Perda Kabupaten Lumajang Nomor: 11 Tahun 2009

 

 

 

a.

bahwa dalam upaya pengoptimalisasian pengelolaan dan pelayanan penyediaan fasilitas kekayaan Daerah serta upaya pemeliharaan fasilitas sebagai langkah peningkatan mutu pelayanan kekayaan Daerah, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan segala perubahannya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, serta untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:15/KPTS/M/2004, tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003, tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Lumajang;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang;

5.

Bupati adalah Bupati Lumajang;

6.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

8.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

9.

Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang antara lain pemakaian tanah, bangunan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintahan Kabupaten Lumajang;

10.

Kekayaan Daerah adalah semua aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;

11.

Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;

12.

Alat-alat Berat adalah alat-alat berat yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;

13.

Rumah Dinas adalah rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;

14.

Sungai adalah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan digunakan untuk budidaya;

15.

Rowo adalah rowo yang ada di Kabupaten Lumajang;

16.

Ranu adalah Ranu yang ada di Kabupaten Lumajang;

17.

Gedung adalah gedung milik Pemerintah Kabupaten Lumajang;

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

19.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

20.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyek Retribusi adalah pelayanan/pemberian hak pemakaian kekayaan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang yang meliputi tanah, gedung, sungai, ranu, rowo, alat berat dan rumah dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakaian kekayaan Pemerintah Kabupaten Lumajang .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan jenis, luas, jumlah, frekuensi dan jangka waktu pemakaian .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1.

Pemakaian tanah permanen dan tidak permanen:

 

a.

untuk pemakaian tanah permanen sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi setiap bulan;

 

b.

untuk pemakaian tanah tidak permanen sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap meter persegi setiap kali pakai;

2.

Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame:

 

a.

reklame papan atau billboard sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap meter persegi setiap bulan;

 

b.

reklame kain atau spanduk sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap meter persegi atau bagiannya setiap bulan;

3.

Pemakaian tanah untuk rumah/bangunan, budidaya ikan dan tenda/terop:

 

a.

untuk rumah permanen sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;

 

b.

untuk rumah semi permanen sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;

 

c.

untuk rumah sederhana sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;

 

d.

untuk Tenda/terop sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi sekali pasang;

 

e.

untuk tempat jemuran, penimbunan barang dan bahan lainnya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;

 

f.

untuk pembuatan jembatan diatas saluran sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;

 

g.

untuk budidaya ikan (kolam) tradisional sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;

 

h.

untuk budidaya ikan (kolam) secara intensif sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;

 

i.

untuk budidaya udang (tambak) tradisional sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;

 

j.

untuk budidaya udang (tambak) secara intensif sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun.

4.

Pemakaian Tanah untuk pertanian:

 

a.

tanah kelas I sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) setiap meter persegi setiap tahun .

 

b.

tanah kelas II sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;

5.

Pemakaian Tanah Eks Bengkok Kelurahan:

 

a.

tanah sawah Kelas I sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap hektar setiap tahun;

 

b.

tanah sawah Kelas II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hektar setiap tahun;

 

c.

tanah sawah Kelas III sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap hektar setiap tahun;

6.

Pemakaian Tanah Tegalan milik Pemerintah Kabupaten:

 

a.

tanah tegalan Kelas I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hektar setiap tahun;

 

b.

tanah tegalan Kelas II sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap hektar setiap tahun;

7.

Pemakaian Rumah Dinas:

 

a.

Rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;

 

b.

Rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap meter persegi setiap tahun; dan

 

c.

Rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai) sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap tahun;

8.

Pemakaian Kendaraan/Alat - alat Berat:

 

a.

mesin gilas jalan untuk pemakaian setiap hari (pukul 07.00 s/d 15.00) atau 8 (delapan) jam:

 

 

1.

Berat kurang dari 6 (enam) Ton sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

 

 

2.

berat 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) Ton sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

 

 

3.

berat 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) Ton sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

 

 

4.

berat 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) Ton sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

 

b.

Excavator dan Tronton:

 

 

1.

Excavator:

 

 

 

a.

untuk tiga jam pertama sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

 

 

 

b.

untuk setiap jam selanjutnya sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

 

 

2.

Tronton:

 

 

 

a.

untuk setiap pengiriman dalam wilayah Kabupaten, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

 

 

 

b.

untuk setiap pengiriman di luar wilayah Kabupaten, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) .

 

 

 

c.

Untuk penggunaan Mesin setiap jam:

 

 

 

 

1.

Wheel Loader 95 HP sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

 

 

 

 

2.

