Perda Kabupaten Karimun Nomor: 14 Tahun 2004

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah untuk memperkuat dana Pembangunan dipandang perlu ditetapkan Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan;

c.

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3.

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

4.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Karimun;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun;

3.

Bupati adalah Bupati Karimun;

4 .

Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun;

5.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun;

6.

Pejabat adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.

Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

8.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan;

9.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;

10.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

11.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;

12.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

13.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

14.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

15.

Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi dapat diketahui serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

 

 

 

 

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

 

 

 

 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayananan, dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

 

 

 

(1)

Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

(2)

Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha, dikenakan tambahan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen).

(3)

Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukan bukti kepemilikan

 

 

 

 

Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan/atau adat, tidak dikenakan retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatan nya (ante martum) oleh Petugas Ahli.

(2)

Petugas Ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap he­wan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukan bukti kepemilikan.

(3)

Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa ke­suburannya oleh Petugas Ahli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

 

 

 

 

(1)

(2)

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan.

 

 

 

 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

 

 

 

 

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2)

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retri­busi diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:

 

a.

Dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa atau;

 

b.

Ada pungutan Utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

(1)

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk mela­ kukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

 

a.

 

b.

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Re­tribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen­-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tu­gas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran peny­idikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3)

 

 

 

 

 

(1)

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

pada tanggal 30 Agustus 2004

BUPATI KARIMUN,

ttd.

H. MUHAMMAD SANI

 

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun

pada tanggal 2 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

H. MUHAMMAD TAUFIK

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 36

 

 

 

Pasal 1 s/d 11

Pasal 12

Pasal 13 s/d 30