Perda Kota Palangkaraya Nomor: 23 Tahun 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa pengaturan terhadap Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Palangka Raya semakin berkembang, perlu penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol di Kota Palangka Raya;

b.

bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diselenggarakan dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5587);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

11.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);

14.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05);

15.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 1 dihapus, Pasal 7 ayat (2) huruf b diubah, dan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Syarat-syarat administrasi untuk memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol bagi permohonan baru adalah:

 

 

a.

Surat permohonan izin tempat penjualan minuman beralkohol bermaterai Rp6.000,-;

 

 

b.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;

 

 

c.

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 

 

d.

Rekomendasi dari:

 

 

 

1.

Lurah setempat diketahui oleh oleh Camat.

 

 

 

2.

Sub distributor setempat.

 

 

e.

Gambar lokasi tempat penjualan minuman beralkohol.

 

 

f.

Kwitansi/tanda bukti telah membayar retribusi ITPMB (apabila permohonan ITPMB telah disetujui).

 

(2)

Syarat-syarat administrasi untuk perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah:

 

 

a.

Mengisi formulir pendaftaran;

 

 

b.

Melampirkan:

 

 

 

1.

Surat izin tempat penjualan minuman beralkohol yang asli;

 

 

 

2.

Fotocopy KTP;

 

 

 

3.

Rekomendasi dari Lurah setempat diketahui oleh Camat;

 

 

 

4.

Fotocopy Izin Hiburan untuk Cafe, Diskotik dan lain-lain selain lokalisasi PSK dan Toko;

 

 

 

5.

Rekomendasi dari Sub Distributor setempat; serta

 

 

 

6.

Kuitansi/tanda bukti telah membayar retribusi ITPMB (apabila permohonan perpanjangan ITPMB telah disetujui).

 

(3)

Khusus untuk golongan C produk dalam negeri dan/atau luar negeri diedarkan melalui:

 

 

a.

Hotel berbintang 3, 4 dan 5, Diskotik, Bar, Pub, Klub Malam dan Restoran yang telah mendapat persetujuan dari Walikota.

 

 

b.

Toko dengan tanda khusus yang sudah ditunjuk oleh Sub Distributor Resmi.

 

 

c.

Toko sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah toko yang khusus menjual Minuman Beralkohol.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 atau ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

 

 

a.

Pencabutan surat izin penjualan minuman beralkohol oleh Pejabat Penerbit Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

 

 

b.

Pencabutan izin lainnya oleh pejabat berwenang.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 25 Agustus 2014
WALIKOTA PALANGKA RAYA,
ttd.
H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 25 Agustus 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
ttd.
KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 23