Perda Kabupaten Purworejo Nomor: 6 Tahun 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan merubah dan/atau menghapus beberapa ketentuan yang tidak sesuai;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Rumah Potong Hewan.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 21);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

"4.

Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo atau sebutan lain sesuai nomenklatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang peternakan di Kabupaten Purworejo."

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

"12.

Hewan adalah kerbau, sapi dan kuda."

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 2 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

"(7)

Setiap hewan yang akan dipotong, penyembelihannya dilakukan menurut tata cara agama Islam."

 

 

 

 

 

4.

Pasal 5 diubah menjadi 2 ayat, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan terhadap daging hewan yang pemotongannya dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

(2)

Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan pemeriksaan kesehatan daging yang berasal dari luar daerah."

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

"(3)

Obyek Retribusi adalah pelayanan jasa rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

 

 

a.

pemakaian kandang;

 

 

b.

pemeriksaan hewan sebelum dipotong (Ante Mortem) dan setelah dipotong (Post Mortem);

 

 

c.

pemakaian tempat pemotongan hewan;

 

 

d.

pemakaian tempat pelayuan daging;

 

 

e.

pemanfaatan fasilitas lainya (listrik, air dan kebersihan)."

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis hewan yang dipotong di rumah potong hewan.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

sapi Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per ekor;

 

 

b.

kerbau Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per ekor;

 

 

c.

kuda Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per ekor;"

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati."

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 12 April 2007

BUPATI PURWOREJO

ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

 

Diundangkan di Purworejo

pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI C NOMOR 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dan kajian Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan Republik Indonesia, perlu dilakukan revisi atau perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) yang mengatur obyek retribusi dan ketentuan Pasal 12 yang mengatur struktur dan besarnya tarif retribusi, direkomendasikan untuk direvisi dengan alasan bahwa pemeriksaan karkas, termasuk daging yang berasal dari luar daerah tidak dapat dikenakan retribusi karena akan memberikan dampak ekonomi biaya tinggi. Pengenaan retribusi tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor.

 

Disamping revisi/perubahan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dan pengkajian di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 mengenai tata nama (Nomenklatur) Dinas Peternakan, mengingat nama Dinas Peternakan telah mengalami perubahan terkait dengan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II