Perda Kabupaten Jombang Nomor: 10 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global dan perkembangan tata pemerintahan dengan kepastian pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi daerah;

b.

bahwa retribusi bukan semata-mata merupakan salah satu sumber pendapatan guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, tetapi merupakan bentuk upaya pelaksanaan prinsip pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan masyarakat, maka dipandang perlu memberikan perlindungan kepada usaha mikro kecil dan menengah;

c.

bahwa perizinan dan pendaftaran bidang perindustrian dan perdagangan mempunyai peran penting untuk Pemerintah Daerah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena data yang diberikan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha;

d.

bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Pelayanan Izin dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

 

 

 

 

 

1.

Bedrijfsreglement Rings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

12.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

19.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

21.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

22.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

23.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

24.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IZIN DAN PENDAFTARAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.

3.

Bupati adalah Bupati Jombang.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.

Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang membidangi urusan Perizinan.

6.

Pelayanan Izin dan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau Badan Usaha atas suatu usaha di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

7.

Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah tanda daftar yang berlaku terhadap setiap pendirian industri kecil dan diberlakukan sama dengan IUI.

8.

Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian usaha industri, selain industri kecil.

9.

Perluasan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan.

10.

Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan dan lain-lain yang diperlukan dan persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

11.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

12.

Perdagangan adalah kegiatan usaha jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan pengalihan hak atas barang/jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

13.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

14.

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

15.

Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri atau pihak lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang.

16.

Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 dan/atau peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.

17.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

18.

Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah tanda pendaftaran yang diberlakukan terhadap setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki dan/atau menguasai gudang.

19.

Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberlakukan kepada perusahaan yang telah didaftarkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982.

20.

Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang atau badan dilokasi tertentu.

21.

Retribusi Pelayanan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian pelayanan kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

22.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lain.

23.

Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan pembayaran retribusi.

24.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

25.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

26.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

27.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

28.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.

29.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin dan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang diberikan Pelayanan Izin dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

 

 

 

 

 

Objek Retribusi adalah pemberian Pelayanan Izin dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang diberikan Pelayanan Izin dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

 

 

 

 

 

 

Retribusi pelayanan izin dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan termasuk golongan perizinan tertentu.

 

 

 

 

 

 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan izin dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan adalah berdasarkan jenis pelayanan izin dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan yang diberikan.

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan izin dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan adalah didasarkan pada jenis pelayanan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan.

 

 

 

 

 

 

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Jombang.

 

 

 

 

 

 

Retribusi terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap usaha wajib dilengkapi perizinan dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI).

(2)

Perizinan dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan meliputi:

 

a.

Bidang Perindustrian meliputi:

 

 

1)

Tanda Daftar Industri (TDI);

 

 

2)

Izin Usaha Industri (IUI);

 

 

3)

Izin Perluasan (IP).

 

b.

Bidang Perdagangan meliputi:

 

 

1)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

 

 

2)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

 

 

3)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

 

 

4)

Tanda Daftar Gudang (TDG).

(3)

Selain Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bagi kegiatan usaha fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang yang mendirikan Perusahaan Industri dilarang melakukan usaha tanpa memiliki IUI, kecuali industri kecil.

(2)

Ketentuan ayat (1) berlaku untuk pendirian Perusahaan Industri baru atau perluasan.

(3)

Setiap orang yang mendirikan usaha Industri Kecil dengan nilai investasi seluruhnya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dilarang melakukan usaha tanpa memiliki TDI.

(4)

Setiap orang yang mendirikan usaha industri kecil dengan nilai investasi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dapat melakukan usaha tanpa memiliki TDI.

 

 

 

 

 

Terhadap Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.

 

 

 

 

 

IUI sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 14 ayat (1) diberikan sepanjang industri tersebut memenuhi Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

 

 

 

 

 

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

 

 

 

 

 

IUI Tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang:

a.

Berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau

b.

Jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

 

 

 

 

 

IUI melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada usaha industri yang:

a.

Berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

b.

Jenis dan komoditi industri yang proses produksinya mempunyai potensi merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan;

c.

Jenis Industri yang memerlukan AMDAL;

d.

Lokasi Industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

 

 

 

 

 

IUI melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 19 diberikan kepada usaha industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b.

Memiliki Izin Lokasi;

c.

Memiliki Izin Gangguan;

d.

Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola (Pengelolaan) Lingkungan (UKL) dan Upaya Pantau (Pemantauan) Lingkungan (UPL);

e.

Telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

 

 

 

 

 

Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.

 

 

 

 

 

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 21 bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

 

 

 

 

 

Setiap Perusahaan Industri yang memiliki IUI dilarang melakukan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya tanpa memperoleh Izin Perluasan (IP).

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI dan tidak dipungut retribusi.

(2)

Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri menengah dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI menengah dan dipungut retribusi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

(3)

Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri besar dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI besar dan dipungut retribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

(4)

Terhadap semua jenis industri yang mengajukan Izin Perluasan (IP), apabila nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan dipungut retribusi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

 

 

 

 

 

Masa laku TDI, IUI dan izin perluasan adalah selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang yang memiliki usaha perdagangan dilarang melakukan kegiatan tanpa memiliki SIUP sesuai stratifikasi.

