 

 

 

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.

Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

b.

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 1 Oktober 2012

WALIKOTA TARAKAN,

ttd.

H. UDIN HIANGGIO

 

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd.

H. BADRUN

 

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012 NOMOR 5