Perda Kota Jambi Nomor: 1 Tahun 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang­-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b.

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 14 bulan Agustus Tahun 2012;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2013;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3569);

3.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421);

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 130);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4090);

14 .

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

15

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I0 Nomor 123);

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

 

a.

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 

1.

Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp109.338.025.215,-;

 

2.

Dana perimbangan sejumlah Rp829.140.143.000,-;

 

3.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp163.610.432.274,-.

b.

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

 

1.

Pajak daerah sejumlah Rp69.588.000.000,-;

 

2.

Retribusi daerah sejumlah Rp30.290.435.615,-;

 

3.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp3.000.000.000,-;

 

4.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp6.45.9.589.600,-.

c.

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

 

1.

Dana bagi hasil sejumlah Rp146.477.410.000,-;

 

2.

Dana alokasi umum sejumlah Rp626.331.743.000,-;

 

3.

Dana alokasi khusus sejumlah Rp56.330.990.000,-.

d.

lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

 

1.

Hibah sejumlah Rp-;

 

2.

Dana darurat sejumlah Rp-;

 

3.

Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp40.000.000.000,-;

 

4.

Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp116.602.188.000,-;

 

5.

Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp7.008.244.274,-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 

1.

Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp638.773.258.781,-;

 

2.

Belanja Langsung Rp476.068.262.846,-.

b.

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

 

1.

Belanja pegawai sejumlah Rp603.878.303.281,-;

 

2.

Belanja bunga sejumlah Rp-;

 

3.

Belanja subsidi sejumlah Rp-;

 

4.

Belanja hibah sejumlah Rp27.891.802.500,-;

 

5.

Belanja bantuan sosial Rp2.647.500.000,-;

 

6.

Belanja bagi hasil sejumlah Rp2.020.000.000,-;

 

7.

Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp835.653.000,-;

 

8.

Belanja tidak terduga sejumlah Rp1.500.000.000,-.

c.

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

 

1.

Belanja pegawai sejumlah Rp45.162.033.200,-;

 

2.

Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp198.634.654.814,-;

 

3.

Belanja modal sejumlah Rp232.271.574.832,-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 

1.

Penerimaan sejumlah Rp24.246.735.488,-;

 

2

Pengeluaran sejumlah Rp11.493.814.350,-.

b.

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

 

1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp24.246.735.488,-;

 

2.

Pencairan dana cadangan sejumlah Rp-;

 

3.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp-;

 

4.

Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp-;

 

5.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp-;

 

6.

Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp-.

c.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

 

1.

Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp-;

 

2.

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp10.000.000 000,-;

 

3.

Pembayaran hutang pada pihak ketiga sejumlah Rp1.493.814.350,-;

 

4.

Pemberian pinjaman daerah Rp-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

 

Walikota Jambi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 1 Februari 2013
WALIKOTA JAMBl,
Dto
BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 1 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,
Dto
DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 1