Perda Kota Banjar Nomor: 7 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ke arah terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta pemakai jalan, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan parkir yang lebih baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b.

bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan guna menciptakan tertib lalu lintas serta kelancaran arus lalu lintas di jalan umum perlu diatur penyelenggaraan parkir;

c.

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Banjar perlu pengaturannya dalam Peraturan Daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

9.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 1);

10.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Banjar.

2.

Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

3.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

6.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

7.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

8.

Penyelenggaraan Parkir adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran termasuk pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir.

9.

Tempat Parkir adalah fasilitas yang disediakan untuk Parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

10.

Tempat Parkir Di Ruang Milik Jalan adalah tempat yang berada pada jalan umum dan/atau Daerah milik jalan tertentu dan telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat Parkir Kendaraan.

11.

Tempat Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas untuk Parkir dapat berupa halaman/pelataran/taman dan Gedung Parkir di luar ruang milik jalan yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah,orang atau badan untuk menunjang dan melayani kepentingan umum.

12.

Tempat Parkir Insidentil adalah Tempat Parkirdi dalam dan di luar ruang milik jalan, yang diperuntukan sebagai Tempat Parkir Kendaraan sementara secara tidak tetap atau tidak permanen sebagai penunjang kegiatan olahraga, seni, budaya dan kegiatan lainnya.

13.

Juru Parkir adalah petugas Parkir yang bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan keluar masuk Kendaraan ke Tempat Parkir Kendaraan dan pengaturan di dalam lokasi parkir.

14.

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

15.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

16.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

17.

Gedung Parkir adalah Tempat Parkir pada bangunan atau suatu bangunan yang khusus diperuntukan bagi Tempat Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, orang atau badan.

18.

Bongkar Muat adalah membongkar dan/atau memuat barang dari atau ke Kendaraan.

19.

Tempat Bongkar Muat adalah sebagian jalan yang diperuntukkan membongkar/memuat barang dimana kelancaran Lalu Lintas tidak terganggu atau tempat lain milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau Badan Hukum.

20.

Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.

21.

Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung Parkir.

22.

Pakaian Seragam Parkir adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Juru Parkir.

23.

Tanda Khusus Pakaian adalah tanda yang dikenakan oleh Juru Parkir.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan Parkir untuk umum di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Penyelenggaraan Parkir untuk umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan

 

b.

Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

(3)

Dalam penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan orang perseorangan atau badan hukum.

(4)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyediaan fasilitas Parkir untuk umum.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

 

a.

parkir tempat tertentu; dan

 

b.

parkir insidentil.

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat diselenggarakan di lokasi tertentu pada jalan desa atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas dan/atau marka jalan.

(2)

Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan di Daerah.

(3)

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memperhatikan batasan atau larangan Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Batasan atau larangan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

a.

sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;

 

b.

sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;

 

c.

sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;

 

d.

sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang/perlintasan kereta api;

 

e.

sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;

 

f.

sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;

 

g.

sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis; dan/atau

 

h.

tempat yang ditandai dengan rambu larangan parkir dan/atau larangan berhenti.

(3)

Setiap orang yang melanggar batasan atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(4)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

 

a.

penguncian ban kendaraan;

 

b.

pemindahan kendaraan;

 

c.

pengurangan angin roda kendaraan; dan/atau

 

d.

pencabutan pentil kendaraan.

(5)

Terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, pemilik Kendaraan yang mengambil kembali kendaraannya wajib memenuhi syarat dan biaya administrasi.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dapat dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.

(2)

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:

 

a.

menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;

 

b.

menyediakan Tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;

 

c.

melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif dan waktu;

 

d.

berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

 

e.

membina, mengawasi, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi fasilitas penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.

(2)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan survei potensi Parkir oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai survei potensi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

Volume Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan diukur dari penggunaan Tempat Parkir yang diberi batasan oleh tanda SRP.

 

 

 

 

 

Larangan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dapat dilakukan di jalan dan waktu tertentu dalam hal:

a.

terjadi perubahan arus Lalu Lintas;

b.

adanya kegiatan Pemerintah Daerah; atau

c.

bertentangan dengan kepentingan umum.

