Perda Kabupaten Pacitan Nomor: 10 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan objek retribusi, serta penyesuaian tarif retribusi pelayanan Pasar, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28) , diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 14 dihapus, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

 

3.

Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.

 

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

5.

Instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut retribusi pelayanan pasar.

 

6.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

 

7.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Pacitan.

 

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

9.

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya Pihak Penjual dan Pihak Pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga/Swasta dan/atau kerja sama antar keduanya.

 

10.

Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.

 

11.

Bedag adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar dengan bentuk memanjang dilengkapi dinding berupa tembok atau partisi papan.

 

12.

Los adalah bangunan di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.

 

13.

Pelataran adalah halaman yang berada di kawasan pasar, diperuntukkan untuk menggelar dagangan.

 

14.

dihapus.

 

15.

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas di pasar yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

 

16.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

 

17.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

 

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

 

19.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang.

 

20.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.

 

22.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu:

 

 

a.

Pasar Minulyo;

 

 

b.

Pasar Margo Mulyo Punung;

 

 

c.

Pasar Gondosari;

 

 

d.

Pasar Donorojo;

 

 

e.

Pasar Ngadirejan Pringkuku;

 

 

f.

Pasar Nawangan;

 

 

g.

Pasar Ngudirejo Bandar;

 

 

h.

Pasar Tulakan;

 

 

i.

Pasar Lorog Ngadirojo;

 

 

j.

Pasar Arjosari;

 

 

k.

Pasar Bangsri Pacitan;

 

 

l.

Pasar Hewan Pacitan;

 

 

m.

Pasar Arjowinangun;

 

 

n.

Pasar Sawo; dan

 

 

o.

Pasar Gerdon.

 

(2)

Fasilitas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 

 

a.

Kios;

 

 

b.

Bedag;

 

 

c.

Los;

 

 

d.

Pelataran;

 

 

e.

Tempat bongkar muat; dan

 

 

f.

MCK.

 

(3)

Pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperuntukan untuk lokasi:

 

 

a.

pedagang tetap; dan

 

 

b.

pedagang tidak tetap.

 

(4)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan di antara BAB XI dan BAB XII ditambah 2 BAB baru yaitu BAB XI. A dan BAB XI. B, yang selengkapnya berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

 

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

 

(4)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

 

(5)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

 

(2)

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

 

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

 

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

 

(2)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

 

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

 

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

 

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

 

(6)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

 

(7)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 selengkapnya berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

 

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 Nomor 14);

 

b.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 50).

 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 Juli 2018
BUPATI PACITAN

dto.
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 12 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

dto.
Drs. SUKO WIYONO, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 10