Perda Kabupaten Pangandaran Nomor: 7 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa penyelenggaraan kekayaan daerah adalah bagian dari pemanfaatan sarana dan prasarana yang harus dikelola secara baik untuk kepentingan umum dan demi kelangsungan asset daerah tersebut dengan memperhatikan aspek kelestariannya;

b.

bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

c.

bahwa besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan perekonomian sehingga perlu disesuaikan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:

 

 

a.

pemakaian tanah;

 

 

b.

pemakaian peralatan berat;

 

 

c.

pemakaian peralatan laboratorium bahan konstruksi;

 

 

d.

pemakaian gedung serbaguna; dan

 

 

e.

pemakaian kios wisata.

 

(2)

Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Judul Bagian Kesatu BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

 

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Judul Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

 

(2)

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dibayar secara lunas.

 

(2)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang harus dibayar paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(3)

Wajib Retribusi diberi tanda bukti pembayaran untuk setiap pembayaran Retribusi.

 

(4)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke kas daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk daerah tertentu atau dalam waktu tertentu.

 

(3)

Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan.

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang ditagih dengan menggunakan STRD.

 

(2)

Penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

 

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

 

(4)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang.

 

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

BAB XIII dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Pasal 29 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Ketentuan Lampiran diubah sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 Desember 2020
BUPATI PANGANDARAN,
Ttd/Cap
H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
Ttd/Cap
H. KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020 NOMOR 7

 

 

Sebagai salah satu jenis Retribusi jasa usaha, pengaturan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Daerah.

Dalam perkembangannya, peningkatan fasilitas kekayaan daerah serta pelayanan kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian baik terhadap perubahan objek dan besarnya tarif Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

 

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR