Perda Kota Pangkal Pinang Nomor: 1 Tahun 2003

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 17 Desember 2002, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

b.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang perlu ditelapk.an dengan Peraturan Daerah;

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);

2.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000) Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;

18.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2003 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

20.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2003.

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

 

 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

 

 

 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 10 Maret 2003
WALIKOTA PANGKALPINANG
ttd.
H. SOFYAN REBUIN

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 13 Maret 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
ttd.
ZULKARNAIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2003 NOMOR 01 SERI: A NOMOR 01