Perda Kota Sukabumi Nomor: 13 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Trayek perlu disesuaikan dan diatur kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Izin Trayek di Kota Sukabumi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E-1);

18.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

19.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);

20.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

21.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Sukabumi.

2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.

Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perhubungan.

8.

Kantor adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu.

9.

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu.

10.

Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

11.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

13.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.

14.

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan umum untuk menyediakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

15.

Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu.

16.

Surat Izin Trayek adalah surat izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan umum untuk menyediakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek.

17.

Daftar Kendaraan adalah lampiran surat Izin Trayek yang berisi identitas kendaraan.

18.

Kartu Pengawasan adalah kartu pengaturan Trayek yang merupakan turunan/lampiran Izin Trayek yang senantiasa berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

19.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi suatu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

20.

Rute Trayek adalah jalan-jalan yang harus dilalui oleh angkutan penumpang umum dari setiap Trayek.

21.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

22.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

23.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

24.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

25.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

27.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

28.

Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terhutang.

29.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi.

30.

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan yang mengusahakan angkutan penumpang umum yang seluruh trayeknya berada di Daerah diwajibkan mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

(2)

Satu Izin Trayek diberikan untuk satu kendaraan angkutan penumpang umum.

 

 

 

 

Izin trayek dicabut apabila:

Perusahaan Angkutan melanggar ketentuan sebagai berikut:

a.

tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Trayek;

b.

mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak laik jalan;

c.

tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;

d.

tidak meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan;

e.

tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan;

f.

pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaan angkutan;

g.

melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;

h.

tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;

i.

mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;

j.

melanggar ketentuan tarif yang berlaku;

k.

Izin Trayek dipindahtangankan;

l.

tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam izin;

m.

dikembalikan oleh pemegang izin atas permohonan sendiri.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam Trayek wajib memiliki Izin Trayek.

(2)

Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari Surat Izin Trayek, Lampiran Surat Izin Trayek berupa Daftar Kendaraan serta Kartu Pengawasan Kendaraan.

(3)

Retribusi Izin Trayek dipungut oleh Kantor.

 

 

 

 

(1)

Untuk mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan tertulis kepada Kantor.

(2)

Untuk mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon wajib memenuhi:

 

a.

Persyaratan administratif;

 

b.

Persyaratan teknis;

 

c.

Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perhubungan.

 

 

 

 

 

(1)

Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun.

(2)

Untuk pengawasan Izin Trayek setiap kendaraan umum dilengkapi dengan Kartu Pengawasan.

(3)

Pengawasan Izin Trayek setiap 1 (satu) tahun sekali.

 

 

 

 

Dalam hal pemegang Izin Trayek menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dan mengembalikan Izin Trayek kepada Kepala Daerah.

 

 

 

 

Dalam hal terjadi perubahan, Izin Trayek yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Kepala Daerah.

 

 

 

 

Dalam hal terjadi pemindahtanganan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan permohonan Izin Trayek kepada Kepala Daerah dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut beserta surat keterangan lainnya.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek.

 

 

 

 

Objek Retribusi adalah pelayanan atas pemberian Izin Trayek oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Wajib Retribusi adalah badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

 

 

 

 

 

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan.

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek:

 

a.

Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 10 sampai dengan 15 orang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

 

b.

Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 16 sampai dengan 25 orang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

 

c.

Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang ke atas sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

(2)

Besarnya Tarif Pengawasan Izin Trayek adalah sebagai berikut:

 

a.

Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 10 sampai dengan 15 orang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

 

b.

Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 16 sampai dengan 25 orang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

 

c.

Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

Retribusi di pungut di wilayah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3)

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD dan STRD.

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang berdasarkan, SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih.

(2)

Retribusi terutang ditagih menggunakan surat teguran atau surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 6 (enam) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3)

Dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(4)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2)

Kepala Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atas Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan kebutuhan.

(3)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan serta besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(6)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

(8)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

nama dan alamat Wajib Retribusi;

 

b.

masa retribusi;

 

c.

besarnya kelebihan pembayaran;

 

d.

alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

(4)

Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.

(5)

Keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung satu bulan dan ditagih dengan STRD.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

e.

melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

(1)

Pelanggaran terhadap Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan Pasal 17 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

 

 

 

(1)

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

(2)

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan penerimaan negara.

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Retribusi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Trayek (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 6 Seri B-6) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai penetapan Jaringan Trayek, Rute Trayek, dan Angkutan Penumpang Umum diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

 

 

 

 

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 10 Oktober 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

 

Diundangkan di Sukabumi

Pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

 

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 13