Perda Kota Palembang Nomor: 15 Tahun 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

 

 

 

 

 

a. 

bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

b. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

 

 

 

 

 

1. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.

 

 

 

 

 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 4 ayat (2) huruf e dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf 1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.

 

(2)

Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar:

 

 

a.

tontonan film sebesar 15% (lima belas persen);

 

 

b.

pameran sebesar 10% (sepuluh persen);

 

 

c.

pasar malam, sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);

 

 

d.

dihapus

 

 

e.

permainan bilyard, bowling dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);

 

 

f.

pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen);

 

 

g.

pertandingan olahraga yang bersifat komersil sebesar 20% (dua puluh persen);

 

 

h.

kontes kecantikan dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);

 

 

i.

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima persen);

 

 

j.

diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

 

 

k.

pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan (untuk alat-alat permainan banchinco, ritmint, hiper, pinball dan sejenisnya) sebesar 35% (tiga puluh persen); dan

 

 

l.

kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).

 

(3)

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2015
WALIKOTA PALEMBANG,
ttd.
HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,
ttd.
UCOK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 15