Perda Kabupaten Pemalang Nomor: 7 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dinamika dimasyarakat serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir di tepi jalan umum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten pemalang Tahun 2005 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten pemalang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3), yang telah diubah beberapakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang:

a.

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

b.

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21);

c.

Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan jangka waktu pemanfaatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan.

 

(2)

Wajib Retribusi membayar Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum langsung ketika menggunakan tempat parkir.

 

(3)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diselenggarakan di Jalan Kabupaten yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

 

(4)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 62A dan Pasal 628 sehingga Pasal 62A dan Pasal 62 B berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Parkir Ditepi Jalan Umum.

 

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Parkir Ditepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap/ttd.

JUNAEDI

 

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 22 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

Cap/ttd.

NI WAYAN ASRINI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagai daerah otonom. Sebagai daerah otonom Kabupaten Pemalang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kondisi sosial masyarakatnya dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang dimiliki.

 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan guna peningkatan Pendapatan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2016 perlu disesuaikan.

 

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7