 

 

 

 

 

 

(1)

Parkir tempat tertentu dan Parkir Insidentil diselenggarakan terhadap kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas, memerlukan Tempat Parkir dan berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.

(2)

Parkir tempat tertentu dan Parkir Insidentil dapat menggunakan beberapa ruas jalan, halaman, dan/atau gedung milik pemerintah maupun perusahaan dan perorangan.

(3)

Dalam menetapkan fasilitas Parkir tempat tertentu dan Parkir Insidentil harus memperhatikan:

 

a.

gangguan Lalu Lintas yang ditimbulkan;

 

b.

alternatif pengalihan arus Lalu Lintas yang terganggu;

 

c.

keselamatan, kelancaran, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas;

 

d.

penataan dan kelestarian lingkungan;

 

e.

kemudahan bagi pengguna Tempat Parkir; dan

 

f.

potensi Parkir.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Parkir tempat tertentu dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap bangunan/fasilitas selain rumah tinggal wajib menyediakan Tempat Parkir sesuai kebutuhan SRP.

(2)

Besaran SRP yang harus disiapkan disesuaikan dengan jenis kegiatan, luas tanah dan bangunan, aktivitas penggunaan tempat tersebut.

(3)

Penentuan SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan analisis dampak lalu lintas oleh pihak yang berkompeten dan disetujui oleh Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:

 

a.

usaha khusus perparkiran; dan

 

b.

Penunjang usaha pokok.

(3)

Fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.

(4)

Penyelenggaraan fasilitas parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

 

a.

fasilitas penunjang yang tidak terpisahkan dari pelayanan pusat kegiatan; dan

 

b.

fasilitas pelayanan tersendiri yang terdiri dari:

 

 

1.

taman Parkir;

 

 

2.

Gedung Parkir;

 

 

3.

pelataran Parkir;

 

 

4.

tempat penitipan Kendaraan Bermotor; dan

 

 

5.

garasi Kendaraan Bermotor yang disewakan.

(5)

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan berfungsi:

 

a.

sebagai pelayanan gratis guna menunjang pelayanan pusat kegiatan; dan/atau

 

b.

sebagai usaha komersial yang mengenakan uang sewa kepada setiap pengguna jasa Parkir.

(6)

Pimpinan atau pengelola usaha Tempat Parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki oleh pemerintah, orang atau badan berkewajiban untuk:

 

a.

mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

b.

bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang Parkir;

 

c.

mentaati segala ketentuan perundang-undangan; dan

 

d.

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan/petugas Parkir sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan.

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan dan/atau perorangan.

(2)

Tempat Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dimiliki oleh Badan dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut tempat khusus Parkir swasta.

(3)

Penyelenggaraan Tempat Parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola.

 

 

 

 

 

(1)

Pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:

 

a.

rencana tata ruang wilayah;

 

b.

analisis dampak Lalu Lintas yang dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung/area parkir;

 

c.

mudah dijangkau oleh pengguna jasa Parkir;

 

d.

konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila berupa gedung;

 

e.

memiliki batas tertentu apabila berupa taman Parkir; dan

 

f.

rambu lalu lintas atau marka jalan yang mengatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan, apabila berada dalam gedung/area parkir atau taman parkir.

(2)

Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kamar mandi/toilet serta dapat juga dilengkapi dengan bangunan penunjang lain yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) menggunakan sistem estimasi potensi.

(2)

Pihak ketiga sebagai penyelenggara parkir pada Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

 

a.

bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tempat Parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana dan keamanan serta ketertiban Tempat Parkir;

 

b.

bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;

 

c.

memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;

 

d.

mencetak karcis retribusi parkir sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dibawah pengawasan pejabat yang berwenang, dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan karcis; dan

 

e.

memiliki nomor pokok wajib retribusi Daerah dan nomor pokok wajib pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dikuasai dan/atau dikelola pemerintah maupun swasta dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

(2)

Formula penghitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan:

 

a.

penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;

 

b.

perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;

 

c.

biaya operasional; dan

 

d.

asuransi.

