Perda Kabupaten Sumedang Nomor: 27 Tahun 2000

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa pengaturan pengelolaan kayu milik merupakan salah satu upaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pelestarian Sumber Daya Alam khususnya tanah dan air yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga keseimbangan hidrologi;

b.

bahwa dalam rangka pengaturan pengelolaan kayu milik (penebangan, Tok, Surat Angkutan, dan Penggunaan Gergaji Mesin), dipandang perlu dibuat pengaturan Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik;

c.

bahwa pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud butir b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);

3.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);

4.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41);

5.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);

6.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

7.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);

10.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

13.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 316/Kpts-II/ tentang Tata Usaha Hasil Hutan;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16 Seri D.2);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D.3);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KAYU MILIK.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sumedang;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;

3.

Bupati adalah Bupati Sumedang;

4.

Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang;

5.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang;

6.

Pohon adalah tegakan yang berupa kayu atau bambu;

7.

Penebangan Kayu Milik adalah kegiatan penebangan pohon kayu-kayuan, buah-buahan serta bambu milik perorangan atau badan hukum yang berada di luar kawasan hutan negara dengan tujuan komersil;

8.

Tok Kayu adalah tanda bukti pengesahan, status kayu milik;

9.

Surat Angkutan adalah dokumen pengangkutan kayu dan bambu yang berasal dari hutan milik/rakyat atau hasil perkebunan yang memuat jenis kayu, jumlah batang dan volume termasuk kayu yang telah berubah bentuk dari tempat penebangan;

10.

Gergaji Mesin adalah Gergaji rantai yang digunakan untuk memotong;

11.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;

12.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terutang;

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula yang belum lengkap;

15.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

16.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang;

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

18.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan pohon milik wajib memiliki izin penebangan dari Bupati.

(2)

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemotongan dan atau pembelahan kayu atau kayu milik wajib mendaftarkan jumlah dan jenis gergaji mesin yang dimiliki untuk mendapatkan izin pemakaian dari Bupati.

(3)

Pohon Milik yang telah ditebang wajib mendapatkan legalisasi berupa Tok Kayu yang dilakukan oleh Dinas.

(4)

Kayu yang telah di Tok dan akan diangkut harus dilengkapi dengan Surat Angkutan.

 

 

 

 

Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan jasa pelayanan administrasi pengelolaan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi pengelolaan kayu.

(2)

Objek Retribusi adalah:

 

a.

pelayanan administrasi pengelolaan kayu-kayuan, pohon buah-buahan dan jenis pohon lainnya termasuk bambu yang akan ditebang;

 

b.

pelayanan pembinaan pengelolaan gergaji mesin yang dipergunakan dalam usaha pemotongan dan atau pembelahan pohon atau kayu.

(3)

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang:

 

a.

melaksanakan penebangan pohon atau bambu;

 

b.

melaksanakan pengangkutan kayu atau bambu;

 

c.

melaksanakan usaha pengelolaan penggergajian kayu.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penebangan pohon atau kayu milik diwajibkan melakukan penanaman kembali sekurang-kurangnya sebanyak jumlah pohon yang ditebang, kecuali dengan tujuan perubahan fungsi lahan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tentang perubahan fungsi lahan tersebut.

(2)

Setiap orang atau badan hukum yang akan mengangkut kayu hasil tebangan diwajibkan melengkapinya dengan legalisasi berupa Tok Kayu dan Surat Angkutan.

(3)

Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pengusahaan gergaji mesin diwajibkan melakukan uji kelayakan gergaji setiap 6 (enam) bulan satu kali.

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan penebangan pohon atau kayu milik dilarang melakukan penebangan sebelum dilakukan uji kelayakan tebang oleh tim peneliti lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pengangkutan kayu hasil tebangan tanpa disertai dengan legalisasi Tok Kayu dan Surat Angkutan.

(3)

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pengelolaan usaha gergaji mesin tanpa izin dilarang melakukan operasional penggergajian.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan administrasi pengelolaan kayu milik digolongkan sebagai jasa usaha.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan administrasi pengelolaan kayu milik diukur berdasarkan:

a.

jumlah pohon yang akan ditebang;

b.

umur dan diameter batang;

c.

volume kayu yang akan di Tok dan diberi Surat Angkutan;

d.

jenis dan kapasitas bagi gergaji mesin.

 

 

 

 

 

Prinsip penetapan tarif biaya pelayanan administrasi pengolahan kayu adalah biaya administrasi, biaya operasional, dan jasa pelayanan penanggulangan dampak negatif.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya retribusi yang harus dibayar untuk penebangan kayu milik adalah:

 

a.

Kelas I sebesar Rp1.500,-/batang

 

b.

Kelas II sebesar Rp1.250,-/batang

 

c.

Kelas III sebesar Rp1.000,-/batang

 

d.

Kelas IV sebesar Rp150,-/batang

(2)

Besarnya retribusi yang harus dibayar untuk penerbitan surat angkutan adalah:

 

a.

Surat Angkutan kayu milik Rp3.500,-/m³

 

b.

Surat Angkutan kayu bakar Rp350,-/SM

(3)

Besarnya retribusi yang harus dibayar untuk pengusahaan gergaji mesin adalah:

 

a.

Gergaji rantai sebesar Rp25.000,-/tahun

 

b.

Gergaji material statis circle besar sebesar Rp400.000,-/tahun

 

c.

Gergaji material statis circle kecil sebesar Rp200.000,-/tahun

 

d.

Gergaji material bergerak sebesar Rp200.000,-/tahun

 

 

 

 

Pengklasifikasian kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Wilayah Kabupaten Sumedang.

 

 

 

 

 

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Bupati dapat memberikan izin kepada subyek retribusi mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.

(3)

Bentuk, isi, ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran surat/teguran peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima subyek retribusi, subyek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.

(2)

Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 peraturan daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

(2)

Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

 

 

 

 

(1)

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 peraturan daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

(2)

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 peraturan daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

 

(1)

Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berwenang:

 

a.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

 

b.

melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

 

c.

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

 

d.

melakukan penyitaan benda atau surat;

 

e.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

 

f.

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;

 

g.

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

 

h.

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

 

i.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

 

 

 

 

Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal 4 Maret 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 27 Tahun 2000 Seri B.15

pada tanggal 8 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA’DUDIN, Msi.