Perda Kabupaten Jombang Nomor: 10 Tahun 2001

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi melambungnya harga obat-obatan, peralatan medis dan biaya operasional, serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas perlu dilakukan pembaharuan;

b.

bahwa sehubungan dengan maksud konsideran menimbang huruf a, maka ketentuan-ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dipandang perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.

2.

Undang-undang Nomor 49 PRp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137).

3.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

4.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349).

5.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

6.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

7.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1992).

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

13.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005.

 

 

 

 

 

 

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS.

 

 

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah, adalah Kabupaten Jombang.

2.

Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3.

Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.

4.

Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya pada Puskesmas.

5.

Pelayanan rawat jalan, adalah pelayanan terhadap pasien untuk mendapatkan observasi, diagnosis, pengobatan atau rehabilitasi medik tanpa harus menginap di Puskesmas.

6.

Pelayanan rawat inap, adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang menurut pemeriksaan dokter memerlukan pengobatan untuk diagnosis, pengobatan, pencegahan dan rehabilitasi medik dengan menempati tempat tidur.

7.

Pelayanan rawat darurat, adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

8.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.

9.

Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat) di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.

10.

Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.

11.

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

12.

Wajib Retribusi, adalah orang atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

13.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

15.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

16.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

17.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

18.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan terhadap keberatan atas STRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

19.

Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpul- kan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.

20.

Penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa.

 

 

 

 

 

 

(1)

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa.

(2)

Tidak termasuk obyek retribusi adalah:

 

a.

pelayanan pendaftaran;

 

b.

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta.

 

 

 

 

 

 

Subyek retribusi adalah orang atau badan hukum yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa.

 

 

 

 

 

 

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
 

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

 

 

 

 

 

 

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

 

 

 

 

 

 

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan secara rinci tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan Kesehatan diberikan.

 

 

 

 

 

 

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

 

 

 

 

 

 

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
 

(1)

Wajib Retribusi harus mengisi SPORD.

(2)

SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagai- mana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
 

(1)

Retribusi terutang ditetapkan berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dengan menetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara penanganan Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

(4)

Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

 

 

 

 

 

 

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
 

(1)

Pengeluaran surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

BAB XV
KEBERATAN
 

(1)

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)

Pengajuan keberatan tidak dapat menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2)

Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

(4)

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

Nama dan alamat wajib retribusi;

 

b.

Masa retribusi;

 

c.

Besarnya kelebihan pembayaran;

 

d.

Alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan retribusi dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

 

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.

(3)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan antara lain kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.

(4)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
 

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dilakukan teguran.

 

 

 

 

 

 

BAB XIX
PENYIDIKAN
 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi:

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pelayanan Kesehatan pada Sarana Kesehatan Dasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang berserta segala perubahannya.

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Mempelai dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

 

 

 

 

 

 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang me- nyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 28 Tahun 2001
BUPATI JOMBANG,
Ttd.
AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG,
Ttd.
Drs. SOEHARTO, MSi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2001 NOMOR

 

 

 

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber retribusi; maka dipandang perlu menyesuaikan ketentuan yang berkaitan dengan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

 

 

 

Pasal 1 s/d Pasal 28

 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR