Perda Kabupaten Purwakarta Nomor: 5 Tahun 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (3) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah;

b.

bahwa guna mendukung operasional pelayanan kesehatan khususnya Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PURWAKARTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

3.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

4.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

6.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan Kesehatan dan mendapat pendelegasian dari Bupati.

7.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta.

8.

Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.

9.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran Tugas Pokok Dinas.

10.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

11.

Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.

12.

Pelayanan Kesehatan Dasar adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat dengan maksud untuk memperoleh pengobatan, pencegahan, peningkatan dan pemulihan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dipungut biaya atau tidak dipungut biaya.

13.

Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

15.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

16.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

17.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap.

19.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

20.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

22.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

23.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Purwakarta, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

(2)

Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Purwakarta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah:

 

a.

Pelayanan pendaftaran;

 

b.

Pelayanan kesehatan dasar bagi orang yang tidak mampu yang memiliki kartu jaminan kesehatan atau surat keterangan tidak mampu atau kader kesehatan aktif;

 

c.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

(4)

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Purwakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Purwakarta termasuk golongan retribusi jasa umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Purwakarta wajib membayar retribusi.

(2)

Besaran Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibayar secara tunai kecuali bagi peserta yang memiliki asuransi atau jaminan kesehatan yang mengadakan kontrak kerjasama dengan pemerintah dan atau pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan kepemilikan kartu peserta.

(3)

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat bagi peserta asuransi atau jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan operasional pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS di Kabupaten Purwakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat- lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3)

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4)

Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.

(2)

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.

(3)

Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

(3)

Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal.

(4)

Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, dikecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

Diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarnya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

e.

Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

g.

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Purwakarta serta segala yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 Oktober 2010
BUPATI PURWAKARTA,
ttd
DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 11 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
ttd.
Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010 SERI C