Perda Kota Batam Nomor: 13 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa peningkatan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi keperluannya sehari-hari di Kota Batam memerlukan ketersediaan pasar yang cukup, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta, dengan tetap mengutamakan aspek kebersihan, keindahan, keteraturan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat dan lingkungan;

b.

bahwa disamping keberadaan pasar, terdapat pedagang kaki lima yang merupakan realitas pembangunan yang seharusnya dibina dan dikendalikan oleh Pemerintah Kota Batam, sehingga tidak menimbulkan kesemerawutan kota dan disamping itu dapat menjadi salah satu wadah berkembangnya usaha-usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dan besar di Kota Batam;

c.

bahwa untuk mewujudkan kualitas pelayanan pasar Pemerintah Daerah yang lebih baik, penyelenggaraan perdagangan kaki lima yang lebih tertib serta sekaligus mendukung pengawasan dan pengendalian pasar-pasar yang dibangun oleh swasta, maka perlu ditopang oleh ketersediaan pembiayaan yang cukup yang berasal dari pendapatan asli daerah dari sektor pasar di Kota Batam;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Pasar di Kota Batam;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

4.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;

12.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PELAYANAN PASAR DI KOTA BATAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Batam.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

3.

Walikota adalah Walikota Batam.

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penataan, pembinaan dan penyelenggaraan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

6.

Pasar Pemerintah Daerah adalah pasar yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak Pemerintah Kota Batam yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh swasta berdasarkan suatu perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

7.

Pasar Swasta adalah pasar yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta diatas lahan yang bukan milik pemerintah.

8.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

9.

Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, pasar bunga dan sejenisnya.

10.

Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

11.

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

12.

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir berbentuk perkulakan.

13.

Mall atau Super Mall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang.

14.

Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

15.

Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

l 6.

Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

17.

Department Store adalah sarana tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran, barang konsumsi, utamanya adalah produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau usia konsumen yang luas lantai usahanya diatas 400 m² .

18.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjual barang dan/atau makanan yang secara perorangan dan/atau kelompok berusaha dalam kegiatan ekonomi yang tergolong dalam skala usaha mikro dan kecil yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak dan/atau menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.

19.

Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

20.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

21.

Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada seseorang atau badan usaha untuk melaksanakan usaha pasar tradisional.

22.

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada seseorang atau badan usaha untuk melaksanakan usaha pusat perbelanjaan.

23.

Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada seseorang atau badan usaha untuk melaksanakan usaha toko modern.

24.

Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, Izin Usaha Toko Modern.

25.

Retribusi Izin Usaha Pasar adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena diterbitkannya Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

26.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pelayanan penyediaan pasar oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan penyediaan fasilitas dan/atau tempat berdagang kaki lima.

27.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

28.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

29.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang­ undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

30.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

31.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas daerah Kota Batam.

32.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

33.

Kios adalah tempat usaha berjualan yang disediakan dalam pasar yang dibatasi oleh dinding permanen antara kios di sebelahnya dan mempunyai pintu untuk menutup dan membuka kios tersebut.

34.

Los adalah tempat usaha berjualan yang disediakan dalam bangunan pasar dan bersifat terbuka atau tanpa dinding penyekat.

35.

Tenda atau Awning adalah tempat usaha berjualan yang berada di luar bangunan pasar atau pada ruang terbuka dengan menggunakan tenda atau bahan penutup lainnya.

36.

Lapak adalah tempat usaha berjualan yang berada di luar bangunan pasar dan terbuka.

37.

Perkulakan (Pasar Grosir) adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.

38.

Pedagang grosir adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dalam partai (jumlah) besar kepada pedagang eceran.

39.

Pedagang eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/ satuan.

40.

Luas efektif bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas gedung lainnya.

41.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.

42.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

43.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.

44.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

45.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

46.

SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data semula belum lengkap dalam pemeriksaan.

47.

SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal wajib retribusi yang tidak memenuhi SPTRD.

48.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas setiap pemberian izin usaha pasar di Kota Batam, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Pasar Tradisional, Retribusi Usaha Pusat Perbelanjaan dan Retribusi Usaha Toko Modern.

(2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap:

 

a.

Pasar Tradisional;

 

b.

Pusat Perbelanjaan, yang meliputi Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan dan sejenisnya;

 

c.

Toko Modern, yang meliputi Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Perkulakan dan sejenisnya.

