Perda Kabupaten Indramayu Nomor: 16 Tahun 1998

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor: 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 16 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu perlu disesuaikan;

b.

bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah.

 

1.

Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).

2.

Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

3.

Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4.

Undang-undang Nomor: 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55).

7.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri C).

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

c.

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu.

d.

Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

e.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

f.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.

g.

Sampah adalah barang/benda buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula yang berasal dari perorangan, rumah-rumah, kantor, bangunan, perusahaan, industri, pusat perdagangan. 

h.

Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang dapat disingkat TPSA adalah tempat pembuangan sampah akhir yang merupakan tempat pengelolaan dan pemusnahan sampah.

i.

Angkutan Sampah adalah suatu kegiatan pemindahan sampah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan gerobak atau mobil sampah berdasarkan kebutuhan.

j.

Bangunan Lux adalah bangunan yang berpondasi batu kali, sloof beton, konstruksi dinding seluruhnya dari batu bata, lantai marmer/keramik, atap genting beton/sirap pada umumnya menggunakan AC.

k.

Bangunan Permanen adalah bangunan yang berpondasi batu kali, sloof beton konstruksi dinding dibuat seluruhnya dari batu bata, lantai tegel, atap menggunakan genting pres.

l.

Bangunan Semi Permanen adalah bangunan rumah yang dibuat dari konstruksi dinding bata/sebagian menggunakan konstruksi bilik, berlantai tegel, atap menggunakan genting plentong.

m.

Industri/Pabrik adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung suatu kegiatan pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi dari kegiatan tersebut menghasilkan barang jadi dan limbah.

n.

Huller adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung kegiatan pengolahan padi menjadi beras, dari hasil kegiatan tersebut menghasilkan beras dan limbah.

o.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

p.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

q.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

r.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.

s.

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang didaftarkan dan menjadi Indentitas bagi setiap Wajib Retribusi.

t.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

u.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

v.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

 

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan Persampahan/Kebersihan .

 

(1)

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan Persampahan/Kebersihan yang meliputi:

 

a.

Pelayanan Persampahan/kebersihan rumah tangga;

 

b.

Pelayanan Persampahan/kebersihan industri/perusahaan;

 

c.

Pelayanan Persampahan/kebersihan kantor;

 

d.

Pelayanan Persampahan/kebersihan lainnya.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai akibat kegiatan sosial/ibadah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Persampahan/Kebersihan.

 

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF
 

Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, agar dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

 

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

(1)

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan/persampahan diukur dengan cara perhitungan yang didasarkan atas Nilai Volume Sampah, Indeks Letak Bangunan/Tempat Penghasil Sampah dan Indeks Jenis Bangunan/Tempat Penghasil Sampah.

(2)

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang.

(3)

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang diangkut dan dibuang.

 

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

(1)

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

 

a.

Volume sampah yang dihasilkan;

 

b.

Letak bangunan/tempat penghasil sampah;

 

c.

Jenis bangunan/tempat penghasil sampah;

 

d.

Tarif dasar.

(2)

Nilai volume sampah tiap bulannya ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

(3)

Indeks dari letak bangunan/tempat penghasil sampah adalah sebagai berikut:

 

 

 

(4)

Indek dari jenis bangunan/tempat penghasil sampah adalah sebagai berikut:

 

 

 

(5)

Tarif Dasar Retribusi sampah tiap bulannya ditetapkan sebesar Rp.250,00.

 

Besarnya tarif retribusi terutang ditentukan dengan cara mengalikan Indeks Volume Sampah x Indeks Letak Bangunan/tempat Penghasil Sampah x Indeks Jenis Bangunan/Tempat Penghasil Sampah x Tarif Dasar.

 

(1)

Pelayanan Pembuangan Sampah bagi setiap orang/badan swasta/pemerintah yang membuang sampah langsung ke TPSA dengan angkutan sendiri, dikenakan tarif per M³:

 

 

 

(2)

Pelayanan Persampahan bagi setiap orang/badan swasta/pemerintah yang menggunakan angkutan sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dikenakan tarif per M³:

 

 

 

Hasil Retribusi digunakan antara lain untuk:

a.

Biaya Pengumpulan Sampah;

b.

Biaya Pengangkutan Sampah;

c.

Biaya Penampungan Sampah;

d.

Biaya Pemusnahan/Pengelolaan Sampah;

e.

Biaya Administrasi;

f.

Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan fasilitas sampah;

g.

Biaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan.

 

BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
 

(1)

Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan Pendaftaran dan Pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.

(2)

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

(3)

Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

(4)

Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

 

BAB VII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
 

(1)

Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

(2)

Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

(3)

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3)

Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

 

(1)

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4)

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

(1)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

BAB IX
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

 

(1)

Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan wajib membayar retribusi.

(2)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(3)

Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara Brutto Stelsel kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

(4)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% tiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

(5)

Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang telah ditentukan harus menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah.

 

BAB X
INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB
 

Pemungutan Retribusi dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan oleh Dinas.

 

Pemungutan dan pengelolaan Retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Daerah.

 

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
 

(1)

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(3)

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2)

Tata Cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4)

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5)

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.

(6)

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

 

BAB XIV
KEBERATAN
 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

 

(1)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.

(2)

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(4)

Tata Cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7)

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

 

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran atau;

 

b.

Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Kepala Daerah Tingkat II menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

 

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) adalah pelanggaran.

 

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 merupakan penerimaan Negara.

 

BAB XIX
PENYIDIKAN
 

(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

g.

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 16 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 4 Seri D2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

 

Ditetapkan di: Indramayu
Pada Tanggal: 20-6-1998
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
Cap/ttd.
H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu dengan Surat Keputusan Nomor: 188.342/SK.89-Huk/1999 Tanggal 1 April 1999.
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,
Cap/ttd.
Drs. H. ADIS ROHANDA, M.Si.