Perda Kabupaten Pacitan Nomor: 28 Tahun 2011

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan tentang retribusi pelayanan pasar dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan pemanfaatan insentif pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161 );

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

3.

Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut retribusi pelayanan pasar.

6.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

7.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Pacitan.

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9.

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya Pihak Penjual dan Pihak Pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga/Swasta dan/atau kerjasama antar keduanya.

10.

Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit- langit yang dipergunakan untuk berjualan.

11.

Bedag adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar dengan bentuk memanjang dilengkapi dinding berupa tembok atau partisi papan;

12.

Los adalah bangunan di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.

13.

Pelataran adalah halaman yang berada di kawasan pasar, diperuntukkan untuk menggelar dagangan.

14.

Tempat Dasaran adalah tempat di dalam bangunan pasar berwujud Toko/Bedag/Los/Gudang/Plataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang/jasa termasuk sarananya.

15.

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas di pasar yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

16.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

17.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

19.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang.

20.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.

22.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, bedag yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, Kios, Bedag, Los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2)

Pasar tradisional/sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

 

a.

Pasar minulyo;

 

b.

Pasar punung;

 

c.

Pasar polowijo punung;

 

d.

Pasar gondosari;

 

e.

Pasar donorojo;

 

f.

Pasar ngadirejan;

 

g.

Pasar kebondalem;

 

h.

Pasar nawangan ;

 

i.

Pasar bandar;

 

j.

Pasar jeruk;

 

k.

Pasar tulakan;

 

l.

Pasar polowijo tulakan;

 

m.

Pasar ngadirojo;

 

n.

Pasar polowijo ngadirojo;

 

o.

Pasar sumberejo;

 

p.

Pasar arjosasri;

 

q.

Pasar kelapa pacitan;

 

r.

Pasar hewan;

 

s.

Pasar arjowinangun;

 

t.

Pasar buah; dan

 

u.

Pasar sayur.

(3)

Termasuk pula objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pendukung di lokasi pasar, seperti:

 

a.

Tempat kendaraan untuk berjualan;

 

b.

Tempat berdagang pedagang tidak tetap;

 

c.

Tempat bongkar muat; dan

 

d.

Fasilitas MCK.

(4)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan/atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan frekuensi kegiatan pedagang, jenis fasilitas, jumlah fasilitas, dan jenis barang dagangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan tarif Retribusi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar.

(2)

Retribusi terutang dalam masa retribusi sejak dipakainya fasilitas pasar dan/atau sejak diterbitkan SKRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2)

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai

(2)

Tempat pembayaran retribusi dilakukan di tempat/lokasi pelayanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3)

Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

(4)

Tata cara pembayaran retribusi dan pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(5)

Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1).

Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2).

Penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

(3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

d.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Perturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar masih tetap berlaku, kecuali ketentuan tentang Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 30 Desember 2011
BUPATI PACITAN
ttd.
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
ttd.
Ir. MULYONO, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan pembangunan Kabupaten Pacitan saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan/perbaikan/peningkatan pasar-pasar yang memenuhi persyaratan sebagai tempat berkumpulnya pedagang atau pengusaha mendasarkan atau menjual dagangannya.

 

Dalam rangka menjamin terciptanya aktivitas pasar yang lancar, baik, tertib dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna fasilitas pasar, diperlukan pengaturan pelayanan pasar yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25