Perda Kota Palembang Nomor: 10 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 450);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Palembang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

2.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota.

3.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah kota.

4.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

 

 

 

 

 

(1)

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:

 

a.

laporan realisasi anggaran;

 

b.

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

 

c.

neraca;

 

d.

laporan arus kas;

 

e.

laporan operasional;

 

f.

laporan perubahan ekuitas; dan

 

g.

catatan atas laporan keuangan.

(2)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

(3)

Anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan meliputi:

 

a.

Pendapatan Daerah sebesar Rp3.952.034.936.055,46 (Tiga triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh lima rupiah empat puluh enam sen);

 

b.

Belanja Daerah sebesar Rp3.995.571.467.222,82 (Tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh dua sen);

 

c.

Selisih kurang sebesar Rp43.536.531.167,36 (Empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh enam sen).

(4)

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 dirincikan sebagai berikut:

 

a.

Pendapatan Daerah sebesar Rp3.485.882.634.349,88 (Tiga triliun empat ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh delapan sen);

 

b.

Belanja Daerah sebesar Rp3.488.244.426.631,36 (Tiga triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh enam sen);

 

c.

Selisih kurang sebesar Rp2.361.792.281,48 (Dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah empat puluh delapan sen);

 

d.

Pembiayaan

 

 

1.

Penerimaan terealisasi sebesar Rp97.731.626.695,37 (Sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh tujuh sen);

 

 

2.

Pengeluaran terealisasi sebesar Rp23.942.405.181,80 (Dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh sen);

 

 

3.

surplus sebesar Rp73.789.221.513,57 (Tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah lima puluh tujuh sen);

 

e.

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp71.427.429.232,09 (Tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh/(dua rupiah sembilan sen).

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Walikota adalah Walikota Palembang.

2.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kata.

3.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah kota.

4.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

 

 

 

 

 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 meliputi:

 

 

 

 

 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dirincikan sebagai berikut:

a.

selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp466.152.301.705,58) (minus empat ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus lima rupiah lima puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

 

1.

anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp3.952.034.936.055,46 (Tiga triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh lima rupiah empat puluh enam sen);

 

2.

realisasi sebesar Rp3.485.882.634.349,88 (Tiga triliun empat ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh delapan sen);

 

3.

realisasi pendapatan kurang dari target anggaran sebesar (Rp466.152.301.705,58) (Minus empat ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus lima rupiah lima puluh delapan sen);

b.

selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp507.327.040.591,46) (Minus lima ratus tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut:

 

1.

anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.995.571.467.222,82 (Tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh dua sen);

 

2.

realisasi sebesar Rp3.488.244.426.631,36 (Tiga triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh enam sen);

 

3.

realisasi belanja kurang dari target anggaran sebesar (Rp507.327.040.591,46) (Minus lima ratus tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh enam sen);

c.

selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp41.174.738.885,88 (Empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

 

1.

anggaran setelah perubahan sebesar (Rp43.536.531.167,36) (Minus empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh enam sen);

 

2.

realisasi sebesar (Rp2.361.792.281,48) (Minus dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah empat puluh delapan sen);

 

3.

realisasi surplus anggaran lebih dari target anggaran Rp41.174.738.885,88 (Empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen);

d.

selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp30.252.690.346,21 (Tiga puluh miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah dua puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut:

 

1.

penerimaan pembiayaan:

 

 

a)

anggaran setelah perubahan sebesar Rp97.795.703.766,37 (Sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen);

 

 

b)

realisasi sebesar Rp97.731.626.695,37 (Sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh tujuh sen);

 

 

c)

Kurang dari anggaran (Rp64.077.071,00) (Minus enam puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah);

 

2.

pengeluaran pembiayaan:

 

 

a)

anggaran setelah perubahan sebesar Rp54.259.172.599,01 (Lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah satu sen);

 

 

b)

realisasi sebesar Rp23.942.405.181,80 (Dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh sen);

 

 

c)

realisasi pengeluaran kurang dari anggaran (Rp30.316.767.417,21) (Minus tiga puluh miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah empat ratus tujuh belas rupiah dua puluh satu sen);

 

3.

selisih kurang penerimaan pembiayaan selisih kurang pengeluaran pembiayaan:

 

 

a)

selisih kurang penerimaan (Rp64.077.071,00) (Minus enam puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah);

 

 

b)

selisih kurang pengeluaran (Rp30.316.767.417,21) (Minus tiga puluh miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah empat ratus tujuh belas rupiah dua puluh satu sen);

 

 

c)

realisasi pengeluaran kurang dari target penerimaan (Rp30.252.690.346,21) (Minus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah dua puluh satu sen);

e.

sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)

 

(c - d) sebesar Rp71.427.429.232,09 (Tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah sembilan sen).

