Perda Kabupaten Pasuruan Nomor: 6 Tahun 2003

 

 

 

bahwa ketentuan Retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 19 Tahun 1998 dalam pelaksanaannya belum mengatur pengguna parkir di tepi jalan umum secara berlangganan, untuk itu perlu diadakan perubahan dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478;

4.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

5.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor3529);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Nomor 4159);

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KPTS/013/2002 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja sama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 1998 tentang Rertribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35-445 tanggal 10 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan pada tanggal 14 Mei 1999 Nomor 8/B Tahun 1999 Seri B diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 setelah huruf p ditambah huruf q dan harus dibaca sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q.

Retribusi Berlangganan adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan secara berlangganan tahunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bab II pasal 4 diubah dan harus dibaca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum baik yang berlangganan maupun yang tidak berlangganan;

 

(2)

Untuk parkir berlangganan dikenakan pada setiap pemilik kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi Kabupaten Pasuruan;

 

(3)

Selain untuk kendaraan dengan Nomor Polisi Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud ayat (2), kendaraan dengan Nomor Polisi diluar Kabupaten Pasuruan dapat menggunakan parkir berlangganan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bab V pasal 7 ayat (3) diubah dan harus dibaca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bab XII pasal 14 KETENTUAN PIDANA diubah dan harus dibaca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00;

 

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juli 2003
BUPATI PASURUAN,
ttd.
H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juli 2003
Plt. SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
H. HARTOYO, SE, MM, MBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2003 NOMOR 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan ketertiban, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta untuk efisiensi penerimaan pendapatan yang sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

 

 

 

 

Pasal I sampai dengan Pasal II

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 160