Perda Kabupaten Sragen Nomor: 1 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah serta kemandirian daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Sragen;

b.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, serta adanya perubahan tarif retribusi;

c.

bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menambahkan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

d.

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Sragen perlu ditinjau kembali;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 3);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan angka 2, angka 6 Pasal 1 diubah, angka 15, angka 16, angka 17 angka 18, angka 19, angka 20, angka 31, dan angka 32 Pasal 1 dihapus dan ditambah 16 (enam belas) angka yakni angka 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 dan angka 57 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Sragen.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Bupati adalah Bupati Sragen.

 

4.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

 

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai tarif penyelenggara pemerintahan daerah.

 

6.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

 

7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

 

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

9.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

 

10.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

 

11.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

 

12.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

 

13.

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang­ undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

 

14.

Masa Retribusi Jasa Umum adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan jasa umum dari pemerintah daerah.

 

15.

Dihapus.

 

16.

Dihapus.

 

17.

Dihapus.

 

18.

Dihapus.

 

19.

Dihapus.

 

20.

Dihapus.

 

21.

Pemakaman adalah penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

 

22.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

 

23.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

 

24.

Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang pemakainya terbagi dalam petak-petak.

 

25.

Toko/Kios adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.

 

26.

Ruko adalah bangunan bertingkat di mana lantai-lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.

 

27.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.

 

28.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap teknis laik jalan.

 

29.

Peta adalah media penyajian informasi dari unsur-unsur alam dan buatan manusia pada permukaan bumi yang dibuat secara kartografis (informasi yang bereferensi geografis) pada bidang datar menurut proyeksi tertentu dan skala tertentu.

 

30.

Kakus adalah bangunan yang dipergunakan untuk tempat pembuangan tinja/kotoran manusia.

 

31.

Dihapus.

 

32.

Dihapus.

 

33.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

 

34.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah produk retribusi yang terutang.

 

35.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

36.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

 

37.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.

 

38.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

 

39.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

 

40.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

41.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sragen.

 

42.

Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan laboratorium di wilayah Pemerintahan Daerah

 

43.

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.

 

44.

Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan­ satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat­-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

 

45.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.

 

46.

Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.

 

47.

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

 

48.

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat­-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

 

49.

Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.

 

50.

Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

 

51.

Menjustir adalah mencocokan atau perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.

 

52.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

 

53.

Penghasil Sampah adalah Setiap orang dan/atau badan usaha dan/atau kegiatan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

 

54.

Orang adalah orang perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

 

55.

Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.

 

56.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

 

57.

Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi pemerintah daerah antara lain: pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, usaha koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia;

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 2 huruf c dan h Pasal 2 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

 

a.

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

 

b.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

 

c.

Dihapus;

 

d.

Retribusi Pelayanan Pemakaman;

 

e.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

 

f.

Retribusi Pelayanan Pasar;

 

g.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

 

h.

Dihapus;

 

i.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

 

j.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

 

k.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan

 

l.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan BAB III pada Bagian Kesatu Pasal 4 diubah sehingga BAB III Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan laboratorium di labkesda.

 

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

(4)

Subjek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan laboratorium di labkesda.

 

(5)

Wajib Retribusi Pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan laboratorium di labkesda.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) BAB III Bagian Kedua Pasal 5 diubah sehingga BAB III Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

 

(2)

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

 

 

a.

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

 

 

b.

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

 

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

 

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainya.

 

(4)

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan baik yang dilakukan Pemerintah maupun Pihak Swasta.

 

(5)

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan baik yang dilakukan Pemerintah maupun Pihak Swasta.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan BAB III pada Bagian Ketiga dan Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

Dihapus.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan BAB III pada Bagian Keempat Pasal 7 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman.

 

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pelayanan pemakaman yang meliputi:

 

 

a.

pelayanan penguburan/pemakaman mayat; dan

 

 

b.

sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

 

(3)

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Pemakaman.

 

(4)

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman.

 

(5)

Tata cara memperoleh pelayanan pemakaman, dan pengabuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan BAB III pada Bagian Keenam Pasal 9 ditambah 5 (lima) yakni ayat (6), (7), (8), (9) dan ayat (10), sehingga BAB III pada Bagian Keenam Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, ruko, bongkar muat, kebersihan/persampahan, kamar mandi/mandi cuci kakus, parkir dan hewan besar/kecil yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

 

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, ruko, bongkar muat, kebersihan/persampahan, kamar mandi/mandi cuci kakus, parkir, dan hewan besar/kecil yang dikelola Pemerintah dan khusus disediakan untuk pedagang.

 

(3)

Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

(4)

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Jasa Pelayanan Pasar.

 

(5)

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Jasa Pelayanan Pasar.

 

(6)

Kategori kelas pasar, kelas kios pasar dan kelas los pasar diatur dalam Peraturan Bupati.