(3)

Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman ketentuan pada peraturan perundang-undangan.

(4)

Besarnya tarif dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5)

Pengelola swasta Tempat Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memungut jasa parkir lebih dari 2 (dua) kali tarif Retribusi parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

(6)

Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan Tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah dapat menerapkan Parkir berlangganan secara terbatas, khusus untuk kendaraan angkutan umum dan kendaraan angkutan barang.

(2)

Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi pelayanan Parkir di dalam ruang milik jalan yang dipungut secara berlangganan bersamaan dengan perpanjangan izin trayek dan/atau pada saat pemeriksaan/uji Kendaraan yang bersangkutan.

(3)

Pemilik kendaraan yang telah membayar retribusi secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kartu dan stiker yang wajib dipasang pada Kendaraan dimaksud.

(4)

Kartu dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perhubungan.

(5)

Penerbitan kartu dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mencantumkan masa berlakunya.

(6)

Setiap pemilik kendaraan yang telah membayar retribusi secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diwajibkan membayar retribusi parkir pada saat memarkir kendaraannya pada Tempat Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.

(7)

Retribusi parkir secara berlangganan tidak berlaku ditempat Parkir di luar ruang milik jalan dan di Gedung Parkir yang dibangun dan dikelola oleh pihak swasta.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelola Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat melakukan pungutan terhadap pengguna jasa parkir.

(2)

Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sesuai tarif parkir yang telah ditentukan.

(3)

Tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberlakukan secara progresif.

(4)

Pengenaan tarif Parkir secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan setelah 1 (satu) jam pertama di sesuaikan dengan ketentuan tarif Parkir roda 2 (dua) dan Kendaraan roda 4 (empat).

(5)

Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor pajak Parkir kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan, yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang pajak Parkir.

(6)

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dilaporkan setiap bulan kepada Pemerintah Daerah.

(7)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

(8)

Keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pungutan dan penyetoran hasil jasa pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat menggunakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi elektronik yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

(1)

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya pungutan retribusi Parkir, pada:

 

a.

rumah/tempat ibadah;

 

b.

kantor pemerintah;

 

c.

bangunan sosial; dan

 

d.

Lingkungan pendidikan.

(2)

Pembebasan retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku jika digunakan untuk kegiatan lain.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan.

(3)

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(4)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:

 

a.

teguran lisan;

 

b.

teguran tertulis;

 

c.

penghentian kegiatan;

 

d.

penyegelan tempat kegiatan; dan/atau

 

e.

denda administratif.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

(1)

Usaha Tempat Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya, bentuk izin Parkir usahanya mengikuti dengan bentuk usaha yang menjadi usaha pokoknya.

(2)

Usaha Tempat Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dimiliki oleh orang atau badan yang berdiri sendiri, bentuk usahanya dapat berupa perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Setiap permohonan izin yang diajukan harus dilakukan kajian teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.

 

 

 

 

 

(1)

Surat Izin Pengelolaan Tempat Parkir berlaku selama Tempat Parkir masih difungsikan secara nyata sebagai sarana pelayanan jasa parkir dan wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.

(2)

Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin.

(3)

Surat Izin Pengelolaan Tempat Parkir ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan atas nama Wali Kota.

 

 

 

 

 

(1)

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali atas izin tertulis dari Wali Kota.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kegiatan Parkir Bongkar Muat barang dilaksanakan pada tempat yang telah ditetapkan oleh Wali Kota melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan.

(2)

Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan umum, pelataran atau fasilitas lain.

(3)

Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai jalan yang digunakan untuk Bongkar Muat barang dengan ketentuan:

 

a.

lebar jalan minimal 5 (lima) meter; dan

 

b.

ruang pergerakan lalu lintas minimal 3,2 (tiga koma dua) meter.

