Perda Kabupaten Tuban Nomor: 10 Tahun 2003

 

 

 

a.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2001 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tanda Daftar Gudang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah;

b.

bahwa untuk memungut Retribusi Tanda Daftar Gudang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);

2.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);

3.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diubah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139;)

9.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang­ undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

10.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/1999 tentang Pembinaan dan Penataan Gudang;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 35 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Dae­rah Tingkat II Tuban Tahun 1989 Seri C Nomor 3);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2001 diubah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas­ dinas Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2003 Seri C Nomor 1);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2001 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2001 Seri C Nomor 13).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

Daerah adalah Kabupaten Tuban;

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban;

c.

Bupati adalah Bupati Tuban;

d.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Tuban;

e.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;

f.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha, yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Kabu­paten Tuban untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;

g.

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang per­niagaan;

h.

Tanda Daftar Gudang adalah surat izin memiliki dan atau menguasai gudang untuk menyimpan, mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;

i.

Penimbunan adalah penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan/badan maupun perusahaan yang jumlahnya melebihi kewajaran sebagai stok atau persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan;

j.

Sarang perdagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan penolong, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari­ hari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian tanda daftar gudang;

(2)

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh tanda daftar gudang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Tanda Daftar Gudang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan yang memiliki dan atau menguasai gudang untuk kegiatan penyimpanan barang-barang perdagangan harus memiliki Tanda Daftar Gudang dari Bupati;

(2)

Untuk memperoleh tanda daftar gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;

(3)

Tata cara permohonan tanda daftar gudang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan yang dikecualikan memperoleh tanda daftar gudang adalah :

a.

Gudang dalam wilayah pelabuhan;

b.

Gudang yang melekat pada proses industrinya;

d.

Gudang perusahaan yang luasnya kurang dari 9 m²;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap permohonan tanda daftar gudang harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a.

Fotocopy KTP Pemohon;

b.

Keterangan Denah Lokasi Gudang;

c.

Copy Izin Mendirikan Bangunan (1MB);

d.

Copy Izin Gangguan (HO) SITU;

e.

Fotocopy Izin Teknis Usaha;

f.

Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jangka waktu berlakunya tanda daftar gudang ditetapkan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan gudang sebagai sarana penyimpanan barang-barang perdagangan;

(2)

Terhadap tanda daftar gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pemilik gudang dilarang menimbun barang-barang didalam gudang dan wajib memberikan laporan mutasi barang dalam gudang;

(2)

Dilarang memindahtangankan tanda daftar gudang tanpa seizin Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Tanda Daftar Gudang dipungut di Wilayah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip penetapan retribusi tanda daftar gudang adalah untuk mengganti biaya adminis­trasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk setiap pemberian tanda daftar gudang dan daftar ulang dikenakan retribusi;

(2)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Pemberian Tanda Daftar Gudang :

 

 

1.

Luas gudang 9 s/d 200 m² sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/m²;

 

 

2.

Luas gudang 201 m² s/d 400 m² sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah)/m²;

 

 

3.

Luas gudang 401 m² s/d 600 m² sebesar Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) /m²;

 

 

4.

Luas gudang 601 m² s/d 800 m² sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah)/m²;

 

 

5.

Luas gudang 801 m² s/d 1002 m² sebesar Rp450,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/m²;

 

 

6.

Luas gudang 1001 m² atau lebih sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)/m².

 

b.

Daftar ulang tanda daftar gudang :

 

 

1.

Luas gudang 9 s/d 200 m² sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)/m²;

 

 

2.

Luas gudang 201 m² s/d 400 m² sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah)/m²;

 

 

3.

Luas gudang 401 m² s/d 600 m² sebesar Rp175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)/m²;

 

 

4.

Luas gudang 601 m² s/d 800 m² sebesarRp200,00 (dua ratus rupiah)/m²;

 

 

5.

Luas gudang 801 m² s/d 1002 m² sebesar Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah)/m²;

 

 

6.

Luas gudang 1001 m² atau lebih sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)/m².

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetorkan ke Kas Daerah melalui Pemegang izin selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menunjuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selaku lembaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola, memproses tanda daftar gudang serta memungut retribusinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tanda daftar gudang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

(2)

Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.00,000 (lima juta rupiah);

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di­ bidang retirbusiDaerah;

 

c.

Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

f.

Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap tanda daftar gudang yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkan­nya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu} tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disahkan di Tuban
pada tanggal 17 Januari 2003
BUPATI TUBAN
ttd.
Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIOYASTUTI, M.Si

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 17 Januari 2003
SEKRETARIS DAERAH
ttd.
Drs  SOEKARMAN,M.M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2003 SERI B NOMOR 1.