Perda Kota Semarang Nomor: 2 Tahun 2002
Status tidak tersedia
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
|
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
| |||
|
|
|
|
|
Menimbang | |||
|
a.
|
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Semarang dapat segera mengembangkan semua potensi yang ada, khususnya dari sektor pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
| ||
|
b.
|
bahwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
| ||
|
c.
|
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
| ||
|
|
|
|
|
Mengingat | |||
|
1.
|
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
| ||
|
2.
|
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
| ||
|
3.
|
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
| ||
|
4.
|
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
| ||
|
5.
|
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
| ||
|
6.
|
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
| ||
|
7.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
| ||
|
8.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
| ||
|
9.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
| ||
|
10.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
| ||
|
11.
|
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
| ||
|
12.
|
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
| ||
|
13.
|
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
| ||
|
14.
|
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
| ||
|
|
|
|
|
|
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG | |||
|
|
|
|
|
|
MEMUTUSKAN:
| |||
Menetapkan | |||
|
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PAJAK REKLAME.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 | |||
|
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
| |||
|
a.
|
Daerah adalah Kota Semarang;
| ||
|
b.
|
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
| ||
|
c.
|
Walikota adalah Walikota Semarang;
| ||
|
d.
|
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
| ||
|
e.
|
Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
| ||
|
f.
|
Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum;
| ||
|
g.
|
Penyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
| ||
|
h.
|
Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
| ||
|
i.
|
Kelas Jalan adalah pembagian kelas jalan sesuai dengan nilai strategis pemanfaatan jalan tersebut untuk pemasangan reklame;
| ||
|
j.
|
Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat prasarana kota maupun diluar prasarana kota;
| ||
|
k.
|
Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
| ||
|
l.
|
Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah hasil penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame;
| ||
|
m.
|
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
| ||
|
n.
|
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
| ||
|
o.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
| ||
|
p.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
| ||
|
q.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
| ||
|
r.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
| ||
|
s.
|
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
| ||
|
t.
|
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2 | |||
|
Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 3 | |||
|
(1)
|
Obyek Pajak adalah penyelenggaraan reklame.
| ||
|
(2)
|
Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
| ||
|
|
a.
|
Reklame Megatron;
| |
|
|
b.
|
Reklame Papan/Billboard;
| |
|
|
c.
|
Reklame Kain;
| |
|
|
d.
|
Reklame Melekat/Stiker/Poster;
| |
|
|
e.
|
Reklame Selebaran;
| |
|
|
f.
|
Reklame Berjalan;
| |
|
|
g.
|
Reklame Kendaraan;
| |
|
|
h.
|
Reklamen Udara;
| |
|
|
i.
|
Reklame Suara;
| |
|
|
j.
|
Reklame film/Slide;
| |
|
|
k.
|
Reklame Peragaan.
| |
|
(3)
|
Dikecualikan dari obyek pajak adalah:
| ||
|
|
a.
|
Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
| |
|
|
b.
|
Penyelenggaraan Reklame semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota;
| |
|
|
c.
|
Penyelenggaraan Reklame yang ditempatkan pada bangunan dan/atau tanah tempat penyelenggaraan pertunjukan yang semata-mata berhubungan dengan pertunjukan yang sedang atau akan diselenggarakan;
| |
|
|
d.
|
Penyelenggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta Badan-badan, khususnya Badan-badan atau Lembaga-lembaga Organisasi Internasional pada lokasi Badan-badan dimaksud;
| |
|
|
e.
|
Penyelenggaraan oleh Organisasi Politik atau Organisasi Sosial Politik yang semata-mata mengenai politik;
| |
|
|
f.
|
Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
| |
|
|
|
|
|
Pasal 4 | |||
|
Bentuk, ukuran, konstruksi dan penempatan reklame ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 5 | |||
|
(1)
|
Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
| ||
|
(2)
|
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 6 | |||
|
(1)
|
Dasar pengenaan pajak adalah nilai Sewa Reklame (NSR).
| ||
|
(2)
|
NSR sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas:
| ||
|
|
a.
|
NJOPR; dan/atau
| |
|
|
b.
