Perda Kabupaten Temanggung Nomor: 1 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan bertambahnya jenis pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

20.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 23);

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 31).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 dan Pasal 4 BAB II Nama, Objek, dan Subjek Retribusi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
 

 

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Pusling, Pustu, PKD, Balai Pengobatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

 

(2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

Pelayanan Rawat Jalan;

 

 

b.

Pelayanan Rawat Inap;

 

 

c.

Pelayanan Gawat Darurat;

 

 

d.

Klinik Saintifikasi Jamu;

 

 

e.

Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal;

 

 

f.

Tindakan Medis;

 

 

g.

Tindakan Gigi dan Mulut;

 

 

h.

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;

 

 

i.

Pelayanan Fisioterapi;

 

 

j.

Pelayanan Akupresur;

 

 

k.

Pelayanan Ambulance;

 

 

l.

Visum et Repertum;

 

 

m.

Konsultasi Kesehatan; dan

 

 

n.

Pemeriksaan Kesehatan.

 

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

Subjek retribusi pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Pusling, Pustu, PKD, Balai Pengobatan, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 8 BAB VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

 

(2)

Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja operasional, biaya pemeliharaan dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

 

(3)

Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi untuk pengemis, gelandangan, orang terlantar (PGOT), korban kekerasan, orang dengan HIV-AIDS (ODHA), penghuni panti sosial, korban bencana dan kejadian luar biasa (KLB), penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) serta masyarakat miskin bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

 

(2)

Syarat-syarat dan tata cara pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan kesehatan.

 

(2)

Pengemis, gelandangan, orang terlantar (PGOT), korban kekerasan, orang dengan HIV-AIDS (ODHA), penghuni panti sosial, korban bencana dan kejadian luar biasa (KLB), penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) serta masyarakat miskin bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional maka pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelolaan dari penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya serta pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan.

 

(2)

Ketentuan mengenai pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Januari 2016
BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 1

 

 

 

 

 

 

 

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, pengendalian biaya kesehatan yang terjangkau, pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat untuk hidup sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan bertambahnya jenis pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada Puskesmas dan Jaringannya maka Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan.

Oleh karena itu guna memberikan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

 

 

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 61