Perda Kota Makassar Nomor: 15 Tahun 2002

 

 

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR
 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta untuk menciptakan tertib berlalu lintas pada umumnya dan khususnya perlindungan masyarakat terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas keamanan, kenyamanan serta kesehatan;

b.

bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya intensitas kendaraan bermotor dalam daerah, maka perlu melaksanakan pengujian emisi gas buangan secara bertahap bagi setiap kendaraan bermotor pada umumnya, dan khususnya angkutan penumpang umum guna mengantisipasi sedini mungkin dampak negatif yang timbul maupun yang akan ditimbulkan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, dengan melibatkan sumber daya dan peran serta masyarakat;

c.

bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu pula ditetapkan Retribusi dalam rangka optimalisasi Pendapatan asli daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Kota Makassar.

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

4.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);

5.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970;

7.

Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

12.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1988, seri D Nomor 9);

13.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Makassar;

14.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2000, Seri D Nomor 26).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Kota Makassar;

b.

Walikota adalah Walikota Makassar;

c.

Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Makassar;

d.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar;

e.

Perizinan adalah Pelayanan Perizinan Kota Makassar;

f.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

g.

Pengujian Kendaraan bermotor adalah Pengujian teknis mengenai kelayakan/emisi gas buang kendaraan bermotor angkutan penumpang umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

h.

Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan yang bertujuan memberikan pelayanan jasa angkutan dan semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan barang maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;

i.

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang bertujuan memberikan pelayanan jasa angkutan dan semata-mata diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan barang maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;

j.

Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus dan selain kendaraan bermotor roda dua;

k.

Kereta gandengan adalah kereta yang digandeng oleh kendaraan bermotor (penghela);

l.

Kereta Tempelan adalah kereta yang ditempel pada kendaraan bermotor (truk penghela);

m.

Traktor adalah kendaraan bermotor yang digunakan menarik (menghela) kendaraan gandengan di jalan raya;

n.

Retribusi pengujian kelayakan/emisi gas buang kendaraan bermotor selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kelayakan/emisi gas buang kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Makassar;

o.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

p.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.

q.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

r.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;

s.

Surat Ketetapan retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

t.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

u.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

v.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;

w.

Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membuat teratng tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

BAB II
TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI
 

Tujuan penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PKB) bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan serta yang tidak kalah pentingnya adalah diharapkan pengaturan ini dapat mendukung sektor peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang retribusi.

 

 

 

 

Sasaran penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ditujukan kepada Kendaraan wajib uji sebagai berikut:

a.

Mobil Penumpang Umum;

b.

Mobil Bus;

c.

Mobil Barang;

d.

Kereta Tempelan;

e.

Kereta Gandengan.

 

 

 

 

Fungsi pengujian berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk:

(1)

Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya:

 

1.a

Kecelakaan lalu lintas;

 

1.b

Gangguan terhadap lingkungan;

 

1.c

Kerusakan-kerusakan berat pada waktu pemakaian.

(2)

Memberikan informasi kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor mengenai dimensi, daya angkut, tekanan sumbu terberat, kelas jalan bagi kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji.

(3)

Memberikan saran-saran perbaikan kepada bengkel-bengkel kendaraan bermotor mengenai rehabilitasi kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji secara berkala.

(4)

Menyajikan data kuantitatif mengenai potensi armada angkutan orang atau angkutan barang setempat, dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan pada umumnya.

 

 

 

 

BAB III
PENGUJIAN
 

(1)

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi dalam Daerah wajib dilakukan pengujian berkala sesuai standar baku mutu yang ditetapkan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Pengujian dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh unsur Dinas bekerja sama dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan melalui sistem dan prosedur penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.

(3)

Sistem dan prosedur pengujian dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

 

 

 

 

(1)

Untuk kepentingan pemeliharaan jalan setiap kendaraan yang telah memiliki tanda laik jalan, harus melalui jalur/kelas jalan yang telah ditetapkan.

(2)

Penetapan kelas-kelas jalan yang dapat dilalui jenis kendaraan tertentu yang memiliki kapasitas/tonase dan memiliki daya angkut besar, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

(1)

Bagi kendaraan bermotor yang telah lulus uji berdasarkan standar baku mutu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) diberikan buku kartu tanda lulus uji dan bila ternyata dinyatakan tidak laik, beroperasi, maka dapat diadakan pengujian ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan persyaratan standar yang berlaku.

(2)

Tata cara pengujian ulang dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan secara teknis oleh Dinas Perhubungan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi.

 

 

 

 

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pengujian kelayakan kendaraan bermotor.

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa kendaraan bermotor yang diberikan oleh Walikota tidak termasuk Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Walikota.

 

 

 

 

 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah:

a.

Biaya administrasi dan biaya cetak;

b.

Tingkat Kesulitan;

c.

Jenis Kendaraan;

d.

Kapasitas daya angkut.

 

 

 

 

 

Retribusi Daerah ini termasuk golongan retribusi jasa umum.

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di dalam Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi jasa pelayan pemeriksaan kelayakan teknis terhadap:

 

a.

Sistem Rem;

 

b.

Sistem Kemudi;

 

c.

Posisi Roda Depan;

 

d.

Badan dan Kerangka Kendaraan;

 

e.

Pemuatan:

 

f.

Klakson;

 

g.

Lampu-lampu;

 

h.

Penghapus Kaca;

 

i.

Kaca Spion;

 

j.

Ban;

 

k.

Emisi Gas Buang;

 

l.

Kaca Depan dan Kaca Jendela;

 

m.

Alat Pengukur Kecepatan;

 

n.

Sabuk Keselamatan;

 

o.

Perlengkapan dan Peralatan.

(2)

Sasaran penetapan tarif retribusi adalah dalam rangka menutupi biaya penyediaan jasa.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemeriksaan Ulang adalah:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

(3)

Pengujian kendaraan dan pemeriksaan ulang kendaraan bermotor dalam daerah dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan pada setiap tahun berjalan.

 

 

 

 

Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

 

 

 

 

BAB IX
MASA RETRIBUSI
 

Masa retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3)

Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.

(2)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

(3)

Bentuk, isi, tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Walikota dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan wajib retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

BAB XIII
KADALUARSA
 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Tagihan; atau

 

b.

Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
 

(1)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam izin yang telah diberikan maka izin dapat dicabut.

(3)

Izin dapat diterbitkan kembali setelah segala persyaratan telah dipenuhi oleh pemegang izin yang telah dicabut izinnya tersebut.

 

 

 

 

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5,6,dan 16 diancam denda paling banyak Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

(2)

Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang, atau pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, disetor ke Kas Daerah.

 

 

 

 

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
 

(1)

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini adalah:

 

2.a

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

2.b

Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan dan Retribusi Daerah tersebut;

 

2.c

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

 

2.d

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah;

 

2.e

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

 

2.f

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah;

 

2.g

Menyuruh berhenti,melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

2.h

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan dan Retribusi Daerah;

 

2.i

Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

2j.

Menghentikan penyidikan;

 

2k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

 

 

 

 

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
 

Peraturan Daerah ini tidak berlaku surut, dan pengujian kendaraan bermotor yang sah dikeluarkan dan/atau yang telah terproses dengan sah sebelum tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sah hingga habis masa berlakunya.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

 

 

 

 

Ditetapkan Di Makassar
Pada Tanggal 3 Desember 2002
WALIKOTA MAKASSAR
ttd.
H. B AMIRUDDIN MAULA

Diundangkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
Drs. SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR Nomor: 61 Tahun 2002 Seri C Nomor: 7