Perda Kota Mataram Nomor: 10 Tahun 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah;

b.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);

8.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 2 Seri B) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

2.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

 

4.

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

 

5.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);

 

b.

pergelaran konser musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);

 

c.

pergelaran konser musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);

 

d.

pergelaran konser musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal sebesar 0% (nol persen);

 

e.

hiburan tradisional lainnya yang sejenis sebesar 0% (nol persen);

 

f.

kontes kecantikan lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);

 

g.

kontes kecantikan nasional sebesar 10% (sepuluh persen);

 

h.

kontes kecantikan internasional sebesar 15% (lima belas persen);

 

i.

pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);

 

j.

pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);

 

k.

karaoke secara umum dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen);

 

l.

sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);

 

m.

sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen);

 

n.

permainan bilyar sebesar 15% (lima belas persen);

 

o.

pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);

 

p.

pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen);

 

q.

pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);

 

r.

pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);

 

s.

pertandingan olahraga yang berkelas nasional/internasional sebesar 10% (sepuluh persen); dan

 

t.

pijat refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center) sebesar 20% (dua puluh persen).

 

 

 

 

3.

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

 

(2)

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

 

Seluruh ketetapan yang tidak dibayarkan wajib pajak setelah jatuh tempo dapat dilakukan pemberitahuan.

 

(3)

Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKBT, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

 

(2)

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Badan Keuangan Daerah.

 

 

 

 

6.

Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

 

 

 

 

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Agustus 2018
WALIKOTA MATARAM
ttd.
H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM
ttd.
H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 5 SERI B