(3)

Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha Pasar Tradisional, usaha Pusat Perbelanjaan dan usaha Toko Modern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Izin Usaha Pasar Tradisional, Usaha Pusat Perbelanjaan dan Usaha Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), diukur berdasarkan jumlah izin dan jenis pasar yang diberikan izin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya administrasi, pemeriksaan, penilaian, pembinaan serta biaya pengawasan dan pengendalian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan di pasar milik Pemerintah, termasuk fasilitas dan tempat berdagang kaki lima yang ditetapkan, disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

 

a.

pelayanan penyediaan Pasar Tradisional berikut fasilitasnya, yang diklasifikasikan sebagai berikut;

 

 

1.

Pasar Tradisional Kelas I, berupa Kios, Los, Lapak, Cresent, Warung/Tenda/Awning/Gerobak, Gudang, WC;

 

 

2.

Pasar Tradisional Kelas II, berupa Kios, Los, Lapak, Cresent, Warung/Tenda/ Awning/Gerobak, Gudang, WC;

 

 

3.

Pasar Tradisional Kelas III, berupa Kios, Los, Lapak, Cresent, Warung/Tenda/Awning/Gerobak, Gudang, WC;

 

b.

pelayanan fasilitas dan tempat berdagang kaki lima, berupa:

 

 

1.

kios;

 

 

2.

lapak;

 

 

3.

tenda;

 

 

4.

kios mobil;

 

 

5.

gerobak motor;

 

 

6.

gerobak.

(3)

Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau pihak swasta.

(4)

Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan atau Badan Usaha yang menggunakan dan memanfaatkan pelayanan penyediaan pasar oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat dan fasilitas berdagang kaki lima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), diukur berdasarkan hal­ hal sebagai berikut:

a.

luas tempat berusaha atau berdagang;

b.

jenis dan bentuk konstruksi tempat berusaha atau berdagang;

c.

jangka Waktu atau masa berlaku yang digunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang;

d.

kelas pasar atau lokasi tempat berdagang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup keseluruhan atau sebagian biaya penyelenggaraan jasa pelayanan pasar dengan mempertimbangkan penyediaan biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 7, yang terutang dipungut di wilayah daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa retribusi perizinan adalah jangka waktu selama usaha yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan pada lokasi yang sama.

(2)

Masa retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari dan 1 (satu) bulan.

(3)

Masa Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

untuk Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dipungut per izin yang dikeluarkan;

b.

untuk retribusi jasa umum pasar pemerintah berupa: kios/awning, warung tenda, lapak, kios mobil, gerobak motor dan gerobak dipungut secara harian atau bulanan;

c.

untuk retribusi jasa umum penyediaan fasilitas PKL untuk pedagang yang menempati lokasi PKL yang disediakan oleh Pemerintah Kota, antara lain: kios, tenda, kios mobil, gerobak motor dan gerobak dipungut secara harian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi penzman tertentu dilakukan oleh wajib retribusi melalui Bendaharawan penerima atau di kas daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD,SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan, dan STRD.

(2)

Bendahara penerima wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi perizinan tertentu ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari berikutnya.

(3)

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari retribusi yang terhutang dengan menerbitkan STRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi jasa pelayanan pasar dapat dilakukan oleh wajib retribusi kepada petugas penagihan atau melalui kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD,SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan dan STRD.

(2)

Petugas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Walikota atau oleh pejabat yang ditunjuk.

(3)

Petugas penagihan wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi jasa pelayanan pasar kepada Bendaharawan Penerima yang ditunjuk oleh Walikota, selambat-lambatnya 1 x 24 jam, kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari berikutnya.

(4)

Bendahara penerima wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi jasa pelayanan pasar ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam kecuali hari libur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 dan 18 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi tentang dalam waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3)

Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi

(2)

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badan usaha atau perseorangan yang mendirikan usaha pasar tradisional, usaha pusat perbelanjaan atau usaha toko modern setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan menjalankan usahanya dengan tidak memiliki izin, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua perseratus) dari jumlah retribusi terutang yang dihitung sejak aktivitas usaha dilakukan dan setiap bulan keterlambatan dihitung kelipatannya, sampai paling banyak 24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Penagihan dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

(3)

Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkan STRD dan sudah diterima oleh wajib retribusi atau yang mewakilinya, wajib retribusi tetap tidak membayar kekurangan retribusi dan dendanya, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(4)

Pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghapuskan kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusi dan dendanya.

(5)

Apabila wajib retribusi yang sudah dicabut haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap berada dan tetap menempati kios atau los atau lapak yang sudah bukan haknya maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib memindahkan dagangan dan perlengkapannya secara paksa keluar dari pasar.

(6)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak bertanggungjawab terhadap dagangan dan perlengkapannya yang sudah dipindahkan keluar dari pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi terutang.

(2)

Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(4)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah ini efektif dilaksanakan setelah 6 bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 4 November 2009
WALIKOTA BATAM,
ttd.
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 4 November 2009
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
AGUSSAHIMAH, SH

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 13