Perda Kota Samarinda Nomor: 5 Tahun 2017

 

 

 

 

a. 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukungnnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b.

bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 8 September 2017;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

 

 

 

1. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 1);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

 

 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp2.438.943.288.048,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp103.409.450.343,00 (seratus tiga milyar empat ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp2.542.352.738.391,00 (dua triliun lima ratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Lain-lain pendapatan yang sah

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan Modal:

 

 

 

 

 

 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

 

 

 

(1)

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2)

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

 

a.

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

 

b.

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

 

c.

berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

 

d.

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang tidak disebabkan oleh keadaan darurat.

 

 

 

Landasan Operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

 

 

 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

 

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2017
WALIKOTA SAMARINDA,
ttd.
H. SYAHARIE JA’ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2017
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd.
DRS.H. BURHANUDDIN,MM.

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 5