Perda Kabupaten Pemalang Nomor: 15 Tahun 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;

b.

bahwa dalam rangka pengendalian, pembinaan, ketertiban, dan pengawasan serta meningkatkan pendapatan daerah di bidang usaha perdagangan, perlu menetapkan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

6.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

7.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

10.

Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Perintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

15.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang;

b.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;

c.

Bupati adalah Bupati Pemalang;

d.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

f.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

g.

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa disertai imbalan atau kompensasi;

h.

Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha perdagangan;

i.

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian SIUP kepada orang pribadi atau badan;

j.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

k.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan SIUP;

l.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;

m.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

n.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

o.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

p.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda;

q.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

r.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi;

s.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian SIUP kepada orang pribadi atau badan.

 

 

 

 

 

(1)

Obyek Retribusi adalah pemberian SIUP kepada orang pribadi atau badan.

(2)

Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:

 

a.

Cabang/perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;

 

b.

Perusahaan kecil Perorangan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 

 

1.

Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;

 

 

2.

Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.

 

c.

Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

(3)

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh SIUP.

 

 

 

 

 

 

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

 

(1)

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih (netto) sampai dengan Rp200.000000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2)

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah.

(3)

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

(2)

Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal permohonan disetujui oleh Bupati.

(3)

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(4)

Tata cara, persyaratan permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Jangka waktu berlakunya SIUP ditetapkan selama Perusahaan masih berjalan.

(2)

Terhadap SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3)

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo.

(4)

Pemegang SIUP diwajibkan mengajukan SIUP baru apabila ada perubahan peningkatan golongan usaha.

(5)

Pengusaha yang memperoleh peralihan hak usaha atau kepemilikan diwajibkan mengajukan balik nama kepada Bupati.

(6)

Balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya.

(7)

Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan tata cara permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemegang SIUP diwajibkan:

 

a.

Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan di lingkungan tempat usahanya;

 

b.

Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;

 

c.

Memenuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

d.

Memberikan data dan informasi mengenai kegiatan usahanya;

 

e.

Melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya dengan disertai pengembalian SIUP asli.

(2)

Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang SIUP dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3)

Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didahului dengan peringatan secara tertulis kepada pemegang SIUP.

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas golongan usaha.

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian SIUP.

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan pada golongan usaha.

(2)

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

SIUP Kecil sebesar Rp15.000,00/izin;

 

b.

SIUP Menengah sebesar Rp40.000,00/izin;

 

c.

SIUP Besar sebesar Rp70.000,00/izin.

(3)

Biaya daftar ulang dikenakan tarif sebesar 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

(4)

Untuk permohonan balik nama dikenakan 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

 

 

 

 

 

 

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat SIUP diberikan.

 

 

 

 

 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

 

 

 

 

 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD.

(2)

SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut langsung kepada pemohon dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak di pertimbangkan.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

Nama dan alamat Wajib Retribusi;

 

b.

Besarnya kelebihan pembayaran;

 

c.

Alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam.

(4)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

 

a.

Pengelola SIUP mengajukan daftar wajib retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati untuk dihapus piutang retribusinya disertai pertimbangan penghapusan;

 

b.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Bupati menghapus piutang yang sudah kedaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2)

Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

g.

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

 

i.

Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

Bagi orang pribadi atau badan yang telah memperoleh SIUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 15 November 2002

BUPATI PEMALANG,

ttd.

H. M. MACHROES, S.H

 

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 15 November 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ttd.

Drs. SRI HARDJANTO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 60

 

 

 

 

 

 

Dengan ditetapkannya Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

 

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis-jenis Retribusi Daerah selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

 

Dalam rangka kelancaran pemberian SIUP yang merupakan legalitas atas usaha di bidang perdagangan dan di samping itu untuk ketertiban, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan di Daerah guna tertib usaha dan melindungi konsumen, maka pemberian SIUP perlu diatur.

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Peraturan Daerah.

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7