 

 

 

 

 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dirincikan sebagai berikut:

a.

saldo anggaran lebih awal sebesar Rp97.795.703.766,37 (Sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen);

b.

koreksi kesalahan saldo anggaran lebih awal sebesar (Rp64.077.071,00) (Minus enam puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah)

c.

penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan tahun berjalan sebesar (Rp97.731.626.695,37) (Minus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh tujuh sen);

d.

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar Rp71.42.429.232,09 (Tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah sembilan sen);

 

Yang dapat diuraikan sebagai berikut:

 

1.

surplus/defisit anggaran: (Rp2.361.792.281,48) (Minus dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah empat puluh delapan sen);

 

2.

pembiayaan netto: Rp73.789.221.513,57 (Tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah lima puluh tujuh sen);

 

3.

silpa tahun berjalan: Rp71.427.429.232,09 (Tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh/dua rupiah sembilan sen);

e.

saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp71.427.429.232,09 (Tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah sembilan sen).

 

 

 

 

 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dirincikan sebagai berikut:

a.

jumlah aset sebesar Rp14.360.384.701.025,97 (Empat belas triliun tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus satu ribu dua puluh lima rupiah sembilan puluh tujuh sen);

b.

jumlah kewajiban sebesar Rp332.813.159.181,77(Tiga ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga belas juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh tujuh sen);

c.

jumlah ekuitas dana sebesar Rp14.027.571.541.844,20 (Empat belas triliun dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah dua puluh sen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dirincikan sebagai berikut:

a.

saldo awal kas 1 Januari 2018 Rp98.061.991.996,59 (Sembilan puluh delapan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen);

b.

arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp848.674.731.742,36 (Delapan ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh enam sen);

c.

arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp851.036.524.023,84) (Minus delapan ratus lima puluh satu miliar tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah delapan puluh empat sen);

d.

arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan (Rp23.942.405.181,80) (Minus dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh sen);

e.

arus kas dari aktivitas non-anggaran (Rp80.366.502,35) (Minus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua rupiah tiga puluh lima sen);

f.

saldo kas per 31 Desember 2018 Rp71.677.428.030,96 (Tujuh puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh rupiah sembilan/puluh enam sen).

 

 

 

 

 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dirincikan sebagai berikut:

a.

pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp3.620.451.747.826,62 (Tiga triliun enam ratus dua puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah enam puluh dua sen);

b.

beban Laporan Operasional sebesar Rp3.067.314.006.206,08 (Tiga triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratus empat belas juta enam ribu dua ratus enam rupiah delapan sen);

c.

surplus dari operasi sebesar Rp553.137.741.620,54 (Lima ratus lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah lima puluh empat sen);

d.

surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp185.758.352.972,11 (Seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah sebelas sen);

e.

surplus Laporan Operasional sebesar Rp738.896.094.592,65 (Tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh lima sen).

 

 

 

 

 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dirincikan sebagai berikut:

a.

ekuitas awal sebesar Rp13.414.761.990.774,87 (Tiga belas triliun empat ratus empat belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu);

b.

surplus Laporan Operasional sebesar Rp738.896.094.592,65 (Tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh lima sen);

c.

koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp126.086.543.523,32) (Minus seratus dua puluh enam miliar delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh dua sen);

d.

ekuitas akhir sebesar Rp14.027.571.541.844,20 (Empat belas triliun dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah dua puluh sen).

 

 

 

 

 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan

 

 

 

 

 

(1)

APBD dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

 

(2)

Penjabaran pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Agustus 2019
WALIKOTA PALEMBANG,
ttd.
HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,
ttd.
RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 10