Perda Kabupaten Kuningan Nomor: 2 Tahun 2014

 

 

 

a.

bahwa dengan telah ditetapkannya status Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati yang berpengaruh pada jenis retribusi pelayanan, maka perlu diatur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

18.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit;

21.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;

22.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

23.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112);

24.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);

25.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);

26.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);

27.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidang Sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);

28.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);

29.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);

30.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

31.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);

33.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);

34.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

35.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);

36.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

37.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

38.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2.

Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.

3.

Bupati adalah Bupati Kuningan.

4.

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan yang merupakan Rumah Sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang pelayanan kesehatan.

5.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati.

6.

Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati.

7.

Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.

8.

Tarif retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati, yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan unit cost dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.

9.

Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan terdiri dari dua komponen yaitu penerimaan fungsional dan penerimaan non fungsional.

10.

Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi lain.

11.

Penerimaan Non Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas usaha atau kerja unit-unit antara lain: parkir, penyewaan sarana Rumah Sakit dan kemungkinan- kemungkinan usaha-usaha lain kedepannya yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan.

12.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

13.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan terkait lainnya.

14.

Jasa Visite atau konsultasi medis adalah imbalan yang diterima dari Rumah Sakit oleh pelaksana pelayanan (Dokter Spesialis atau Dokter Umum) atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medis dan atau pelayanan terkait lainnya.

15.

Jasa Keperawatan atau Bidan adalah imbalan yang diterima dari Rumah Sakit oleh tenaga perawat atau bidan atas jasa yang diberikan kepada pasien selama perawatan.

16.

Bahan Medis Habis Pakai atau Alat Medis Habis Pakai adalah bahan berupa obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan medis yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, visite, rehabilitasi medis dana atau pelayanan terkait lainnya.

17.

Obat adalah obat yang disediakan oleh Rumah Sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi obat paten, obat generik dan obat generik bermerek.

18.

Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten.

19.

Obat generik adalah obat dengan nama resmi International Non Proprietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

20.

Obat generik bermerek/bernama dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan.

21.

Bahan dan alat adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan/pelayanan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan.

22.

Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di Rumah Sakit.

23.

Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dilakukan Petugas Medis dan Petugas Kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan baik yang dilaksanakan tidak dengan inap (rawat jalan maupun dilaksanakan dengan inap (rawat inap) termasuk di dalamnya pengawasan medik atau pemberian jasa penunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

24.

Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medis.

25.

Pelayanan Non Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medis meliputi pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Administrasi, Pelayanan Laundry dan pelayanan lain-lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

26.

Pelayanan Penunjang Medis adalah Pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakkan diagnosis dan terapi.

27.

Pelayanan Penunjang Non medis adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.

28.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

29.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

30.

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.

31.

Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga yang terampil.

32.

Pelayanan Rawat Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien pada ruangan khusus yang merawat pasien dengan penyakit infeksi menular atau yang perlu penatalaksanaan khusus.

33.

Pelayanan Rawat Sehari atau One Day Care di Rumah sakit adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

34.

Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi,diagnosis,pengobatan,rehabilitasi mental dan atau upaya pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.

35.

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

36.

Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.

37.

Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

38.

Rahasia Kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya.

39.

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.

40.

Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.

41.

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat.

42.

Tindakan Medis Cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.

43.

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah tempat pelayanan medik yang menangani kasus-kasus kedaruratan medik dan kegawatan medik.

44.

Ruang Perinatal adalah tempat merawat bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal (lebih dari 2.500 gram) maupun bayi berat lahir rendah (kurang dari 2.500 gram).

45.

Ruang Pemulihan (Recovery Room/RR) adalah tempat khusus bagian anasthesi yang merawat pasien-pasien bedah dengan pembiusan dalam sampai tanda-tanda vital membaik.

46.

Ruang Perawatan Intensive (Intensive Care Unit/ICU/PICU-NICU) adalah suatu tempat yang melaksanakan pelayanan medik dan perawatan intensive.

47.

Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.

48.

Perawatan dan Pemulasaran jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan jenazah dan pemakaman diluar kepentingan proses peradilan.

49.

Ambulance Care Unit adalah pelayanan dengan menggunakan mobil ambulance penjemputan atau pengantaran rujukan pasien menggunakan kendaraan ambulance.

50.

Penjamin adalah instansi atau lembaga atau badan hukum atau seseorang sebagai penanggung jawab atas retribusi pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di rumah sakit.

51.

Orang tidak mampu adalah orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan swasta yang sudah disahkan Badan Hukum.

52.

Biaya Satuan (Unit Cost) adalah biaya yang dihitung untuk satu satuan produk layanan.

53.

Peserta Asuransi Kesehatan Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, termasuk keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Askes.

54.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

55.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit harus mendaftarkan diri/didaftarkan kepada petugas pendaftaran.

(2)

Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan.

(3)

Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang memerlukan jasa penunjang pelayanan kesehatan, wajib membayar retribusi sesuai dengan keperluannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

(2)

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan.

