Perda Kota Pangkal Pinang Nomor: 13 Tahun 2005

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan, Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1913);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4138);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4139);

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 09 Seri E Nomor 01);

19.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 03, Seri A Nomor 01);

20.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 34, Seri A Nomor 10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

 

 

 

 

 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2004, sebagai berikut:

(1)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp8.863.475.024,48 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(2)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp31.199.572.850,49 dengan rincian sebagai berikut:

 

(3)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp40.063.047.874,97 dengan rincian sebagai berikut:

 

(4)

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp18.504.454,91 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah ialah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(2)

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp40.081.552.329,88 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Juni 2005
WALIKOTA PANGKALPINANG,
ttd
H.ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG,
ttd
H. SJAHRUM HS

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI A
NOMOR 12