|
NSPR
| |
|
(3)
|
NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
| ||
|
(4)
|
NJOPR sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor:
| ||
|
|
a.
|
Biaya pembuatan;
| |
|
|
b.
|
Biaya pemeliharaan reklame;
| |
|
|
c.
|
Biaya pemasangan reklame;
| |
|
|
d.
|
Jenis Reklame yang dipasang.
| |
|
(5)
|
NSPR sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kawasan dan kelas jalan.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 7 | |||
|
Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:
| |||
|
a.
|
Reklame Megatron sebesar 10% (sepuluh persen);
| ||
|
b.
|
ReklamePapan/Billboard sebesar 25% (dua puluh lima persen);
| ||
|
c.
|
Reklame Kain sebesar 25% (dua puluh lima persen);
| ||
|
d.
|
Reklame Melekat/Stiker/Poster sebesar 25% (dua puluh lima persen);
| ||
|
e.
|
Reklame Selebaran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
| ||
|
f.
|
Reklame Berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
| ||
|
g.
|
Reklame Kendaraan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
| ||
|
h.
|
Reklame Udara sebesar 25% (dua puluh lima persen);
| ||
|
i.
|
Reklame Suara sebesar 25% (dua puluh lima persen);
| ||
|
j.
|
Reklame film/Slide sebesar 25% (dua puluh lima persen);
| ||
|
k.
|
Reklame Peragaan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 8 | |||
|
Besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 9 | |||
|
Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 10 | |||
|
(1)
|
Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak.
| ||
|
(2)
|
Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
| ||
|
(3)
|
Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 11 | |||
|
Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB VI
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 12 | |||
|
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 13 | |||
|
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 14 | |||
|
(1)
|
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
| ||
|
(2)
|
SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
| ||
|
(3)
|
SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
| ||
|
(4)
|
Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 15 | |||
|
(1)
|
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
| ||
|
(2)
|
Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 16 | |||
|
(1)
|
Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
| ||
|
(2)
|
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
| ||
|
|
a.
|
SKPDKB;
| |
|
|
b.
|
SKPDKBT;
| |
|
|
c.
|
SKPDN.
| |
|
(3)
|
SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan:
| ||
|
|
a.
|
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebsar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
| |
|
|
b.
|
Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
| |
|
|
c.
|
Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
| |
|
(4)
|
SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanski administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
| ||
|
(5)
|
SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
| ||
|
(6)
|
Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
| ||
|
(7)
|
Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17 | |||
|
(1)
|
Pembayaran Pajak dilakukan d Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
| ||
|
(2)
|
Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
| ||
|
(3)
|
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 18 | |||
|
(1)
|
Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
| ||
|
(2)
|
Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
| ||
|
(3)
|
Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
| ||
|
(4)
|
Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
| ||
|
(5)
|
Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 19 | |||
|
(1)
|
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
| ||
|
(2)
|
Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20 | |||
|
(1)
|
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
| ||
|
(2)
|
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
| ||
|
(3)
|
Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 21 | |||
|
(1)
|
Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
| ||
|
(2)
|
Walikota menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 22 | |||
|
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 23 | |||
|
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 24 | |||
|
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 25 | |||
|
(1)
|
Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
| ||
|
(2)
|
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26 | |||
|
(1)
|
Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
| ||
|
|
a.
|
membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
| |
|
|
b.
|
membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
| |
|
|
c.
|
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam sanksi tersebut dikenakan karena bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
| |
|
(2)
|
Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
| ||
|
(3)
|
Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
| ||
|
(4)
|
Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan dianggap dikabulkan.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27 | |||
|
(1)
|
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas:
| ||
|
|
a.
|
SKPD;
| |
|
|
b.
|
SKPDKB;
| |
|
|
c.
|
SKPDKBT;
| |
|
|
d.
|
SKPDLB;
| |
|
|
e.
|
SKPDN.
| |
|
(2)
|
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
| ||
|
(3)
|
Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
| ||
|
(4)
|
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 28 | |||
|
(1)
|
Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
| ||
|
(2)
|
Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 29 | |||
|
Apabila pengajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB XIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 30 | |||
|
(1)
|
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
| ||
|
|
a.