(2)

Stratifikasi SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

 

a.

SIUP Kecil adalah SIUP untuk usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;

 

b.

SIUP Menengah adalah SIUP untuk usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha;

 

c.

SIUP Besar adalah SIUP untuk usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

(3)

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan kepada:

 

a.

Cabang perusahaan dan/atau perwakilannya;

 

b.

Usaha kecil perorangan yang:

 

 

1)

tidak berbentuk Badan Hukum atau persekutuan;

 

 

2)

diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;

 

 

3)

Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan dan/atau pedagang kaki lima;

 

 

4)

Usaha perorangan yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

(4)

Usaha kecil perorangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, dapat diberikan SIUP apabila yang bersangkutan menghendaki.

 

 

 

 

 

(1)

SIUP diterbitkan berdasarkan kedudukan/domisili tempat usaha perdagangan dan berlaku selama menjalankan kegiatan usahanya.

(2)

Setiap orang pemilik usaha perdagangan yang telah mendapatkan SIUP wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c yang mengajukan SIUP baru tidak dipungut retribusi.

(2)

Setiap perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf a, pada saat mengajukan pendaftaran ulang izin perdagangan tidak dipungut retribusi.

(3)

Setiap perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf b, pada saat mengajukan pendaftaran ulang izin perdagangan dipungut retribusi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(4)

Setiap perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf c, pada saat mengajukan pendaftaran ulang izin perdagangan dipungut retribusi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

 

 

 

 

 

Setiap usaha yang telah memperoleh SIUP, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya, wajib mendaftarkan usahanya dalam Daftar Perusahaan.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki dan/atau menguasai gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) dari Bupati.

(2)

Pengusaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memiliki dan/atau menguasai gudang wajib memiliki SIUP, TDP dan TDG.

(3)

Wajib memiliki TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah gudang dengan luas sekurang-kurangnya 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).

(4)

Luas gudang diklasifikasikan sebagai berikut:

 

a.

Gudang Kecil dengan luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);

 

b.

Gudang Menengah dengan luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);

 

c.

Gudang Besar dengan luas di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

 

 

 

 

 

Besarnya biaya retribusi TDG adalah sebagai berikut:

a.

Tanda Daftar Gudang Kecil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b.

Tanda Daftar Gudang Menengah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

c.

Tanda Daftar Gudang Besar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

 

 

 

 

 

(1)

Setiap perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

(2)

Perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Jombang, termasuk di dalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan dari Perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

 

 

 

 

 

Setiap perusahaan yang didaftarkan dipungut retribusi Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut:

a.

Perseroan Terbatas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b.

Bentuk Perusahaan Lainnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

c.

Koperasi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

d.

Firma sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

e.

Persekutuan Komanditer sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

f.

Perusahaan Perorangan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

g.

Setiap Perusahaan Asing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

 

 

 

 

 

Masa laku TDP dan TDG adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

 

 

 

 

 

Retribusi izin pelayanan pendaftaran bidang perindustrian dan perdagangan ini harus dibayar lunas sebelum pelayanan perizinan dan pendaftaran bidang perindustrian dan perdagangan diberikan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati menerbitkan izin dan pendaftaran bidang perindustrian dan perdagangan.

(2)

Bupati dalam menerbitkan izin dan pendaftaran bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati melaksanakan pemungutan retribusi.

(2)

Bupati dalam pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap perusahaan wajib memasang izin dan/atau tanda daftar di tempat yang mudah dilihat oleh petugas.

(2)

Setiap perusahaan wajib menyampaikan informasi dalam bentuk apapun secara benar dan/atau tidak memalsukan data atau dokumen.

(3)

Setiap perubahan perusahaan dan/atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan pendaftaran di bidang Perindustrian dan Perdagangan wajib melaporkan dan/atau mengajukan permohonan.

(4)

Setiap kegiatan usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan serta tidak menimbulkan pencemaran/kerusakan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Jombang harus memiliki izin dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan.

(2)

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dengan tidak memiliki izin dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan penutupan tempat usahanya secara paksa oleh Bupati.

(3)

Penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2), didahului dengan peringatan tertulis oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan agar yang bersangkutan segera mengurus izin yang dipersyaratkan.

(4)

Apabila peringatan tertulis dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) yang bersangkutan tidak mengindahkan, maka Bupati melaksanakan penutupan tempat usaha tersebut.

 

 

 

 

 

(3)

Setiap orang atau badan yang terlambat melengkapi izin dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan setelah diberikan peringatan tertulis dikenakan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(4)

Setiap orang atau badan yang terlambat mengurus izin perluasan dengan investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

 

 

 

 

 

 

(3)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(4)

Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pidana pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang izin dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

Izin dan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pelayanan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 4/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 66) dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jombang

pada tanggal 26 Juni 2009

BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUYANTO

 

Diundangkan di Jombang

pada tanggal 9 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 10/C