Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 2 Tahun 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf i dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering llir ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Tahun 2021 Nomor 3);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

6.

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

7.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.

9.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.

10.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk Pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

11.

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

12.

Usaha kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

13.

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

14.

Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

15.

Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.

16.

Konsultan pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasihat yang diberikan oleh tenaga ahli/profesional untuk menyelesaikan masalah­ masalah yang timbul, mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan disusun secara tertulis, lisan dan dilengkapi gambar.

17.

Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu usaha yang dikelola secara komersial oleh perorangan maupun badan berupa keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SK.RD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi pelayanan tempat Rekreasi dan Pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang meliputi:

 

a.

Taman/Hutan/Tempat Rekreasi dan fasilitas seni budaya lainnya;

 

b.

Daya tarik Keajaiban alam; dan

 

c.

Fasilitas penunjang kepariwisataan lainnya.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayan an tempat rekreasi dan pariwisata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

 

a.

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

 

b.

pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi memasuki lokasi tempat rekreasi dan pariwisata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan pemerintah daerah untuk memperoleh keuntungan yang layak yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif ditetapkan berdasarkan pelayanan tempat rekreasi dan Pariwisata yang disediakan.

(2)

Besarnya tarif ditetapkan digolongkan berdasarkan frekuensi masuk lokasi tempat rekreasi dan pariwisata dalam lokasi wisata.

(3)

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(3)

Hasil penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (ditetapkan dengan peraturan Bupati).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pengaturan dan penyediaan tempat rekreasi dan pariwisata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3)

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi dilaksanakan di tempat pelayanan.

(2)

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.

(2)

Ketentuan mengenai tata cara pengurangan dan keringanan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling lama 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang bayar.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

b.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 13 April 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o
ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 13 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o
HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022 NOMOR 2