(3)

Subyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

(4)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati kabupaten Kuningan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan, diukur berdasarkan jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan, mempertimbangkan biaya satuan (Unit Cost), jasa pelayanan kesehatan, kemampuan daya beli masyarakat dan aspek keadilan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perhitungan pembayaran layanan jasa ketika tindakan dilakukan perawat/bidan adalah sebagai berikut:

(2)

Perhitungan pembayaran layanan jasa ketika tindakan medis dilakukan oleh perawat/bidan pada kamar operasi ditentukan oleh tarif khusus kamar operasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi terutang terjadi pada saat dikeluarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wilayah pungutan retribusi adalah di Wilayah Daerah.

(2)

Penggunaan jasa rumah sakit, jasa pelayanan, jasa dokter dan jasa perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut:

 

a.

Jasa Rumah Sakit digunakan untuk kegiatan belanja pelayanan publik.

 

b.

Jasa Pelayanan digunakan untuk tenaga penunjang diluar perawat dan dokter yang pengaturan besarannya ditetapkan oleh direktur.

 

c.

Jasa Dokter digunakan seluruhnya untuk dokter.

 

d.

Jasa Perawat/Bidan digunakan seluruhnya untuk perawat/bidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3)

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen).

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Ketentuan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tindakan yang masuk klasifikasi tindakan pada poliklinik rawat jalan akan tetapi atas indikasi medis dilakukan di unit lain dihitung berdasarkan paket tindakan klinik tersebut.

(2)

Tindakan medis dan perawatan dilakukan pada satu waktu dihitung satu kali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk keperluan pengobatan dan perawatan di Rumah sakit yang meliputi obat, bahan dan alat penunjang medis diadakan oleh Rumah Sakit Pemerintah Daerah.

(2)

Biaya penggunaan obat, bahan dan alat penunjang medis untuk seluruh kelas sebesar Harga Eceran Tertinggi (HET) .

(3)

Besaran Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kepada Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Direktur diberi wewenang membebaskan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang tidak mampu setelah memperhatikan kondisi ekonomi pasien dengan disertai bukti surat-surat keterangan.

(2)

Bagi penderita yang dinyatakan kurang atau tidak mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan dengan melampirkan bukti-bukti:

 

a.

Photo Copy KTP yang masih berlaku;

 

b.

Kartu Keluarga dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan;

 

c.

Surat Keterangan Kurang/Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan diketahui oleh Camat;

 

d.

Menunjukkan Kartu Sehat yang disertai Surat Rujukan dari Puskesmas setempat, kecuali untuk keadaan gawat darurat.

(3)

Penderita yang kurang atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyerahkan bukti-bukti Surat Keterangan paling lambat 2x24 jam setelah penderita dirawat di kelas III, apabila melebihi batas waktu dimaksud, diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4)

Ketentuan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tingkatan:

 

a.

sebagian retribusi Jasa Medik, tarif akomodasi, retribusi obat-obatan, bahan dan alat;

 

b.

dibebaskan dari seluruh komponen tarif pelayanan kesehatan, setelah mempertimbangkan keadaan ekonomi penderita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan.

(2)

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan surat teguran, atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

(2)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi pelayanan kesehatan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan kesehatan bagi Peserta Asuransi Kesehatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:

a.

Menyerahkan Kartu Tanda Peserta Asuransi Kesehatan dan Surat Jaminan dari Perusahaan Asuransi Kesehatan dalam waktu 2x24 jam.

b.

Rujukan Peserta Asuransi Kesehatan:

 

1.

Membawa Surat Rujukan dari Puskesmas, Dokter keluarga yang ditunjuk oleh Perusahaan Asuransi Kesehatan.

 

2.

Untuk Peserta Asuransi Kesehatan dari luar Daerah membawa Surat Rujukan Puskesmas setempat.

c.

Membayar selisih biaya pelayanan kesehatan antara nilai nominal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan pagu anggaran jaminan kesehatan dari Perusahaan Asuransi Kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan Tanda Bukti Pembayaran dengan bentuk, model dan ukurannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disetorkan kepada Pemegang Kas Penerima yang bersangkutan atau kepada petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.

(2)

Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang:

 

a.

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

 

b.

Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

 

c.

Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

 

d.

Melakukan penyitaan benda atau surat;

 

e.

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

 

f.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

g.

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

 

h.

Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

 

i.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 8 Maret 2014
BUPATI KUNINGAN
ttd.
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada Tanggal 8 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
ttd.
YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa dalam rangka pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2012. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, maka terjadi perubahan status dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Linggajati menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati yang berpengaruh pada jenis pelayanan. Oleh karena itu perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati.

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai penyelenggara negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka tanggung jawab dimaksud, undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam hal pelayanan kesehatan. Dengan bertambahnya pelayanan oleh Rumah Sakit tentunya kesejahteraan masyarakat dari sisi kesehatan akan bertambah.

 

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 1