Perda Kabupaten Pangandaran Nomor: 36 Tahun 2016

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b.

bahwa pemungutan retribusi dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah untuk kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas tempat khusus parkir;

c.

bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan fasilitas tempat khusus parkir, diperlukan pengaturan tentang retribusi tempat khusus parkir;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2.

Bupati adalah Bupati Pangandaran.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

7.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8.

Tempat Khusus Parkir adalah tempat kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10.

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pembayaran penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12.

Wajib Retribusi adalah perorangan dan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

14.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK
 

(1)

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi Daerah atas pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.

(2)

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

 

a.

pelataran parkir;

 

b.

taman parkir;

 

c.

gedung parkir;

 

d.

objek wisata; dan

 

e.

tempat bongkar muat.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

 

(1)

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas Terminal, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

 

BAB III
GOLONGAN
 

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

 

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian satuan ruang parkir di Tempat Khusus Parkir.

 

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF
 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

(1)

Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi yang terutang dipungut pada lokasi pelayanan Tempat Khusus Parkir di Daerah.

 

BAB VIII
PEMUNGUTAN
 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.

(3)

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

BAB IX
PEMBAYARAN
 

(1)

Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dibayar lunas sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang harus dibayar paling lambat pada saat kendaraan meninggalkan Tempat Khusus Parkir, kecuali pada tempat objek wisata wajib dibayar dimuka.

(3)

Wajib Retribusi diberi tanda bukti pembayaran untuk setiap pembayaran Retribusi.

(4)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

(1)

Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke kas daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk daerah tertentu atau dalam waktu tertentu.

(3)

Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

BAB X
PENAGIHAN
 

(1)

Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

(2)

Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(3)

Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(4)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
 

(1)

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi.

(2)

Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

BAB XII
KEDALUWARSA
 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

BAB XIII
PENYIDIKAN
 

(1)

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2)

Wewenang pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

 

c.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;

 

d.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

f.

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

g.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

 

h.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan

 

k.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

 

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

 

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 November 2016
BUPATI PANGANDARAN,
Ttd/cap.
H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 10 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
Ttd/cap.
MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016 NOMOR 36 SERI

 

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun kawasan tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan yang dibuat khusus atau sebagai penunjang kegiatan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan perparkiran yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan tempat khusus parkir tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam penyediaan tempat perparkiran dalam rangka memenuhi kebutuhan parkir masyarakat.

Retribusi tempat khusus parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas tempat khusus parkir serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu ada payung hukum dalam melaksanakan pemungutan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapan tarif; struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan; pemungutan; pembayaran; masa retribusi; sanksi administratif; penagihan; keringanan, pengurangan, dan pembebasan; kedaluwarsa; dan tanggal mulai berlakunya.

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 36