Motor Grader 110 HP sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

 

 

 

 

3.

Dump Truck 3,5 M3 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

 

 

 

 

4.

Aspalt Sprayer 200 Ltr sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

 

 

 

 

5.

Vibrator Mixer 200 Kg sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

 

 

 

 

6.

Vibrator Rammer 200 Kg sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

 

 

 

 

7.

Vibrator Plate Tamper 200 Kg sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

 

 

 

 

8.

Vibrator Roller 500 Kg sebesar Rp9.000,00 (sembilan enam ribu rupiah);

 

 

 

 

9.

Beton Moelen 0,25 M3 sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

 

 

 

 

10.

Air Compressor sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

 

 

 

 

11.

Water Pump Ø 4 sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

 

 

 

 

12.

Genset 3 KVA sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

 

 

 

 

13.

Theodolite sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

9.

Pemakaian/Penggunaan 1 (satu) unit Hand Traktor sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

10.

Pemakaian dan pemanfaatan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah setiap tahun:

 

a.

Ranu Pakis untuk budidaya ikan setiap meter persegi secara tradisional sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) secara intensif sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)

 

b.

Ranu Bedali untuk budidaya ikan setiap meter persegi secara tradisional sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) secara intensif sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);

 

c.

Rowo Sumo untuk budidaya ikan setiap meter persegi secara tradisional sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) secara intensif sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);

 

d.

Rowo Kancu untuk budidaya ikan setiap meter persegi secara tradisional sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) secara intensif sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah);

 

e.

sungai dan saluran irigasi untuk budidaya ikan setiap meter persegi secara tradisional sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah), secara intensif sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);

 

f.

perairan umum lainnya untuk budidaya ikan setiap meter persegi secara tradisional sebesar Rp100,00 (seratus rupiah), secara intensif sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah);

11.

Pemanfaatan Fasilitas yang ada di Balai Kesehatan Olahraga dan Pusat Informasi Pencegahan Penyakit Metabolik (BKOR-PIPPM):

 

a.

Fitness:

 

 

1)

untuk umum (insidentil) Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

 

 

2)

untuk umum (member) Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

 

 

3)

untuk pelajar (insidentil) Rp4.000,- (empat ribu rupiah);

 

 

4)

untuk pelajar (member) Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;

 

b.

aerobic:

 

 

1)

untuk umum (insidentil) Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

 

 

2)

untuk umum (member) Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan;

 

 

3)

untuk pelajar (insidentil) Rp4.000,- (empat ribu rupiah);

 

 

4)

untuk pelajar (member) Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;

 

c.

fitness dan aerobic:

 

 

1)

untuk umum (member) Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan;

 

 

2)

untuk pelajar (member) Rp40.000,- (lima puluh ribu rupiah)setiap bulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Lama penggunaan kendaraan/alat-alat berat dan hand traktor, sebagaimana dimaksud pasal 8 angka 8 dan angka 9, dihitung sejak kendaraan/alat-alat berat tersebut berada pada lokasi yang diinginkan sampai dengan saat dikembalikannya kendaraan/alat-alat berat tersebut.

(2)

Biaya perjalanan kendaraan/alat-alat berat dan hand traktor dari lokasi penyimpanannya sampai lokasi yang dikehendaki oleh pemakai menjadi beban dan tanggungjawab pemakai.

(3)

Segala biaya operasional pemakaian kendaraan/alat-alat berat dan hand traktor antara lain uang makan, lembur operator beserta pembantu operator dan biaya penggantian suku cadang serta bahan bakar selama pemakaian menjadi beban tanggungan sepenuhnya pemakai .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Lumajang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8, disetor ke Kas Umum Daerah melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi terutang harus dibayar tunai atau lunas sekaligus.

(2)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan kepada wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .

(2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan surat teguran; dan/atau

 

b.

ada pengakuan utang pajak dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan yang sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah .

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

c.

meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

d.

memeriksa buku–buku, catatan–catatan, dan dokumen– dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang–undang .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan segala perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 4 Mei 2009
BUPATI LUMAJANG
ttd.
DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 5 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
ttd.
ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2009 NOMOR 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, penerimaannya perlu ditingkatkan, sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan.

 

bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi.

 

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan pelaksanaan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000, serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 06 Tahun 1999, tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan segala perubahannya perlu ditinjau kembali dan disempurnakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

 

 

 

 

 

Pasal 1 s/d Pasal 7

Pasal 8

 

 

 

 

 

 

Pasal 9 s/d Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12 s/d Pasal 25

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2009 NOMOR 07