 

(7)

Pengalihan hak penggunaan kios, los, sarana fasilitas pasar dikenakan retribusi.

 

(8)

Dalam hal penataan pedagang pasar setelah diadakan pembangunan dan/atau revitalisasi pasar, untuk pedagang baru dan pedagang lama dikenakan biaya kompensasi dan penempatan/penataan pedagang diatur berdasarkan zonasi.

 

(9)

Pengalihan hak penggunaan fasilitas pasar, perubahan bentuk/ukuran kios dan los yang dilakukan pedagang wajib mengajukan permohonan dan mendapat izin Bupati.

 

(10)

Syarat, prosedur, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (8), dan (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan BAB III pada Bagian Kedelapan dan Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihapus.

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan BAB III pada Bagian Kesembilan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut biaya retribusi atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta, lampiran surat keterangan peruntukan ruang, lampiran izin pemanfaatan ruang dan/atau penggandaan peta digital yang dibuat oleh pemerintah daerah.

 

(2)

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah penyediaan peta dan/atau penggandaan peta digital yang dibuat oleh Pemerintah Daerah

 

(3)

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta dan/atau penggandaan peta digital.

 

(4)

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta dan/atau penggandaan peta digital.

 

 

 

 

 

10.

Ketentan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi:

 

 

a.

peta dasar;

 

 

b.

peta tematik; dan

 

 

c.

peta rencana tata ruang.

 

(2)

Spesifikasi Peta ukuran kertas A3 : (29,7 x 42) cm.

 

(3)

Dihapus.

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) BAB III Bagian Kesepuluh Pasal 14 diubah sehingga BAB III Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

 

(2)

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

 

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

(4)

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta yang menggunakan sarana prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

 

(5)

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta yang menggunakan sarana prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

12.

Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan Pemerintah Daerah.

 

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

 

 

a.

pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan

 

 

b.

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(3)

Subyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Pelayanan Tera/Tera Ulang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan/atau barang dalam keadaan terbungkus, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran XII yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

13.

Ketentuan BAB IV pada Bagian Kesatu Pasal 16, diubah sehingga BAB IV Bagian Kesatu Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, frekuensi dan jangka waktu pelayanan yang diberikan.

 

 

 

 

 

14.

Ketentuan BAB IV pada Bagian Ketiga dan Pasal 18, dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dihapus.

 

 

Dihapus.

 

 

 

 

 

15.

Ketentuan BAB IV pada Bagian Kedelapan dan Pasal 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihapus.

 

 

 

 

 

16.

Ketentuan BAB IV pada Bagian Kesebelas Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan setiap tahun dengan rumus sebagai berikut:

 

 

Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa x Variabel Penghitungan Menara

 

 

 

 

(2)

Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi terdiri dari biaya honorarium petugas, uang makan, biaya transportasi dan alat tulis kantor.

 

(3)

Variabel penghitungan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan zona menara, ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh.

 

 

 

 

 

17.

Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

18.

Ketentuan Bagian Kedua Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

19.

Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 31 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

Dihapus

 

 

 

 

 

20.

Ketentuan Bagian Keempat Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

21.

Ketentuan Bagian Kelima Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

22.

Ketentuan Bagian Keenam Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

23.

Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

24.

Ketentuan Bagian Kedelapan dan Pasal 36 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

Dihapus.

 

 

 

 

 

25.

Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan/atau Pengadaan Peta Digital diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

26.

Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

27.

Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

28.

Ketentuan pada Pasal 41 huruf d diubah, huruf c, h dan huruf k Pasal 41 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Masa retribusi pelayanan jasa umum, diatur sebagai berikut:

 

a.

Masa Retribusi Pelayanan kesehatan adalah jangka waktu setiap kali pelayanan.

 

b.

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan.

 

c.

Dihapus.

 

d.

Masa Retribusi Pelayanan Pemakaman untuk pemakaman adalah jangka waktu yang lamanya 10 (sepuluh) tahun setiap jenazah/mayat dan dapat diperpanjang setelah habis jangka waktunya.

 

e.

Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jangka waktu 1 (satu) kali parkir.

 

f.

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk retribusi harian dan 1 (satu) tahun untuk retribusi pemakaian.

 

g.

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

 

h.

Dihapus.

 

i.

Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jangka waktu setiap pemberian pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta.

 

j.

Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap pemberian pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

 

k.

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun.

 

l.

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

 

 

 

 

29.

Ketentuan pada Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

 

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

(4)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

 

(5)

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

(6)

Keterlambatan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu, dapat berakibat dicabutnya izin penggunausahaan tempat usaha atau izin usahanya.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 13 Februari 2019

BUPATI SRAGEN,

ttd.

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

 

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

TATAG PRABAWANTO B.

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 1