|
Nama dan alamat Wajib Pajak;
| |
|
|
b.
|
Masa Pajak;
| |
|
|
c.
|
Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
| |
|
|
d.
|
Alasan yang jelas.
| |
|
(2)
|
Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
| ||
|
(3)
|
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
| ||
|
(4)
|
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
| ||
|
(5)
|
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
| ||
|
(6)
|
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 31 | |||
|
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB XIV
KEDALUWARSA
Pasal 32 | |||
|
(1)
|
Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah.
| ||
|
(2)
|
Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
| ||
|
|
a.
|
diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
| |
|
|
b.
|
ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
| |
|
|
|
|
|
|
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 33 | |||
|
(1)
|
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
| ||
|
(2)
|
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
| ||
|
|
a.
|
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
| |
|
|
b.
|
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
| |
|
|
c.
|
Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
| |
|
|
d.
|
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
| |
|
|
e.
|
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut;
| |
|
|
f.
|
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
| |
|
|
g.
|
Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
| |
|
|
h.
|
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
| |
|
|
i.
|
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
| |
|
|
j.
|
Menghentikan penyidikan;
| |
|
|
k.
|
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
| |
|
(3)
|
Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34 | |||
|
(1)
|
Walikota dapat melakukan pembongkaran atau penurunan terhadap reklame terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila:
| ||
|
|
a.
|
Tidak membayar pajak sesuai ketentuan;
| |
|
|
b.
|
Tidak memasang plat/label lunas pajak;
| |
|
|
c.
|
Tidak berijin.
| |
|
(2)
|
Hasil pembongkaran, penurunan, penghentian reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.
| ||
|
|
|
|
|
|
BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35 | |||
|
(1)
|
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
| ||
|
(2)
|
Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
| ||
|
|
|
|
|
Pasal 36 | |||
|
Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.
| |||
|
|
|
|
|
|
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37 | |||
|
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 38 | |||
|
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku.
| |||
|
|
|
|
|
Pasal 39 | |||
|
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
| |||
|
|
|
|
|
|
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.
| |||
|
|
|
|
|
|
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 Januari 2002 WALIKOTA SEMARANG, ttd. H. SUKAWI SUTARIP Diundangkan di Semarang Pada tanggal 14 Januari 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd. SOEKAMTO LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2002 SERI B NOMOR 2 | |||
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK REKLAME
| |||||||||||||
| I. |
UMUM
| ||||||||||||
|
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, agar mampu membiayai dirinya sendiri.
Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung.Dengan menggali potensi pajak yang ada maka Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali.
| |||||||||||||
| II. |
PASAL DEMI PASAL
| ||||||||||||
|
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Reklame Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar/naskah reklame secara sendiri-sendiri.
Huruf b
Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fiber glass, mika, plastik kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
Huruf c
Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan/atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
Huruf d
Reklame Melekat/Stiker/Poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.
Huruf e
Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
Huruf f
Reklame Berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.
Huruf g
Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang perusahaan dan/atau perwakilannya berdomisili di wilayah daerah.
Huruf h
Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
Huruf i
Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat atau pesawat apapun.
Huruf j
Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca film atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan, dipancarkan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain.
Huruf k
Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Walikota mengatur tentang titik lokasi, bentuk dan standar konstruksi pemasangan reklame pada kawasan atau penggal-penggal per jalan dan kawasan, sehingga pemasangan reklame di wilayah Kota Semarang dapat tertib dan indah serta menjamin kepastian hukumnya bagi penyelenggara reklame.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
Pasal 10
Ayat (1)
Ayat ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Walikota atau dibayar sendiri oleh wajib pajak:
Ayat (2)
Bagi wajib pajak yang jumlahnya ditetapkan oleh Walikota, pembayarannya menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, nota perhitungan.
Ayat (3)
Bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terhutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Pasal ini mengatur tentang batas akhir pembayaran pajak daerah paling lama 30 hari sejak SKPD diterbitkan selebihnya dikenakan sanksi bunga 2% per bulan dari pokok pajak.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
| |||||||||||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.