Perda Kabupaten Situbondo Nomor: 6 Tahun 2016

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang­-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

b.

bahwa tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau ulang;

c.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah diberi wewenang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/8/2013 tentang Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYAlfAlf PASAR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 11, angka 12 diubah, di antara angka 11 dan angka 12 disisipkan angka baru yaitu angka 11.a dan angka 11.b dan di antara angka 12 dan angka 13 disisipkan angka baru yaitu angka 12.a dan angka 12.b, sehingga Pasal 1 berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

 

3.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

 

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pasar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang perdagangan.

 

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

6.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

7.

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.

 

8.

Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil/modal kecil dan dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

 

9.

Pasar Hewan adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli hewan ternak.

 

10.

Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan yang terdiri dari kios permanen dan kios semi permanen.

 

11.a

Kios permanen adalah kios yang beratap dan berdinding tembok.

 

11.b

Kios semi permanen adalah kios yang beratap dan berdinding kayu.

 

11.

Los adalah bangunan di pasar yang beratap tidak dipisahkan dengan dinding pemisah satu dengan yang lainnya mulai dari lantai sampai dengan langit­ langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan yang terdiri dari los tertutup dan los terbuka.

 

12.a

Los tertutup adalah los yang beratap dan berdinding kayu.

 

12.b

Los terbuka adalah los yang tidak beratap dan tidak berdinding.

 

12.

Halaman/pelataran adalah bagian dari pasar yang berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.

 

13.

Tambatan ternak adalah tempat menempatkan hewan ternak yang beratap ataupun tidak beratap dipisahkan dengan pagar besi.

 

14.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.

 

15.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

 

16.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

 

17.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

 

18.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

19.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

 

20.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

 

21.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

 

22.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

23.

Surat Tagihan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.

 

24.

Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

25.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang­ undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru menjadi ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi pasar, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu dan frekuensi pemakaian fasilitas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

 

(2)

Pasar rakyat diklasifikasikan dalam 4 (empat) tipe yaitu:

 

 

a.

pasar rakyat tipe A;

 

 

b.

pasar rakyat tipe B;

 

 

c.

pasar rakyat tipe C;dan

 

 

d.

pasar rakyat tipe D.

 

(3)

Kriteria pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

 

 

a.

Tipe A, memiliki kriteria:

 

 

 

1.

luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);

 

 

 

2.

kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);

 

 

 

3.

peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

 

 

 

4.

jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang.

 

 

b.

Tipe B, memiliki kriteria:

 

 

 

1.

luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);

 

 

 

2.

kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);

 

 

 

3.

peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

 

 

 

4.

jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang.

 

 

c.

Tipe C, memiliki kriteria:

 

 

 

1.

luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);

 

 

 

2.

kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);

 

 

 

3.

peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

 

 

 

4.

jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang.

 

 

d.

Tipe D, memiliki kriteria:

 

 

 

1.

luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);

 

 

 

2.

kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);

 

 

 

3.

peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

 

 

 

4.

jumlah pedagang paling banyak 30 (tiga puluh) pedagang.

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pasar diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 8 berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

(2)

Tarif retribusi untuk balik nama ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan oleh Petugas Pemungut.

 

(2)

Hasil pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap harinya disetor ke Bendahara Penerimaan yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

(3)

Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setiap harinya.

 

(4)

Dalam hal hari pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur (hari sabtu, minggu dan hari besar lainnya), maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.

 

(5)

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan Pasar di daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Lampiran disempurnakan sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 31 Agustus 2016
BUPATI SITUBONDO,
dto.
DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
dto.
SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 1

 

 

 

 

 

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, yang terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kewenangan Pemerintah ke Pemerintah Daerah, memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai/melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

 

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan pembangunan pada daerah otonom. Dan salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah.

 

Dalam melaksanakan penyelenggaraan fungsi kepemerintahan di daerah, salah satu aspek penting adalah pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan oleh SKPD dalam bentuk jasa umum yang dapat dinikmati kemanfaatannya oleh setiap orang warga masyarakat Kabupaten Situbondo perlu senantiasa ditingkatkan. Upaya Peningkatan akses pelayanan publik yang bermutu kepada masyarakat membutuhkan kelangsungan (sustainabilitas) pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan penyediaan jasa umum adalah retribusi daerah.

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi. Keinginan daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya guna peningkatan PAD telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Guna mencegah pemungutan Retribusi Daerah yang berlebihan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Retribusi Daerah tersebut yaitu prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

 

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, maka sarana distribusi perdagangan perlu disesuaikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 4