Perda Kabupaten Mamuju Nomor: 4 Tahun 2019

 

 

a.

bahwa dalam rangka tertib ukur untuk menjamin kebenaran dalam pengukuran serta terciptanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

b.

bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang beserta pengawasannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

c.

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf l dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah atas pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Kemetrologian Legal Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju.

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat Ukur, Takar, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3283);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 Nomor 2036).

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

2.

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.

Bupati adalah Bupati Mamuju.

6.

Dinas perdagangan Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perdagangan.

7.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju.

8.

Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju yang tugas Pokok dan Fungsinya menyelenggarakan kegiatan Operasional/teknis yang berkaitan dengan menera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kalibrasi UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

9.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kemetrologian Legal pada Dinas Perdagangan.

10.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

11.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

13.

Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

14.

Biaya penggantian adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemegang/pemakai alat ukur takar timbang dan perlengkapannya karena sudah dilaksanakan tera-tera ulang atas UTTP.

15.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.

16.

Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi Pengukuran Kuantitas atau penakaran.

17.

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

18.

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.

19.

Pelayanan Metrologi Legal adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Kabupaten Mamuju yang meliputi Tera, dan Tera Ulang alat-alat ukur, takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP).

20.

Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan Keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan ada atau ketentuan yang berlaku.

21.

Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan Pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP.

22.

Pegawai yang berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di unit Metrologi Legal, telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian sebagai Penera yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.

23.

Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.

24.

Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjuk alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran.

25.

Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.

26.

Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah Pengujian kuanta ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.

27.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

28.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

29.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

30.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.

31.

Penyidik tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

32.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju.

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

 

Objek Retribusi adalah

a.

Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan

b.

Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

 

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

 

 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

 

 

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

 

 

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

 

(1)

Besaran tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(2)

Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)

Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.

(4)

Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5)

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif hasil peninjauan ulang.

 

 

Masa retribusi meliputi:

a.

masa retribusi tera dan/atau tera ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah;

b.

masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

 

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

(1)

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan,

(2)

Setiap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebelum dipergunakan oleh orang pribadi atau Badan diwajibkan melakukan tera.

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(3)

Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD.

(4)

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

(1)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

(2)

Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

 

(1)

Penagihan retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

(2)

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(3)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5)

Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(6)

Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5)

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

(6)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(7)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlewati dan Bupati tidak memberikan Keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan

 

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan dapat permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKRDLB.

(6)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan Bupati.

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi/masyarakat kurang mampu untuk mengangsur.

(3)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpah bencana alam atau kerusuhan dan/atau masyarakat tidak mampu.

(4)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan peraturan bupati.

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) tetangguh jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung bagaimana dimaksud pada ayat dua uruf b adalah wajib retribusi yang belum dilunasinya kepada pemerintah daerah.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan pemohonan keberatan oleh wajib retribusi.

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

(1)

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

(2)

Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban:

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

(1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

 

 

(1)

Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi

(2)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap wajib retribusi.

 

(1)

Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dapat mendelegasikan kepada pejabat yang tunjuk.

(2)

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada pejabat lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang peribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

 

d.

Memeriksa bukti, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan dan catatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

 

g.

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang di bawah;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan dan/atau;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau pidana denda paling banyak tiga (3) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Denda sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

 

 

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

 

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 11 Maret 2019
BUPATI MAMUJU,
ttd.
H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal 11 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
ttd.
H. SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 97