(4)

Pelataran dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tempat Bongkar Muat barang di luar badan jalan dengan ketentuan:

 

a.

luas tempat minimal 1 (satu) ruang parkir dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) meter x 5 (lima) meter; dan

 

b.

ruang pergerakan lalu lintas minimal 40% (empat puluh persen) dari luas ruang parkir.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang yang akan melakukan Parkir Bongkar Muat harus memiliki kartu Parkir Bongkar Muat.

(2)

Kartu Parkir Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan berdasarkan permohonan.

(3)

Kartu Parkir Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku di taman parkir dan di gedung parkir yang dibangun dan dikelola oleh pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diajukan oleh pengendara atau pemilik Kendaraan angkutan Bongkar Muat dengan melampirkan:

 

a.

fotokopi surat tanda nomor kendaraan;

 

b.

fotokopi buku uji; dan

 

c.

lokasi dan waktu Parkir Bongkar Muat yang dimohon.

(2)

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan atas nama Wali Kota menerbitkan kartu parkir Bongkar Muat dengan mempertimbangkan:

 

a.

jenis Kendaraan yang digunakan;

 

b.

lokasi Parkir Bongkar Muat yang dimohon; dan

 

c.

dampak lalu lintas.

(3)

Masa berlaku kartu Bongkar Muat adalah selama 6 (enam) bulan dan/atau selama 1 (satu) masa uji berkala Kendaraan dan dapat diperpanjang kembali.

 

 

 

 

 

(1)

Pemegang kartu Parkir Bongkar Muat diwajibkan mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam kartu Parkir Bongkar Muat.

(2)

Ketentuan yang diatur dalam kartu Parkir Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan tentang larangan Parkir Bongkar Muat di lokasi ruas jalan dalam waktu tertentu yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

 

 

 

 

 

(1)

Kartu Parkir Bongkar Muat tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan atas nama Wali Kota;

(2)

Kartu Parkir Bongkar Muat tidak dapat digunakan oleh kendaraan yang tidak tercantum dalam kartu.

 

 

 

 

 

(1)

Kartu Parkir Bongkar Muat tidak berlaku karena:

 

a.

telah habis masa berlaku kartu bongkar muat dan tidak diperpanjang lagi;

 

b.

dikembalikan oleh pemegang kartu;

 

c.

dicabut karena bertentangan dengan kepentingan umum.

(2)

Pertimbangan dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:

 

a.

terjadi perubahan arus lalu lintas;

 

b.

berdekatan dengan lokasi fasilitas umum.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tempat Parkir wajib dilengkapi dengan rambu, marka dan/atau tanda lain yang menunjukan cara parkir.

(2)

Cara Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

setiap pemakai Tempat Parkir harus menempatkan kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dan/atau ditunjuk oleh petugas;

 

b.

posisi Parkir kendaraan harus disesuaikan dengan rambu dan marka parkir yang tersedia;

 

c.

pola Parkir ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan dan letak jalan serta volume lalu lintas;

 

d.

arah Parkir dapat dilaksanakan dengan cara:

 

 

1)

Parkir sejajar dengan arah jalan;

 

 

2)

Parkir serong dengan arah jalan 15°(lima belas derajat), 30° (tiga puluh derajat) dan 45° (empat puluh lima derajat); atau

 

 

3)

parkir tegak lurus dengan arah jalan 90° (sembilan puluh derajat).

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk keteraturan dan ketertiban kendaraan yang diparkir pada Tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), dilakukan oleh Juru Parkir.

(2)

Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan atau Pihak ketiga.

(3)

Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.

(4)

Juru Parkir wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya pada saat melaksanakan tugasnya.

(5)

Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan, tanpa surat tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan atau Pihak Ketiga.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan juru parkir, hak dan kewajiban, dan pembinaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

(1)

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

 

a.

teguran lisan;

 

b.

teguran tertulis;

 

c.

pemberhentian sementara; dan/atau

 

d.

pemberhentian tetap;

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengguna jasa Parkir wajib:

 

a.

membayar pungutan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan

 

b.

mematuhi rambu lalu lintas yang berhubungan dengan perparkiran.

(2)

Pengguna jasa Parkir berhak:

 

a.

mendapatkan karcis parkir dari juru parkir atau petugas parkir; dan

 

b.

mendapatkan jaminan keamanan kendaraan yang diparkir.

