Perda Kota Bekasi Nomor: 15 Tahun 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame telah ditetapkan tarif Pajak Reklame;

b.

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, tarif Pajak Reklame dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam dunia usaha;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame yang ditetapkan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri A);

23.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);

24.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);

25.

Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 188.342/Kepber.10-DPPPJU/X/2013 dan 174.2/26/DPRD/X/2013 tentang Persetujuan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi;

26.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1571-Hukham/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 14 Seri B), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

 

(2)

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

 

a.

Reklame papan/billboard/videotron/megatron/dan sejenisnya;

 

 

b.

Reklame kain;

 

 

c.

Reklame melekat, stiker;

 

 

d.

Reklame selebaran;

 

 

e.

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

 

 

f.

Reklame udara;

 

 

g.

Reklame apung;

 

 

h.

Reklame suara;

 

 

i.

Reklame film/slide; dan

 

 

j.

Reklame peragaan.

 

(3)

Tidak termasuk objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:

 

 

a.

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

 

 

b.

label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

 

 

c.

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ukuran tidak melebihi 0,25 (nol koma dua puluh lima) M2;

 

 

d.

reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan OKP (Organisasi Kemasyarakatan Partai) paling Lama 2 (dua) minggu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Besaran Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam tabel Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai berikut:

 

 

a.

Untuk jenis reklame Papan/Billboard/Videotron/LED dan sejenisnya, sebagai berikut:

 

 

b.

Untuk jenis reklame Kain berupa umbul-umbul, Spanduk dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf c disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Reklame selebaran:

 

 

Rp400,-/lembar (empat ratus rupiah per lembar) dan/atau sekurang-kurangnya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap kali penyelenggaraan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya dan penataan Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Nopember 2013
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
Ttd/Cap
RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 15 SERI C