Perda Kabupaten Sumedang Nomor: 11 Tahun 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemeriksaan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang perlu diganti;

b.

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41);

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55);

6.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1997 Nomor 174 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

7.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1997 Nomor 175 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sumedang Tahun 1986 Nomor 5 seri D);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sumedang;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;

3.

Bupati adalah Bupati Sumedang;

4.

Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Sumedang;

5.

Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang;

6.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang;

7.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;

9.

Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan;

10.

Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan usaha pemotongan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging;

11.

Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

12.

Hewan adalah sapi, kerbau, domba, kambing, babi, unggas dan hewan lainnya yang lazim dikonsumsi;

13.

Karkas adalah hasil pemotongan daging dan tulang, di luar kepala, jeroan, kaki, darah serta kulit;

14.

Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang diproses dan diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan;

15.

Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat (diatur sesuai dengan kondisi daerah masing-masing);

16.

Petugas Pemeriksa adalah Dokter hewan atau Petugas lain yang ditunjuk pada Dinas Peternakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di Rumah Potong Hewan;

17.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;

18.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

19.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi;

20.

Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah;

21.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

22.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

23.

Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

24.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

25.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

26.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

27.

Nomor Pokok Wajib Retribusi adalah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang di daftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah Potong Hewan beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pemotongan Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa retribusi Rumah Potong diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti administrasi, biaya pembangunan, perawatan Rumah Potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.

(2)

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

biaya tempat pemotongan:

 

 

1.

Sapi, Kerbau Rp5.000,-/ekor

 

 

2.

Kambing, Domba Rp1.000,-/ekor

 

 

3.

Unggas Rp50,-/ekor

 

b.

biaya pemeriksaan kesehatan hewan/ternak:

 

 

1.

Sapi, Kerbau Rp7.000,-/ekor

 

 

2.

Kambing, Domba Rp2.000,-/ekor

 

 

3.

Unggas Rp50,-/ekor

 

c.

biaya pemeriksaan kesehatan daging yang datang dari luar Sumedang:

 

 

1.

Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba Rp200,-/Kg

 

 

2.

Unggas Rp50,-/ekor

(3)

Hasil retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini disetor ke Kas Daerah.

(4)

Barang siapa yang memasukan daging dari luar Sumedang dan tidak memeriksakan kesehatannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf c pasal ini dikenakan denda sebesar 15 kali retribusi terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi untuk jenis hewan lainnya disesuaikan dengan jenis hewan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 peraturan daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli.

(2)

Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

(3)

Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) peraturan daerah ini ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan masih produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 peraturan daerah ini pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.

(2)

Daging dan bagian-bagian hewan lainnya yang dinyatakan baik diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pemotongan hewan untuk keperluan usaha maupun bukan usaha harus dilaksanakan di rumah potong hewan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, kecuali wilayah-wilayah yang belum memiliki rumah potong hewan.

(2)

Setiap pemotongan hewan untuk keperluan upacara adat keagamaan serta pemotongan secara darurat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3)

Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai syarat-syarat rumah potong hewan dan usaha pemotongan hewan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemotongan hewan harus dilaksanakan menurut tata cara agama islam terkecuali babi.

(2)

Setiap hewan yang akan dipotong harus diistirahatkan di kandang penampungan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum saat pemotongan dan harus diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa.

(3)

Terhadap hewan dinyatakan sehat oleh petugas pemeriksa dapat dilaksanakan pemotongan paling lama 24 jam setelah hewan diperiksa.

(4)

Bagian-bagian hewan setelah selesai pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa.

(5)

Bagian-bagian daging yang dinyatakan tidak baik dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan harus segera dimusnahkan.

(6)

Ketentuan lain dalam proses pemotongan dan pengangkutan daging dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemotongan hewan yang meliputi:

 

a.

kandang penampungan hewan yang digunakan untuk istirahat hewan sebelum dipotong;

 

b.

tempat proses pemotongan yang digunakan untuk memotong hewan sampai menjadi daging;

 

c.

tempat penyimpanan daging untuk proses pelayuan sekurang-kurangnya 8 jam sebelum diedarkan;

 

d.

tempat pencucian untuk bahan-bahan asal hewan seperti isi perut, kaki, kepala;

 

e.

tempat penimbangan hewan dan daging untuk mengetahui prosentase daging yang diperoleh dari pemotongan.

(2)

Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk kegiatan pemotongan hewan meliputi:

 

a.

pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong.

 

b.

pemeriksaan kesehatan setelah hewan dipotong (pemeriksaan daging).

(3)

Rumah potong hewan yang disediakan berdasarkan jenis hewan yang dipotong yaitu:

 

a.

rumah potong hewan sapi, kerbau;

 

b.

rumah potong hewan domba/kambing;

 

c.

rumah potong hewan unggas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 peraturan daerah ini di setor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan ke Dinas Penadapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Sumedang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan, terhadap wajib retribusi baik yang berdomisili di dalam Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah.

(2)

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.

(3)

Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan, mengisi daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut.

(4)

Daftar wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD.

(2)

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

(2)

SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.

(3)

Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(4)

Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2)

Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tertanggung apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau .

 

b.

Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berwenang;

 

a.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

 

b.

melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

 

c.

menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

 

d.

melakukan penyitaan benda atau surat;

 

e.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

 

f.

memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

g.

mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

 

h.

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

 

i.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Pebruari 2000
BUPATI SUMEDANG,
Cap/ttd.
Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2000 Seri B.8 tanggal 10 Pebruari 2000.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
Cap/ttd.
Drs. R. H. DUDIN SA’DUDIN, M.Si