Perda Kabupaten Rembang Nomor: 4 Tahun 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.1011/Aj.402/DRJD/2003 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor, maka terjadi perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;

b.

bahwa besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

c.

bahwa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diubah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.

 

3.

Bupati adalah Bupati Rembang.

 

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

5.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

 

6.

Retribusi Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

 

7.

Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor bermotor jenis mobil bus, mobil barang mobil penumpang umum, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan.

 

8.

Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.

 

9.

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

 

10.

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

 

11.

Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.

 

12.

Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.

 

13.

Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan/atau dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) meter.

 

14.

Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan kategori:

 

 

I.

jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 501 sampai dengan 5000 kg;

 

 

II.

jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 5001 sampai dengan 10.000 kg;

 

 

III.

jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 10.000 kg.

 

15.

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

 

16.

Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

 

17.

Karoseri adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat orang yang dipasangkan pada landasan kendaraan bermotor.

 

18.

Bak muatan adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat barang yang dipasangkan pada landasan kendaraan bermotor.

 

19.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan atau menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

 

20.

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.

 

21.

Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

 

22.

Penguji adalah Pegawai Dinas Perhubungan yang ditunjuk sebagai penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknik tertentu dan diberikan sertifikat tanda kualifikasi teknik sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

 

23.

Masa Uji berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan laik jalan.

 

24.

Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data yang legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia.

 

25.

Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.

 

26.

Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi data berlakunya hasil pengujian berkala dan harus disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.

 

27.

Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

 

28.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.

 

29.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

 

30.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang.

 

31.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan.

 

32.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

33.

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRP adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Oktober 2005
BUPATI REMBANG
ttd.
H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada Tanggal 20 Oktober 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG
ttd.
ROSSIDA SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR 45 SERI C NOMOR 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 45