 

 

 

 

 

 

(1)

Segala kerusakan, kehilangan komponen kendaraan dan/atau kehilangan kendaraan selama kendaraan tersebut diparkir menjadi tanggung jawab orang/badan yang mengelola Tempat Parkir atau Juru Parkir.

(2)

Tanggung jawab oleh orang/badan yang mengelola Tempat Parkir atau Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Kendaraan yang hilang pada saat parkir, tetapi tidak dapat menunjukan karcis parkir sebagai bukti penerimaan pelayan jasa parkir, bukan menjadi tanggung jawab orang/badan yang mengelola Tempat Parkir atau Juru Parkir.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan pengajuan ganti rugi kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wali Kota melakukan pengendalian dan penertiban atas, penyelenggaraan parkir.

(2)

Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim gabungan/terpadu yang terdiri dari:

 

a.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan;

 

b.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

 

c.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan;

 

d.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendapatan;

 

e.

unsur tentara nasional Indonesia dan kepolisian; dan

 

f.

perwakilan dari pengelola parkir dan petugas/juru parkir, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.

(3)

Jumlah anggota tim gabungan/terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan.

(4)

Masa keanggotaan tim gabungan/terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) tahun.

(5)

Tim gabungan/terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan pengelolaan parkir, serta berwenang melakukan pemeriksaan, razia dan penindakan terhadap pengelola parkir dan petugas/juru parkir yang melakukan penyimpangan/pelanggaran dalam pengelolaan parkir.

(6)

Biaya operasional tim gabungan/terpadu dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebankan pada APBD.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2)

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:

 

a.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas peraturan daerah ini;

 

b.

melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;

 

c.

menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

 

d.

melakukan penyitaan benda atau surat;

 

e.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

 

f.

memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

g.

mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

 

h.

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyelidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

 

i.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:

 

a.

memeriksa tersangka;

 

b.

memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;

 

c.

menyita barang;

 

d.

pemeriksaan saksi;

 

e.

pemeriksaan ditempat kejadian; dan/atau

 

f.

pengambilan sidik jari dan pemotretan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap juru parkir yang karena kesengajaannya sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang diparkir, dapat dituntut hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

(2)

Setiap juru parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan dari kepolisian atau kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas/juru parkir diberhentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

(3)

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya pada fungsi rambu parkir, alat pemberi isyarat parkir sehingga tidak berfungsi, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dengan sengaja melakukan parkir ditempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Setiap pengemudi kendaraan bermotor dan/atau pengguna jasa parkir melakukan kegiatan Bongkar Muat di area parkir yang bukan merupakan tempat Bongkar Muat dan menyebabkan terganggu pengguna jasa parkir lainnya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 6 September 2019

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

 

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 7

 

 

 

 

 

 

 

Kota Banjar sebagai Kota yang sedang berkembang menjadi daya tarik bagi sebagian warga masyarakat, baik warga di sekitar wilayah Kota Banjar maupun warga dari kota/kabupaten lain. Sehingga memberikan kontribusi peningkatan jumlah penduduk disertai peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Selain itu juga disertai dengan peningkatan kegiatan usaha, pusat perbelanjaan, perkantoran, perdagangan dan jasa lainnya. Peningkatan tersebut menimbulkan masalah bagi Kota Banjar dalam penyediaan lahan parkir yang memadai maupun pengelolaan perparkiran.

 

Tugas pemerintah Daerah mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan yang digunakan masyarakat atau pengguna jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

 

Perparkiran dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk urusan pemerintah di bidang perhubungan yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan di bidang transportasi. Atas dasar itu pengelolaan parkir menjadi kewenangan pemerintah Kota Banjar dengan mengedepankan peran serta masyarakat dan profesionalisme dalam pengelolaan parkir. Selain itu, pengelolaan parkir yang profesional dan transparan, diharapkan dapat meminimalkan kebocoran pendapatan parkir baik pajak maupun retribusinya dan tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

 

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan parkir.

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 32